Kenapa Bukan Indonesia?

Pemeringkatan U.S. News & World Report 2026 yang disusun bersama University of Pennsylvania kembali menempatkan Singapura sebagai negara terbaik untuk budaya dan pariwisata di Asia Tenggara. Negara kota seluas 728 kilometer persegi itu duduk di peringkat ke-22 dunia, mengungguli Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina secara berurutan. 

Pendapatan pariwisatanya pun memecahkan rekor: 32,8 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp455 triliun pada 2025, naik 10%dibanding tahun sebelumnya, dengan 16,9 juta kedatangan wisatawan internasional.

Sebagai praktisi dan pengkaji pariwisata, saya tidak terkejut. Namun sebagai warga negara yang berdiri di tanah dengan 17.000 pulau, 1.300 kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa, dan sembilan situs Warisan Dunia UNESCO, pertanyaan ini harus diajukan: kenapa bukan Indonesia? 

Mengapa bangsa dengan kekayaan budaya paling beragam di kawasan justru berada di peringkat keempat—di belakang sebuah kota-negara yang nyaris tidak memiliki warisan budaya pra-modern dalam pengertian konvensional?

Bukan Inventaris, melainkan Konversi

Jawabannya terletak pada pergeseran cara dunia mengukur pariwisata. Edisi 2026 ini berbeda dari sebelumnya yang berbasis persepsi survei pakar dan pemimpin bisnis. Tahun ini metodologinya berbasis data dengan dua sub-kategori berbobot setara, yaitu pengaruh global serta warisan dan daya tarik budaya. 

Indonesia hampir pasti unggul di pilar kedua. Kita kalah telak di pilar pertama—kemampuan memproyeksikan budaya menjadi pengaruh global yang terbaca, terhitung, dan termonetisasi.

Inilah pesan kunci yang tidak boleh dilewatkan. Pariwisata kelas dunia abad ke-21 bukan sekedar kontes inventaris budaya. Ia adalah kontes empat lapis kapabilitas yang harus dibangun simultan, yakni aset dasar berupa alam dan budaya, infrastruktur dan aksesibilitas, pengemasan pengalaman, serta proyeksi narasi global. Di lapis pertama kita juara mutlak. Di tiga lapis sisanya, kita tertinggal.

Tahun 2025 sebenarnya menjadi tonggak baru bagi Indonesia. Berdasarkan data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta—melampaui target pemerintah 14 juta-15 juta dan tumbuh 10,8% dibanding 2024. 

Pengeluaran rata-rata per kunjungan (Average Spending per Arrival) juga melonjak ke US$1.267 atau sekitar Rp22,4 juta per wisatawan, di atas target awal US$1.220. Devisa pariwisata diperkirakan menembus US$19,5 miliar atau setara Rp345 triliun. Ini capaian terbaik dalam sejarah.

Namun, bandingkan dengan Singapura yang mengekstrak sekitar 1.941 dolar Singapura atau Rp26,9 juta per wisatawan—20% lebih tinggi dari Indonesia. Padahal rata-rata lama tinggal di negeri kita justru lebih panjang. 

Bandingkan pula dengan Malaysia, yang pada 2025 menerima 42,2 juta kunjungan, hampir tiga kali lipat Indonesia, dan mengukuhkan diri sebagai juara pariwisata Asia Tenggara untuk tahun kedua berturut-turut. Thailand, sang juara tradisional, kini di urutan kedua dengan 32,9 juta kunjungan. Di kawasan ini, Indonesia masih nomor empat dalam volume, dan nomor empat pula dalam pemeringkatan U.S. News.

Jurang Anggaran dan Struktur

Komitmen anggaran menjelaskan banyak hal. Pemerintah Singapura baru saja menggelontorkan Tourism Development Fund sebesar 740 juta dolar Singapura—setara Rp10,3 triliun—untuk lima tahun ke depan, lebih dari dua kali lipat alokasi 2024. Ini dilakukan ketika mereka sudah berada di puncak kawasan. Rata-rata Rp2,05 triliun per tahun, khusus untuk pengembangan pariwisata.

Indonesia? Anggaran Kementerian Pariwisata 2025 dipangkas melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, dari Rp1,49 triliun menjadi Rp884,9 miliar. 

Kita berbicara skala yang berbeda: Singapura menggandakan investasi pariwisata saat sudah unggul, sementara kita memangkasnya saat masih tertinggal. Inilah definisi industrial policy sektor pariwisata yang harus kita pikirkan ulang.

Faktor struktural lain memperdalam jurang itu. Kebijakan visa kita lebih restriktif dibanding Thailand dan Vietnam yang agresif memberikan bebas visa permanen untuk pasar prioritas Cina dan India. Konsentrasi kunjungan masih timpang di Bali—lebih dari 40% kedatangan wisman—sehingga lima Destinasi Super Prioritas (Borobudur, Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, dan Danau Toba) belum mencapai ambang kritis ekonominya. 

Konektivitas penerbangan langsung internasional Indonesia justru menyusut pasca-pandemi. Dan secara brand recall global, “Wonderful Indonesia” masih kalah penetrasinya dibandingkan “Amazing Thailand” atau “Malaysia Truly Asia” yang telah konsisten selama dua dekade.

Empat Pekerjaan Rumah Besar

Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus berhenti membingkai pariwisata Indonesia sekedar sebagai “negara yang kaya budaya”. Bingkai itu defensif dan menyesatkan. Yang harus kita bangun adalah narasi konversi: bagaimana kekayaan itu diubah menjadi pengalaman bernilai tinggi yang dialami, diceritakan, dan dibayar mahal oleh dunia.

Kedua, investasi negara di sektor pariwisata harus dinaikkan secara dramatis dengan disiplin lima tahunan–terintegrasi antar-BUMN pariwisata seperti InJourney, kementerian, dan pemerintah daerah–mengikuti model Tourism Development Fund Singapura. Memangkas anggaran promosi saat berkompetisi dengan negara yang justru menggandakannya adalah strategi yang sulit dipertanggungjawabkan secara ekonomi.

Ketiga, transformasi digital di level biro perjalanan wisata, destinasi, dan operator harus menjadi agenda nasional—bukan jargon, melainkan kapabilitas terukur dalam digital leadership, immersive experience design, dan data-driven marketing. Inilah inti dari kerangka Immersive Technology Adoption for Competitive Advantage Model (ITACOM) yang saya kembangkan: kepemimpinan adaptif di tingkat operator adalah simpul kritis konversi aset menjadi nilai.

Keempat, segmentasi premium harus diperkuat. Halal tourism, sustainable tourism, dan inclusive tourism—tiga pilar yang kami dorong melalui berbagai forum—adalah value proposition yang tidak dimiliki Singapura dan menjadi jalan kita memenangkan ceruk yang belum tergarap. Indonesia adalah kandidat alami pemimpin pariwisata halal dunia, tetapi posisi itu kini justru dipegang Malaysia.

Singapura tidak mengalahkan kita dengan budaya. Mereka mengalahkan kita dengan sistem. Selama kita masih bangga pada inventaris dan lalai pada arsitektur, peringkat berikutnya akan kembali memperlihatkan posisi yang sama. Kekayaan budaya tanpa kapasitas konversi hanyalah modal yang tidur. Indonesia tidak kekurangan apa pun untuk menjadi nomor satu—kecuali keputusan strategis dan disiplin eksekusi untuk benar-benar menjadi nomor satu.