Kepentingan Siapa di Balik Politik Luar Negeri Bebas Aktif?

Setiap kali Indonesia berlatih militer dengan salah satu kekuatan besar, perdebatan publik hampir selalu jatuh ke pertanyaan yang sama: Indonesia condong ke mana? Rencana latihan navigasi bersama dengan Cina di perairan timur Taiwan pada pertengahan Agustus kemungkinan besar akan memicu pertanyaan itu lagi.

Pertanyaan tersebut sebenarnya kurang berguna, dan sudah lama begitu. Kementerian Pertahanan Cina mengumumkan latihan akan digelar di perairan timur Taiwan. Kawasan yang semakin sering dipakai Cina untuk operasi militer dan penjaga pantai dalam beberapa tahun terakhir, termasuk latihan yang melibatkan penembakan rudal dan simulasi blokade. 

Taipei keberatan, dengan alasan kehadiran kapal negara lain di kawasan itu membantu membuat operasi militer Cina di sana tampak sebagai sesuatu yang biasa. Kekhawatiran itu masuk akal dari sudut pandang Taipei. 

Namun, kekhawatiran itu tidak banyak membantu publik Indonesia memahami apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di dalam negeri sendiri. Yang lebih layak ditanyakan bukan ke mana Indonesia condong, melainkan siapa yang paling berkepentingan sehingga pertanyaan itu tidak pernah punya jawaban tegas.

Bebas aktif sering dijelaskan seolah kebijakan tersebut lahir dari kalkulasi rasional yang dingin: menjaga jarak yang sama dari semua kekuatan besar demi kepentingan nasional yang abstrak. Sejarahnya lebih spesifik daripada itu. 

Ketika Mohammad Hatta memperkenalkan istilah bebas aktif di hadapan KNIP pada 1948, Indonesia baru saja merdeka, revolusi masih berlangsung, dan pilihan riil yang tersedia hanya dua: berpihak ke blok Barat atau blok Soviet. 

Bebas aktif lahir sebagai penolakan terhadap keharusan memilih di antara dua kekuatan yang sama-sama bisa membahayakan revolusi. Itu kebijakan yang dirancang untuk dunia dengan dua kutub. 

Dunia yang dihadapi Indonesia hari ini tidak lagi berbentuk semacam itu. Itulah yang membuat bebas aktif jauh lebih rumit dijalankan dibanding tujuh dekade lalu. 

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, Cina, dan Rusia sekarang tidak berjalan di satu jalur yang bisa diseimbangkan dengan menghitung siapa dapat porsi lebih banyak. 

Setiap hubungan berjalan melalui saluran kelembagaan yang berbeda, melayani kepentingan kelompok yang berbeda, dan punya jangka waktu yang berbeda pula.

Hubungan dengan Cina, misalnya, sebagian besar berjalan melalui saluran industri: hilirisasi nikel, pengembangan baterai, dan investasi pengolahan mineral yang melibatkan modal serta teknologi Cina dalam jumlah besar. 

Saluran ini menghubungkan kepentingan sejumlah kementerian ekonomi, badan usaha milik negara, pemerintah daerah penghasil nikel, dan konglomerat swasta yang menjadi mitra proyek-proyek tersebut. 

Hubungan dengan Amerika Serikat berjalan lebih banyak melalui saluran pertahanan dan pendidikan. Sementara hubungan dengan Rusia sebagian besar berkaitan dengan alutsista. 

Ketiganya bisa berjalan berdampingan bukan karena diseimbangkan dengan cermat. Akan tetapi, lantaran masing-masing melayani kepentingan yang berbeda di dalam negeri, dan jarang bersinggungan langsung satu sama lain. 

Dalam kerangka semacam itu, kekhawatiran soal ke mana Indonesia condong sebenarnya salah sasaran. Tidak ada satu arah condong yang bisa ditunjuk, karena tidak ada satu kepentingan tunggal yang mengendalikan semua saluran itu sekaligus. 

Yang ada adalah sejumlah aktor domestik, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Masing-masing punya alasan kuat untuk menjaga saluran mereka tetap terbuka, apa pun bahasa kedaulatan atau non-blok yang dipakai untuk membingkainya di ruang publik.

Ini bukan berarti bebas aktif sekadar kedok bagi kepentingan bisnis. Kebijakan itu tetap memberi Indonesia keleluasaan diplomatik yang nyata dan berharga, sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara lain di kawasan. 

Namun, keleluasaan itu juga membuat sulit bagi publik dan bahkan DPR, untuk meminta pertanggungjawaban yang jelas. Terutama, ketika sebuah keputusan, seperti lokasi sebuah latihan militer, ternyata punya konsekuensi yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan sebelumnya. 

Selama perdebatan berhenti pada pertanyaan condong ke mana, saluran-saluran kepentingan yang sebenarnya menentukan keputusan itu jarang diperiksa secara terbuka. 

Latihan di perairan timur Taiwan barangkali hanya kegiatan navigasi rutin, seperti yang kemungkinan besar akan disampaikan Jakarta. 

Tetapi pertanyaan yang pantas diajukan bukan apakah Indonesia sedang berpihak. Melainkan, lembaga dan kepentingan siapa, di dalam negeri sendiri, yang paling diuntungkan bila latihan semacam itu terus dianggap tidak perlu dipersoalkan?