Menkeu Suahasil Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6% pada Paruh Kedua 2026 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada paruh kedua 2026 dapat mencapai 5,6%. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada semester pertama tahun ini sebesar 5,45%. 

“Semester II ini kami yakin bisa tumbuh sekitar 5,5% hingga 5,6%,” kata Suahasil kepada wartawan di hoterl Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10). 

Kendati demikian, bendahara negara belum mau mengungkapkan proyeksinya untuk kuartal III 2026. Proyeksi tersebut baru akan dsampaikan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa yang akan digelar pada Jumat (8/10). 

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara nasional pada semester I-2026. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi dari pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi, sedangkan pertumbuhan provinsi merupakan agregasi dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 17 provinsi tercatat mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I-2026. Sebagian besar berada di wilayah Jawa. BPS juga mencatat, perekonomian nasional juga masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

BPS mencatat, enam provinsi di Jawa memberikan kontribusi sebesar 56,85% terhadap perekonomian Indonesia. DKI Jakarta menjadi kontributor terbesar dengan 16,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selanjutnya, Jawa Timur berkontribusi 14,4%, disusul Jawa Barat 12,9%. Jawa Tengah, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta melengkapi enam provinsi yang secara total menyumbang lebih dari separuh ekonomi nasional.

Amalia menggambarkan, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak hanya terjadi di daerah dengan basis tambang. Sejumlah daerah mampu mencatat pertumbuhan tinggi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari sektor ekonomi yang mereka miliki.

Salah satunya Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang mencatat pertumbuhan ekonomi 8,14% pada semester I-2026. Pertumbuhan tersebut ditopang antara lain oleh inovasi sektor pertanian, termasuk penerapan teknologi smart farming dan penggunaan drone oleh komunitas petani muda.

Ia menyebut, contoh lainnya, yakni Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang tumbuh 6,85%. Daerah tersebut mendorong produktivitas tanaman pangan dan peternakan serta mengembangkan komoditas porang hingga menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

“Jadi intinya adalah kalau daerah itu mau tumbuh tinggi, tidak perlu harus berbasis tambang. Bisa kalau dia punya sumber daya alam lainnya, asal dinaikkan produktivitasnya, di kemudian digerakkan agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk ekonomi di wilayah tersebut,” kata Amalia dalam agenda Mata Lokal Fest 2026, di Jakarta, Rabu (7/10).

Amalia mengatakan, penguatan nilai tambah menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan aktivitas industri, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, dalam Forum ‘Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita’ yang digelar di Jakarta, Kamis (8/10), Suahasil mengklaim pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat sasaran. 

Ia menuturkan, efisiensi yang dilakukan pemerintah pada sejak awal 2025 menjadi salah satu fondasi untuk mengalihkan belanja negara ke program-program yang dinilai lebih berdampak bagi masyarakat.

“Januari 2025, jangan lupa, kita mendapatkan perintah. Ketika itu melakukan efisiensi anggaran dikaliber Rp 306 triliun,” katanya. 

Suahasil menyebut, langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk memperkuat fondasi APBN dan mengarahkannya ke program prioritas pemerintah. 

“Dua tahun yang lalu seperti itu, kesannya adalah potong-potong-potong anggaran. Tapi sebenarnya di balik potong anggaran tersebut adalah pijakan fundamental fondasi untuk membuat APBN yang lebih berdampak kepada masyarakat. Sehingga efisiensi tersebut bisa digunakan untuk program unggulan bagi rakyat,” kata dia.

Suahasil menyebut sejumlah program pemerintah yang mulai berjalan pada 2025 sebagai bagian dari penggunaan anggaran untuk memperkuat fondasi masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Di sektor pendidikan, menurut dia, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah hingga digitalisasi pembelajaran.