BNPB Ajukan Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun untuk Tangani Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan proposal penambahan Dana Siap Pakai (DSP) Rp 5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung penanganan bencana sepanjang 2026. BNPB sebelumnya telah menerima DSP sejumlah Rp 4,63 triliun untuk tahun ini.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengatakan kebutuhan penambahan DSP terus meningkat seiring tingginya frekuensi kejadian bencana di berbagai daerah. “Dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp 5.676.326.378.193,” kata Rustian dalam konferensi pers yang disiarkan oleh kanal Youtube BNPB Indonesia pada Selasa (8/9).

BNPB mencatat ada 1.730 kejadian bencana terjadi di Indonesia hingga 7 September. Kejadian tersebut mencakup bencana geologi dan hidrometeorologi yang tersebar di berbagai wilayah.

Rustian menguraikan, bencana geologi yang tercatat meliputi 13 kejadian gempa bumi dan tiga erupsi gunung api. Sementara itu, bencana hidrometeorologi mendominasi jumlah kejadian dengan 627 kasus kebakaran hutan dan lahan, 543 banjir, serta 324 cuaca ekstrem.

Selain itu, BNPB mencatat 105 kejadian tanah longsor, 101 kekeringan, serta 14 kejadian gelombang pasang dan abrasi hingga 7 September.

Rangkaian bencana tersebut menimbulkan kerusakan pada berbagai fasilitas dan bangunan. BNPB mencatat 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rumah rusak sedang, dan 57.869 rumah rusak ringan.

Bencana juga merusak 2.361 satuan pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, 751 kantor, serta 92 jembatan. “Itulah dampak dari kejadian bencana yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini,” ujar Rustian.

Pada kesempatan tersebut, BNPB menerima dana rutin sekitar Rp 1,05 trilun pada 2026. Selain itu, terdapat anggaran dukungan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah Rp26,8 miliar sehingga total anggaran mencapai sekitar Rp1,08 triliun.

Sementara itu, pemerintah telah menyetujui anggaran BNPB untuk 2027 sebesar sekitar Rp1,003 triliun. Anggaran tersebut mencakup dukungan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp126,25 miliar. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kemampuan menghadapi bencana karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire. Kondisi ini menurutnya membuat berbagai wilayah rentan terhadap bencana alam.

Prabowo menyampaikan hal itu saat menggelar rapat melalui konferensi video untuk memantau penanganan sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ia dalam rapat tersebut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” kata Prabowo saat menyampaikan pengantar pembukaan rapat, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (7/9).

Dalam rapat kali ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

Prabowo turut menyoroti penanganan karhutla yang menurutnya telah berjalan masif meski masih terdapat sejumlah keterlambatan di lapangan. Lebih jauh, ia meminta Mensesneg Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk memperkuat kebutuhan anggaran dan peralatan penanggulangan bencana. “Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan, kita gunakan prinsip ‘lebih baik lebih dari pada kurang’,” ujar Prabowo.