Harga Melonjak, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik

Pemerintah membebaskan bea masuk untuk bahan baku plastik tertentu selama enam bulan. Pemberian insentif ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 tahun 2026 yang diundangkan pada 2 Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan baru ini adalah upaya pemerintah dalam mendorong penguatan daya saing industri nasional. Industri plastik memasok kebutuhan bahan baku krusial bagi berbagai sektor manufaktur dan pemenuhan produk kebutuhan masyarakat.

“Urgensi utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dengan memperhatikan kondisi pasokan dalam negeri dan perkembangan harga di pasar internasional,” kata Airlangga dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Berdasarkan data harga internasional per 13 Oktober 2026, harga polypropylene naik 42,79%, sedangkan harga polyethylene naik 27,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Airlangga menuturkan, pembebasan bea masuk ini diharapkan dapat menjaga efisiensi biaya produksi dan mempertahankan kesinambungan bisnis industri plastik nasional.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlangsungan dan meningkatkan daya saing industri nasional melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar global,” katanya.

PMK Nomor 68 Tahun 2026 menetapkan tarif bea masuk Most Favoured Nation (MFN) sebesar 0% untuk enam pos tarif bahan baku plastik. Ini mencakup empat pos tarif polyethylene, yakni 3901.10.12, 3901.10.19, 3901.10.99, dan 3902.10.30, serta dua pos tarif polypropylene, yakni 3902.10.90 dan 3902.30.30.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan meminta masukan dari berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut efektif dan manfaatnya tepat sasaran bagi industri pengguna.

Ia juga menyoroti jeda waktu yang cukup panjang antara keputusan rapat koordinasi dan penerbitan insentif. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan kondisi pasar dan mampu memberikan manfaat bagi industri.