Gempa Flores dan Kerentanan Sistem Pangan

Di satu siang hari yang panas pada pertengahan Mei 2015, terik matahari tidak membuat kami urung meninjau Bendung Sutami di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Peninjauan ini merupakan bagian dari kegiatan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai (Upsus Pajale).

Bendung Sutami menjadi faktor penentu kesuksesan Upsus Pajale ketika itu. Dari bendung ini, jalur irigasi mengular ke area persawahan di kawasan Mbay. Kawasan tersebut merupakan bentang pertanian yang menjadi tulang punggung produksi pangan bagi masyarakat.

Lebih dari satu dekade kemudian, nama Nagekeo di Pulau Flores ini kembali hadir dengan cerita berbeda. Gempa bermagnitudo 7,7 dengan episentrum 30 km timur laut Mbay mengguncang wilayah ini pada Sabtu (15/8) dengan diiringi ribuan gempa susulan beberapa hari setelahnya.

Kunjungan terakhir saya ke Flores kala itu sedikit mengusik kekhawatiran mengenai kondisi sistem pangan pascagempa, khususnya di wilayah kepulauan. Penyelamatan korban dan penyaluran bantuan tentu prioritas utama. Ini kita sepakat. Tetapi, kondisi ini juga menjadi stress test bagi sistem pangan.

Sistem pangan bukan hanya berbicara mengenai jumlah pangan yang dapat diproduksi. Apa yang tersaji di meja makan kita juga tidak terlepas dari sistem pangan yang panjang. Bahkan, aktivitas makan merupakan bagian tak terpisahkan dari pertanian. “Eating is an agricultural act,” begitu kata Wendell Berry, novelis cum aktivis lingkungan.

Akses Pangan

Dalam perspektif pangan sebagai sistem, gangguan pada satu bagian dapat merambat ke bagian lain. Jalan yang rusak akibat gempa juga dapat menahan distribusi pupuk hingga pakan. Pada arah sebaliknya, hasil pertanian dan peternakan juga menjadi lebih sulit keluar menuju pasar.

Gangguan listrik juga memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar membuat rumah menjadi gelap. Listrik dibutuhkan dalam berbagai aktivitas pompa air irigasi, penggilingan, dan penerangan kandang. Dengan demikian, gempa dapat menghasilkan efek berantai pada sistem pangan. 

Kerentanan seperti ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini juga berarti pelabuhan dan jalan penghubung menjadi urat nadi bagi sistem pangan agar tetap berjalan normal. 

Sebuah daerah dapat menghasilkan pangan dalam jumlah cukup, tetapi tetap rentan apabila tidak mempunyai banyak alternatif ketika infrastruktur distribusi utama terganggu. Studi Bakker dkk. (2018) menunjukkan, ketahanan pangan juga bergantung pada infrastruktur dan kondisi ekonomi, bukan semata pada produksi pangan.

NTT sendiri sebenarnya memiliki kapasitas produksi pangan yang tidak kecil. Badan Pusat Statistik mencatat luas panen padi pada 2025 mencapai sekitar 212 ribu hektare, dengan produksi 968 ribu ton gabah kering giling atau sekitar 567 ribu ton beras untuk konsumsi penduduk. Angka produksi beras tersebut bahkan meningkat hampir 36,81% dibanding tahun sebelumnya.

Kerentanan juga dapat terjadi pada rumah tangga petani. Petani memang merupakan produsen pangan, tetapi pada saat yang sama mereka juga konsumen. Kehilangan hasil panen atau akses ke pasar berarti kehilangan pendapatan. Artinya, keberadaan pangan di pasar belum tentu berarti setiap keluarga mampu membelinya.

Sampai sini jelas bahwa “ketersediaan pangan” dan “akses terhadap pangan” adalah dua hal berbeda. Jika kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui bantuan pada masa tanggap darurat, pertanyaan berikutnya adalah apakah kondisi tersebut dapat bertahan ketika bantuan mulai berkurang.

Dalam enam hari pertama, 15–20 Agustus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sekitar 729 ton bantuan logistik telah didistribusikan pada gempa Flores. Bantuan itu mencakup sembako, makanan siap saji, mi instan, serta bantuan nonpangan.

Bantuan pangan memang sangat penting pada fase tanggap darurat. Pada tahap ini, ukuran paling mendesak adalah keselamatan dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Namun, perlu diingat, menjaga masyarakat tetap makan tidak sama dengan memulihkan sistem pangan. 

Jika bantuan pangan pascabencana menjawab kebutuhan selama fase tanggap darurat, maka pemulihan sistem pangan menentukan apakah masyarakat akan mampu memenuhi pangannya kembali dalam bulan berikutnya dan musim tanam berikutnya.

Bantuan pada saat tanggap darurat perlu diikuti dengan upaya mengembalikan kemampuan masyarakat untuk bangkit. Dalam konteks sistem pangan, ini dapat diukur dengan menjawab apakah petani sudah kembali menanam? Apakah ternak sudah mendapat pakan? Apakah petani sudah kembali memperoleh pendapatan?

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebut pemulihan sistem pangan pascabencana ini dengan istilah build back better, di mana negara didorong melakukan transisi untuk mengubah kondisi krisis menjadi peluang. Untuk konteks Indonesia, saya lebih suka menggunakan istilah recover stronger karena titik kerentanan perlu diperbaiki agar lebih siap menghadapi guncangan berikutnya.

Mitigasi Bencana

Pengalaman negara lain menunjukkan pentingnya memiliki alternatif ketika jaringan utama terputus. Gempa Kaikōura di Selandia Baru pada 2016 menutup jalan raya dan jalur kereta utama sehingga sejumlah komunitas dan kawasan pertanian terisolasi. Transportasi laut dan udara kemudian digunakan untuk mempertahankan pergerakan orang dan barang.

Pengalaman Puerto Rico setelah Hurricane Maria pada 2017 juga memberikan pelajaran serupa dalam konteks kepulauan. Ketergantungan pada pelabuhan, sedikitnya fasilitas alternatif, serta kerusakan jalan, listrik, dan komunikasi membuat gangguan pada satu simpul merambat ke seluruh rantai pasok (Kim dan Bui, 2019).

Pengalaman tersebut menunjukkan, ketahanan sistem pangan bukan berarti setiap infrastruktur tidak boleh gagal. Yang lebih penting adalah sistem tetap memiliki jalan lain ketika salah satu bagiannya tak berfungsi. Dalam kondisi bencana, keberadaan alternatiflah yang menentukan apakah pangan masih bisa bergerak.

Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya pemetaan terhadap titik-titik kritis dalam sistem pangan. Dari mana pangan utama suatu wilayah berasal? Melalui pelabuhan mana komoditas masuk? Adakah jalan alternatif jika satu koridor terputus? Berapa lama stok pangan lokal dapat bertahan? 

Pertanyaan semacam itu seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pangan, bukan baru ditanyakan setelah bencana datang. Peta produksi pangan perlu dibaca bersamaan dengan peta risiko bencana dan jaringan logistik. Bagi daerah kepulauan, pendekatan ini menjadi semakin penting.

Pada titik ini, membangun kembali sistem pangan berbeda dengan sekadar mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Pemulihan juga merupakan kesempatan untuk memperbaiki titik lemah yang sebelumnya sudah ada. 

Perspektif sistem membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar mengenai ketahanan pangan Indonesia. Selama ini, diskusi ketahanan pangan sering berpusat pada target produksi komoditas lainnya yang harus tersedia. Target tersebut penting, tetapi produksi hanyalah satu bagian dari sistem.

Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus negara yang menghadapi berbagai risiko bencana. Karena itu, ketahanan pangan seharusnya juga berarti kemampuan sistem untuk tetap bekerja ketika mengalami guncangan.