UMKM Sumbang 60,5% PDB, tetapi 99,7% Usahanya Masih Mikro

Pemerintah mencatat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang 60,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dari total 30,2 juta unit usaha yang tercatat, sebanyak 99,7% di antaranya masih berada dalam kategori usaha mikro.

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria skala usaha kecil dengan manajemen yang sederhana.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo mengatakan, UMKM berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berkontribusi besar terhadap PDB, sektor ini menyerap 97% tenaga kerja Indonesia.

“UMKM merupakan fondasi dari pertumbuhan tersebut. Kita memiliki 30,2 juta unit usaha, di mana 99,7% di antaranya adalah usaha mikro. UMKM menyumbang 60,5% terhadap PDB, menyerap 97% tenaga kerja kita, dan menyumbang 15,7% dari ekspor,” ujar Dradjad dalam acara PROMISE II IMPACT Closing and Next Phase Launch di Jakarta, Selasa (13/10), dikutip dari keterangan resminya.

Pemerintah menilai, besarnya jumlah usaha mikro menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan UMKM. Drajad mengatakan, penguatan sektor ini tidak cukup hanya dengan memperluas akses pembiayaan, tetapi juga perlu meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, pemanfaatan teknologi, dan akses pasar.

Ia menuturkan, pemerintah selama ini memperluas pembiayaan UMKM melalui sejumlah program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah mencatat penyaluran KUR mencapai Rp 232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur dan mendukung 10,83 juta tenaga kerja per 23 September.

Selain KUR, terdapat program PNM Mekaar yang menyediakan pembiayaan kelompok tanpa bantuan bagi perempuan yang mempunyai tempat tinggal rendah. Hingga Agustus 2026, program tersebut memiliki lebih dari 13 juta nasabah, dengan 73% di antaranya merupakan nasabah syariah.

Pemerintah menyatakan menaruh perhatian pada peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61%, sedangkan indeks literasi keuangan sebesar 69,57%.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan. Pemerintah menilai peningkatan literasi dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif.

Untuk memperkuat kapasitas usaha dan menghubungkan UMKM dengan rantai nilai regional, pemerintah menjalankan program PROMISE II IMPACT bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO).

Pemerintah mengklaim, sejak Maret 2023 program tersebut telah menjangkau 25.378 UMKM melalui akses kredit formal dan/atau tabungan senilai Rp 584,3 miliar. Program ini juga disebut telah melatih lebih dari 2.300 wirausahawan, dengan lebih dari 40% peserta merupakan perempuan.

Drajad menuturkan, sejumlah inisiatif penguatan rantai nilai turut dilakukan pemerintah di berbagai daerah. Ia mencontohkan di Pangalengan, Jawa Barat, penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada KPBS Pangalengan menghubungkan 2.054 peternak sapi perah. Kemudian, penguatan rantai nilai minyak nilam di Aceh yang disebut telah mendukung ekspor sebanyak 32 ton dengan nilai Rp 30 miliar.

“Tujuan akhir kita bukan sekedar memperbanyak UMKM yang menggunakan layanan keuangan, melainkan bisnis yang tumbuh dan memiliki produktivitas lebih tinggi, produk lokal dengan nilai tambah lebih besar, serta pekerjaan yang layak dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Drajad.