Pemerintah Buka Peluang Kaji Ulang Penentuan Desil, Tunggu Sensus Ekonomi BPS

Pemerintah membuka peluang untuk mengkaji ulang penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pengkajian terhadap penentuan desil bergantung pada hasil Sensus Ekonomi 2026 yang tengah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

“Itu kan (desil) di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kami tunggu saja sensus ekonominya,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8).

Airlangga menjelaskan, pengklasifikasian desil tersebut sama dengan persentase 0% hingga 100%. Sehingga tidak mungkin menambah penomoran desil itu sendiri. 

“Desil itu selalu sampe 10, sama seperti 0% - 100%. Kan tidak mungkin 0% - 120%. Kalau Desil 12 itu 120% nanti,” kata dia. 

Penentuan desil atau tingkat kesejahteraan keluarga ini dilakukan secara nasional oleh BPS melalui pengolahan data sosial ekonomi. BPS tengah melakukan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada 1 Mei hingga 31 Agustus.

Warganet ramai membahas penentuan desil di media sosial (medsos). Banyak dari mereka yang merasa penghasilannya tidak tinggi, tetapi masuk ke kategori desil 9 atau bahkan 10.

Sementara itu, desil menjadi tolok ukur sejumlah hal seperti penentuan penerima bantuan sosial, ataupun wacana teranyar yang direncanakan pemerintah yakni pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. 

Melansir laman resmi cekbansos.kemensos.go.id, desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. 

Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi. Artinya, semakin tinggi desil, semakin dinilai sejahtera.