Mengukur Ekonomi Biru: Peran FBEI untuk Masa Depan Perikanan

Perjalanan ekonomi kelautan Indonesia berada di momentum yang menentukan. Visi sudah dideklarasi berkali-kali–dari gagasan poros maritim dunia hingga ekonomi biru. Namun, penentu keberhasilan visi bukan semata kekuatan narasi, melainkan kemampuan untuk mengukur kemajuannya secara objektif. 

Dalam konteks inilah Fisheries Blue Economy Index (FBEI) menjadi signifikan. Ia hadir bukan untuk menggantikan visi, melainkan memberi “ukuran” atas realitas implementasi di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana ekonomi biru di Indonesia berkembang pesat. Pemerintah, lembaga riset, organisasi internasional, hingga sektor usaha menggunakan istilah yang sama tetapi sering kali dengan makna yang berbeda. 

Bappenas, misalnya, mengembangkan Blue Economy Roadmap; Program Pembangunan PBB (UNDP) bersama pemerintah mengembangkan Blue Economy Development Index (BEDI); sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan pendekatan berbasis sektor dengan fokus perikanan dan budidaya. 

Namun di tengah pertumbuhan konsep ini, instrumen evaluasi berbasis indikator yang secara khusus berfokus pada sektor perikanan belum banyak dibahas secara komprehensif. FBEI hadir mengisi ruang tersebut.

Urgensi Pengukuran Ekonomi Biru Berbasis Perikanan

Perikanan Indonesia adalah sektor strategis yang menggabungkan tiga dimensi sekaligus: ekonomi, sosial, dan ekologi. Lebih dari 2,3 juta nelayan bergantung pada sumber daya ikan, belum termasuk rantai pascapanen, industri pengolahan, perdagangan, dan ekspor. Namun sektor ini juga menjadi salah satu sektor dengan risiko terbesar akibat perubahan iklim dan degradasi sumber daya. 

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) (2022) mencatat lebih dari sepertiga stok ikan global kini dalam status overexploited. Indonesia sendiri memiliki indikasi tekanan yang meningkat di beberapa wilayah pengelolaan perikanan. Di samping persoalan lama seperti penangkapan ilegal, destruktif, hingga kerusakan habitat penting seperti mangrove dan terumbu karang. 

Dalam situasi demikian, ekonomi biru tidak dapat hanya menjadi slogan. Ia membutuhkan evidence base, instrumen evaluasi, dan indikator yang dapat memandu arah kebijakan. Program Lingkungan PBB (2013) dan Bank Dunia (2017) secara jelas menekankan bahwa pembangunan ekonomi biru harus berbasis data, terukur, dan dapat dievaluasi lintas waktu. Tanpa itu, kebijakan hanya akan bersifat deklaratif.

FBEI sebagai Kompas Kebijakan Perikanan

FBEI dikembangkan sebagai instrumen evaluatif Indonesia yang secara eksplisit menempatkan perikanan di pusat sistem. Hal ini berbeda dari sebagian indeks ekonomi biru global yang lebih menekankan kebijakan makro atau perencanaan ruang laut.

Dengan menempatkan perikanan sebagai jantung, FBEI mengakui dua karakter dasar Indonesia: (1) negara kepulauan, dan (2) negara perikanan yang bertumpu pada jutaan pelaku skala kecil. Karakter ini membuat indeks berbasis sektor menjadi lebih relevan dibanding instrumen ekonomi biru generik. 

Struktur FBEI menggabungkan empat dimensi utama—ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola—yang diperkaya dengan skenario pembobotan kebijakan (Trenggono et al., 2025). Pendekatan skenario ini penting karena ekonomi biru bukan ruang kebijakan tunggal; ia mengandung negosiasi nilai dan prioritas. Ada negara yang memprioritaskan konservasi, ada yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, ada pula yang berupaya mencari keseimbangan. 

FBEI memungkinkan analisis “konsekuensi pilihan kebijakan”: bukan hanya di mana posisi saat ini, tetapi juga bagaimana arah masa depan bila bobot kebijakan diubah. Dengan demikian, FBEI bukan hanya alat ukur status, tetapi juga alat simulasi kebijakan (policy scenario tool). 

Ia dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis: wilayah mana yang mendekati profil ekonomi biru yang ideal; provinsi mana yang tertinggal; dan faktor apa yang menjadi penentu keberhasilannya.

Pembelajaran Global dan Posisi FBEI

Globalisasi konsep ekonomi biru memunculkan berbagai indeks dan alat ukur. UNDP–Bappenas mengembangkan Blue Economy Development Index (BEDI) dengan penekanan pada perencanaan wilayah laut dan kebijakan lintas sektor (Adrianto et al., 2020). 

Organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia mengembangkan indikator berbasis ekonomi makro, perdagangan, dan input-output. Jepang mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Berkelanjutan yang lebih teknokratik dan berorientasi statistik (Ding & Tabata, 2024). 

Di antara indeks tersebut, FBEI menempati ruang yang unik: fokus sektor, tapi multidimensi; teknokratis, namun memiliki sensitivitas sosial dan ekologi; dan yang paling penting, memiliki konteks operasional yang kuat dalam sistem perikanan tropis dan negara kepulauan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa FBEI bukan sekadar adaptasi dari indeks global, tetapi muncul dari kebutuhan domestik. 

Keunggulan lainnya adalah konteks praktis. BEDI dan indeks global lain bekerja pada tingkat ekonomi laut makro, sementara FBEI bekerja pada tingkat sistem perikanan sektoral—yang lebih dekat pada realitas produksi, kesejahteraan basis nelayan, hingga dinamika stok ikan.

Seperti halnya instrumen kebijakan lainnya, FBEI memiliki dua sisi: kekuatan sekaligus ruang untuk penguatan. Dari sisi keunggulan, FBEI hadir sebagai instrumen yang tematik dan kontekstual, dengan fokus pada sektor-sektor yang paling relevan bagi Indonesia. Pendekatannya bersifat multidimensi dengan mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh. 

Selain itu, FBEI berbasis skenario yang memungkinkan analisis berbagai trade-off kebijakan. Keunggulan lainnya adalah sifatnya yang terukur lintas wilayah, sehingga hasilnya dapat dibandingkan antarprovinsi maupun antar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Pertama, sebagian indikator masih berfokus pada input, seperti jumlah regulasi atau program. Meskipun mudah diukur, indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan outcome maupun dampak nyata di lapangan. 

Padahal, yang lebih penting adalah perubahan perilaku serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan stok sumber daya. Tantangan ini bukan hal baru, melainkan persoalan umum dalam kebijakan lingkungan dan maritim. 

Kedua, dimensi perubahan iklim belum terintegrasi secara optimal. Padahal, perubahan iklim berpengaruh langsung terhadap dinamika stok ikan, suhu laut, produktivitas primer, hingga pola migrasi biota. Tanpa integrasi yang kuat, FBEI berisiko kehilangan relevansi strategis dalam jangka panjang. 

Ketiga, indikator sosial masih relatif terbatas. Padahal, sektor perikanan Indonesia ditopang oleh nelayan skala kecil dan rumah tangga pesisir. Oleh karena itu, ekonomi biru tidak cukup diukur dari sisi produksi dan ekspor saja, tetapi juga perlu menilai distribusi manfaat dan keadilan sosial—siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang tertinggal. 

Dengan demikian, FBEI dapat dipandang sebagai instrumen yang telah memiliki fondasi yang kuat, namun masih memerlukan penyempurnaan. Peralihan dari indikator berbasis input menuju outcome dan dampak, integrasi dimensi perubahan iklim, serta penguatan indikator sosial akan menjadikan FBEI lebih strategis, inklusif, dan relevan dalam mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan Implementasi: Data dan Politik Kebijakan

Instrumen evaluasi hanya sekuat data yang menyokongnya. Tantangan data di Indonesia bukan hanya ketersediaan, tetapi fragmentasi—antardaerah, antarkementerian, dan antarsistem statistik. Beberapa provinsi memiliki data stok ikan atau data sosial ekonomi yang baik, sementara yang lain masih minim atau tidak terstandardisasi (Trenggono et al., 2025). Harmonisasi standar pengukuran adalah prasyarat untuk membangun kredibilitas indeks. 

Tantangan kedua adalah kepemimpinan politik. Indeks yang jujur pasti menghasilkan peringkat: ada yang baik, ada yang tertinggal. Pertanyaan kunci: apakah negara, provinsi, dan pemangku kepentingan siap menerima “cermin evaluatif” semacam itu? Indeks bisa menjadi alat akuntabilitas yang kuat, tetapi hanya jika tidak disterilkan secara politis. 

Sebaliknya, bila hanya dijadikan pelengkap dokumen birokrasi, indeks kehilangan nilai strategisnya. Memperkuat FBEI berarti memperkuat fondasi ekonomi biru Indonesia. Beberapa langkah penting dapat dipertimbangkan:

1. Integrasi teknologi dan data real-time. Penggunaan satelit, AIS/VMS, e-logbook, citra habitat, hingga data perdagangan dapat meningkatkan akurasi dan frekuensi pembaruan. Dunia perikanan semakin digital, dan instrumen evaluasi harus mengikuti.
2. Transparansi publik melalui dashboard terbuka. Dengan membuka akses publik, akuntabilitas meningkat. Masyarakat, universitas, dan sektor usaha dapat berperan dalam pengawasan dan inovasi.
3. Penguatan dimensi sosial dan gender. Nelayan skala kecil, perempuan pesisir, pemuda, dan rantai pascapanen perlu masuk dalam indikator manfaat ekonomi biru, bukan hanya produksi dan nilai ekspor.
4. Pendekatan bertahap dan pilot-based. Sebelum diimplementasikan nasional, pilot provinsi atau WPP dapat memberikan pembelajaran teknis dan kelembagaan.

Indonesia berada di persimpangan sejarah kelautannya. Krisis iklim mempersempit ruang pilihan, degradasi ekosistem menjadi risiko laten, dan ketimpangan sosial di pesisir menguji narasi ekonomi biru. Dalam kondisi seperti ini, FBEI—lebih dari sekadar instrumen teknis—adalah upaya untuk menjembatani sains dan kebijakan, data dan kepentingan, serta visi dan realitas. 

Yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi ikan, tetapi masa depan jutaan keluarga pesisir, ketahanan pangan nasional, dan warisan ekologis generasi mendatang. Menjadikan indeks sebagai kompas bukan keputusan teknokratik, tetapi keputusan moral: apakah Indonesia ingin mewariskan laut yang hidup atau laut yang kehilangan napas.