Pemerintah dan KPK Selesaikan Ribuan Izin Tambang Bermasalah

KATADATA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Jakarta, Senin (15/02). Kedatangan keduanya untuk mengikuti rapat tindak lanjut Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Sektor Energi 2016.

"Tindak lanjut koordinasi dan supervisi (korsup) mineral dan batubara (minerba). Memang dipaparkan indeks Pemda dalam pelaksanaan korsup minerba di 12 Provinsi tahun lalu," kata Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati dalam pesan singkatnya, saat dikonfirmasi. 

Yuyuk menambahkan, pihaknya juga turut mengundang 32 Gubernur dalam pertemuan ini. Mereka adalah Gubernur yang daerahnya terdapat usaha tambang.

"Yang diundang 32 Gubernur minus Bali dan DKl Jakarta, karena tidak ada usaha tambang," ujar Yuyuk.

Sebelumnya, KPK telah melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, dengan melakukan kegiatan korsup atas pengelolaan minerba di 12 provinsi. Ini dimaksudkan untuk mengawal perbaikan sistem dan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minerba.

KPK akan terus memonitor proses penerbitan 3.966 izin usaha pertambangan yang bermasalah. Ketua KPK akan ikut memantau dan mendampingi Kementerian ESDM untuk menuntaskan masalah tersebut. Tak hanya sektor minerba, KPK juga akan mengawasi sektor migas, listrik, dan energi baru terbarukan.