Menunggu Langkah Kedua ke Pyongyang

Di Istana Negara, Jumat (31/7) lalu, di depan pengurus Kadin dari 38 provinsi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sesuatu yang nyaris luput dari perhatian. Ia mengaku diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk berkunjung ke Korea Utara dan membuka semacam dialog. 

Jawabannya, seperti dikutip Antara dan Kompas, adalah kesediaan. Kalau diminta, ia akan berangkat. Alasannya disandarkan pada tradisi bebas-aktif: Indonesia dipandang tidak punya kepentingan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 

Sore itu perhatian publik tertuju ke bagian lain dari pidato yang sama, ketika Prabowo berbicara tentang kemungkinan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah dan siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden terputus. Dua hal itu beredar bersamaan di media sosial sehingga kerap tercampur. 

Perlu dipisahkan. Yang terputus adalah bagian tentang Timur Tengah. Bagian tentang Korea Utara tersiar utuh.

Bagian kedua itulah yang menurut saya lebih layak dibicarakan, karena umurnya lebih panjang daripada satu kontroversi siaran. Kalau ditelusuri, pernyataan Prabowo tentang Korea Utara memang sedikit. 

Sebagai menteri pertahanan, pada 2 November 2022 di JIExpo Kemayoran, ia hanya berkata singkat soal kemungkinan uji coba nuklir Pyongyang: berharap hal itu tidak terjadi, dan sedang mengambil langkah untuk waspada. 

Dalam dua pidatonya di Shangri-La Dialogue, 2022 dan 2023, transkrip resmi IISS menunjukkan ia tidak menyebut Korea Utara sama sekali. Rujukan tentang Korea pada 2023 bersifat historis, yaitu gencatan senjata dan zona demiliterisasi sebagai model penghentian permusuhan. 

Sampai hari ini Prabowo belum menyatakan posisi rinci soal denuklirisasi Semenanjung Korea, uji rudal, maupun sanksi. Bagi calon fasilitator, menahan diri seperti itu masuk akal. Mediator yang sudah menghakimi salah satu pihak biasanya kehilangan pintu masuk sebelum sempat memakainya. 

Yang perlu diingat, kesediaan hadir belum sama dengan kebijakan. Keduanya menuntut perangkat yang berbeda. Ada jalur lain yang berjalan lebih senyap dan lebih konkret. 

Menteri Luar Negeri Sugiono berkunjung ke Pyongyang pada 10-11 Oktober 2025, kunjungan menlu Indonesia yang pertama sejak Marty Natalegawa pada 2013. Ia bertemu Menlu Choe Son-hui, memperbarui nota kesepahaman konsultasi bilateral, dan menyatakan kesiapan Indonesia memfasilitasi kedekatan Korea Utara dengan ASEAN. 

Sebelumnya, Juli 2025, kedutaan Indonesia di Pyongyang yang tutup sejak 2021 karena pandemi kembali dibuka. Pada 19 Desember 2025, Prabowo melantik Gina Yoginda, purnawirawan mayor jenderal dan mantan wakil kepala BAIS, sebagai duta besar. Penempatan seorang perwira intelijen di pos itu memberi petunjuk tentang cara Jakarta membaca Pyongyang, yakni sebagai persoalan akses dan informasi.

Di sinilah tawaran Prabowo menghadapi hambatan yang berada di luar kendali Jakarta. ARF adalah satu-satunya forum pimpinan ASEAN yang beranggotakan Korea Utara, dan selama ini menjadi pintu tempat fasilitasi Indonesia bisa bekerja. 

Pyongyang absen dari ARF pada 2024, absen lagi pada 2025, dan absen pada 2026. Absen pertama memutus kehadiran yang berlangsung sejak mereka bergabung pada 2000. Alasannya tidak sulit dibaca. Sejak April 2025 Korea Utara mengakui pengiriman pasukan ke Rusia. 

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, melalui Yonhap pada 12 Februari 2026, menyebut sekitar 10 ribu tentara tempur dan seribu tentara zeni dikirim ke wilayah Kursk, dengan korban tewas dan luka sekitar 6 ribu orang. 

Pada 25 Juli 2026 Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia sedang menyiapkan penerimaan 30 ribu tentara tambahan dari Korea Utara di wilayah Voronezh. Negara yang sedang memperoleh legitimasi, devisa, dan kemungkinan transfer teknologi dari Moskow tidak sedang mencari jembatan ke Seoul. 

Selama Pyongyang belum merasa membutuhkan pintu keluar, tawaran sebaik apa pun akan menunggu. Menunggu adalah bagian normal dari pekerjaan diplomatik semacam ini. 

Ada satu argumen dalam pidato 31 Juli yang menurut saya belum dikembangkan sejauh yang sebenarnya bisa. Logika kaskade yang dipakai Prabowo untuk Timur Tengah, bahwa satu negara memiliki bom lalu tetangganya menginginkan hal serupa, justru paling terukur datanya di Asia Timur. 

Survei Asan Institute yang dirilis 28 April 2025 mencatat dukungan publik Korea Selatan terhadap senjata nuklir mandiri mencapai 76,2%, tertinggi sejak lembaga itu mulai bertanya pada 2010, dan naik lagi pada Februari 2026. 

Seoul kini menegosiasikan perubahan Perjanjian 123, kerangka kerja sama nuklir sipilnya dengan Amerika Serikat, menyangkut pengayaan uranium dan kapal selam bertenaga nuklir. Jepang memiliki kemampuan teknologi yang memungkinkan langkah serupa bila keputusan politiknya diambil. 

Kalau kaskade proliferasi memang berbahaya, ia lebih dekat ke Indonesia lewat Laut Cina Timur daripada lewat Teluk. Posisi Indonesia sendiri cukup khas. Kita negara pihak Traktat Pelarangan Senjata Nuklir sejak 23 Desember 2024, dengan penduduk terbesar di antara seluruh negara pihak, dan juga pihak Traktat Bangkok tentang Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. 

Pada saat yang sama pemerintah mempercepat pembangkit listrik tenaga nuklir, dengan 500 MW awal di Sumatra dan Kalimantan dalam RUPTL 2025-2034 serta target 44 GW pada 2060. 

Menolak senjata sambil membangun kapasitas sipil, tanpa berlindung di balik payung nuklir siapa pun, memberi Jakarta otoritas bicara yang jarang dimiliki negara lain di kawasan. Modal seperti itu terlalu berharga untuk dipakai sekali saja dalam satu tawaran perjalanan. 

Karena itu saya membaca tawaran ke Pyongyang sebagai langkah pertama yang masih menunggu langkah kedua. Ukurannya cukup jelas: undangan resmi dari Pyongyang, kembalinya Korea Utara ke meja ARF, atau posisi Indonesia yang eksplisit soal risiko proliferasi di Asia Timur. 

Yang ketiga sepenuhnya ada dalam kendali Jakarta dan bisa dimulai kapan saja, tanpa menunggu jawaban dari siapa pun.