MINERBA: Berita Minerba Terkini - Data Minerba Hari ini

Kementerian ESDM mengusulkan kenaikan tarif royalti untuk sektor mineral dan batu bara sebagai upaya memastikan keuntungan lebih adil antara perusahaan dan negara.

Harga batu bara acuan dengan kalori tertinggi pada Februari 2025 naik 0,19% menjadi US$ 124,24 per ton.

Pemberian izin relaksasi ekspor ini Freeport tidak diputuskan oleh Kementerian ESDM. Sebab, pembahasannya melalui rapat koordinasi bersama kmenterian koordinator dan rapat terbatas bersama Presiden.

UU Minerba baru telah disahkan oleh DPR kemarin. Beberapa poin menjadi substansi penting perubahannya, termasuk soal perguruan tinggi hanya akan menjadi penerima manfaat.

Pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dan mengembalikan wilayah tambang ke negara sebagai bagian dari revisi UU tentang Mineral dan Batu Bara.

PT Freeport Indonesia menanti persetujuan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga 1,3 juta ton sampai 2025.

DPR dan pemerintah menyetujui Revisi UU Minerba yang akan dibawa ke Rapat Paripurna, mencakup perbaikan pasal dan peningkatan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

Berdasarkan rencana perbaikan smelter Freeport, perkiraan ramp-up (peningkatan) operasi dapat dimulai pada akhir semester pertama 2025.

Selain kontrak jangka panjang dari Eropa, Bahlil juga membahas tentang terpilihnya Presiden AS Donald Trump juga berpengaruh ke sektor batu bara.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyebut, hal ini merupakan target DPR yang telah disusun sesuai jadwal pembahasan.

Nilai investasi hilirisasi sektor mineral, batu bara, minyak, dan gas mencapai US$ 566,7 miliar atau sekitar Rp 9.067 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendukung Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara meski belum membaca seluruh draf RUU ini.

DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) atau revisi UU Minerba.

DPR mengebut revisi UU Minerba. Mereka membantah pembahasan berlangsung secara tertutup

PBNU mendukung revisi UU Minerba yang memberi ruang bagi organisasi keagamaan mengelola wilayah izin pertambangan khusus, menekankan kebutuhan payung hukum yang kuat.