MINERBA: Berita Minerba Terkini - Data Minerba Hari ini

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Freeport lambat dalam memenuhi persyaratan terkait perpanjangan IUPK.

Harga batu bara acuan Indonesia untuk bulan Agustus 2024 turun 13,14% menjadi US$ 115,29 per ton dari US$ 130,44 per ton pada Juli.

Raksasa energi dunia, Glencore, membatalkan rencana untuk meninggalkan bisnis batu bara setelah rencana itu ditolak oleh pemegang saham.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bercerita bagaimana Presiden Jokowi mendapatkan banyak tekanan ketika memutuskan untuk melarang ekspor nikel pada awal 2020.

Badan Geologi Kementerian ESDM mengatakan batu bara masih mampu untuk memenuhi kebutuhan energi nasional hingga 4 dekade ke depan seiring dengan cadangan yang masih melimpah.

Ketua Perhapi Rizal Kasli menilai Indonesia Metal Exchange tidak akan bisa efektif mempengaruhi harga logam secara global jika hanya level nasional, harus diupayakan menarik anggota lintas negara.

Harita Nickel mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 25% pada semester I 2024, seiring dengan meningkatnya produksi dan penjualan bijih nikel. Volume penjualan naik 29% menjadi 8,37 wmt.

BUMI membeberkan upaya yang dilakukan setelah penambangan selesai dilakukan atau pada tahap mine out tidak hanya fokus pada pemulihan lingkungan tetapi juga mempertahankan kesejahteraan warga.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, merasa prihatin atas sikap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Persatuan Islam (Persis) yang menerima jatah konsesi tambang dari pemerintah.

APNI berencana membentuk Indonesia Metal Exchange yang ditargetkan meluncur pada 2025. Hal ini agar harga nikel dalam negeri dikontrol oleh Indonesia sendiri.

APNI mengungkapkan bahwa raksasa nikel Australia, BHP, menutup tambangnya lantaran biaya produksi yang tinggi, kalah bersaing dengan Indonesia yang biayanya lebih murah..

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyayangkan keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang akhirnya menerima tawaran pengelolaan tambang batu bara dari pemerintah.

Pakar ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai Muhammadiyah blunder jika memutuskan untuk menerima konsesi tambang batu bara dari pemerintah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan Fahmy.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan pihaknya tidak pernah meminta untuk mengelola konsesi pertambangan batu bara.

PP Muhammadiyah menyatakan masih mempertimbangkan tiga aspek sebelum menerima konsesi pengelolaan tambang batu bara dari pemerintah.