MINERBA: Berita Minerba Terkini - Data Minerba Hari ini

Pemerintah Indonesia mengkaji kenaikan tarif royalti untuk sektor mineral dan batu bara, dengan tujuan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diharapkan capai Rp 124,5 triliun pada 2025.

Pemerintah berencana menaikkan tarif royalti untuk batu bara dan mineral lain, diharapkan mendukung pendapatan negara dan keadilan ekonomi sesuai UUD 1945.

Booming produksi nikel telah membuat Kabupaten Morowali sangat mengandalkan sektor industri ekstraktif sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

berencana menaikkan tarif royalti untuk beberapa komoditas mineral dan batu bara, langkah yang dianggap akan meningkatkan penerimaan negara namun bisa berpotensi membebani industri pertambangan.

Menteri Bahlil mengumumkan penyesuaian tarif royalti untuk emas dan nikel yang kini naik hingga 3% dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor minerba.

Menunggu aturan Peraturan Pemerintah yang mendukung, UKM akan segera bisa mengelola bisnis tambang berkat peluang yang dibuka oleh UU Minerba.

Asosiasi Pertambangan Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif royalti minerba untuk enam komoditas mineral, mengingat dampak potensial terhadap pelaku usaha dan investasi.

Kementerian ESDM mengusulkan kenaikan tarif royalti untuk sektor mineral dan batu bara sebagai upaya memastikan keuntungan lebih adil antara perusahaan dan negara.

Harga batu bara acuan dengan kalori tertinggi pada Februari 2025 naik 0,19% menjadi US$ 124,24 per ton.

Pemberian izin relaksasi ekspor ini Freeport tidak diputuskan oleh Kementerian ESDM. Sebab, pembahasannya melalui rapat koordinasi bersama kmenterian koordinator dan rapat terbatas bersama Presiden.

UU Minerba baru telah disahkan oleh DPR kemarin. Beberapa poin menjadi substansi penting perubahannya, termasuk soal perguruan tinggi hanya akan menjadi penerima manfaat.

Pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dan mengembalikan wilayah tambang ke negara sebagai bagian dari revisi UU tentang Mineral dan Batu Bara.

PT Freeport Indonesia menanti persetujuan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga 1,3 juta ton sampai 2025.

DPR dan pemerintah menyetujui Revisi UU Minerba yang akan dibawa ke Rapat Paripurna, mencakup perbaikan pasal dan peningkatan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

Berdasarkan rencana perbaikan smelter Freeport, perkiraan ramp-up (peningkatan) operasi dapat dimulai pada akhir semester pertama 2025.