Hari Bumi berawal dari gerakan sosial 1970 yang menyoroti kerusakan lingkungan dan ancaman Perubahan Iklim akibat industri dan emisi karbon, bersamaan dengan masa keemasan awal AI.
Perikanan Indonesia memerlukan alat ukur konkret seperti Fisheries Blue Economy Index (FBEI) untuk menilai realisasi visi ekonomi biru di lapangan, melampaui sekadar narasi.
Proyeksi ekonomi kerap meleset, namun ketidakakuratan proyeksi iklim dapat menimbulkan biaya besar dan hilangnya kesejahteraan masyarakat, seperti terlihat dari bencana alam.
Analisis mengungkap paradoks pengawasan emisi karbon yang ketat untuk sipil tetapi diabaikan untuk militer, padahal konflik bersenjata menghasilkan jutaan ton karbon.
Keterlibatan perempuan bahkan dapat meluas hingga pada upaya menjaga biodiversitas, sementara laki-laki cenderung lebih terlibat dalam aspek ekonomi pemanfaatan hutan.
Perubahan iklim membebani ekonomi daerah melalui bencana hidrometeorologi yang mengalihkan anggaran pembangunan untuk penanganan darurat dan rehabilitasi.
Sebagian besar wilayah sudah mengalami curah hujan di bawah normal. Di Kedah, meliputi Alor Setar, Kubang Pasu, dan Langkawi, serta Papar di Sabah, tercatat 17 hari tanpa hujan.
Hutan telah menjadi penyangga ekologis yang menentukan masa depan Aceh. Bencana hidrometeorologi menjadi berlipat dampaknya ketika benteng alami berupa hutan terus melemah.
Perubahan iklim menjadi tantangan global bagi ekonomi dan bisnis, sehingga mendorong penerapan praktik berkelanjutan dan sertifikasi B Corp untuk dampak positif.