Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 8.203,6 Triliun pada Kuartal III-2026
Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi utang luar negeri (ULN) RI pada kuartal III-2026 tercatat sebesar US$ 458,9 miliar atau setara Rp 8.203,6 triliun (dengan asumsi kurs Rp 17.877 per dolar AS per 30 September 2026). Angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal II-2026 yang berjumlah US$ 455,4 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menuturkan, kenaikan ULN itu terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta. “Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh sebesar 7,2% (YoY),” ungkap Denny dalam keterangan resmi, Senin (16/11).
Denny menuturkan, posisi ULN pemerintah pada triwulan III-2026 tercatat US$ 220,2 miliar, tumbuh 1,77% dibandingkan dengan triwulan II-2026 yang berjumlah US$ 216,3 miliar.
“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga,” katanya.
Denny memastikan pemerintah berberkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Di samping itu, pemerintah juga mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Ia mengatakan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
“ULN pemerintah digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi, antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,8%); jasa pendidikan (16,2%); konstruksi (11,4%); serta transportasi dan pergudangan (8,5%),” kata Denny.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan III-2026 tercatat sebesar US$ 196,3 miliar. Angka itu turun 0,20% dibandingkan dengan posisi pada triwulan II-2026 yang sebesar US$ 196,7 miliar.
Hal itu didorong oleh penurunan posisi ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas, serta; pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,5% dari total ULN swasta.
Denny mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. “Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9% pada triwulan III 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN,” ucapnya.
Denny juga mengatakan, posisi ULN pemerintah tetap sehat tecermin pada seluruh ULN pemerintah yang merupakan utang jangka panjang. Sementara ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.
“Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Denny.