Integrasi Alam dalam (Imajinasi) Nasionalisme Kita

Katadata/ Bintan Insani
Penulis: Anggoro Yudo Mahendro
10/9/2026, 08.05 WIB

Kita sering menyebut Indonesia dengan Tanah Air, dan menyanyikan sebagai Ibu Pertiwi. Namun, kenapa dalam pembangunan kita cenderung mengeksploitasi secara berlebihan hutan, gunung, sungai, dan laut. 

“Pengintegrasian alam ke dalam emosi dan imaji nasional ini adalah hal yang tak terelakan dalam pembentukan nasionalisme (Indonesia)”. Kalimat tersebut merupakan penggalan dari orasi ilmiah yang disampaikan Robertus Robet pada pengukuhan guru besar Universitas Negeri Jakarta pada Juni 2025. 

Ide ini memantik diskusi yang menarik untuk merumuskan kembali konstruksi makna alam dalam kaitannya dengan nasionalisme kita. 

Dalam membincangkan relasi alam dan manusia, Sosiolog Prancis Bruno Latour menolak pemisahan antara alam sebagai wilayah objektif dan masyarakat sebagai wilayah subjektif dalam konstruksi sosial (We Have Never Been Modern, 1993). Bagi Latour, pembagian ini adalah bagian dari warisan modernitas yang mesti direvisi. 

Di tengah krisis iklim yang semakin nyata berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tulisan ini berupaya menggali dan merumuskan makna alam yang bisa mereposisi relasi manusia dan alam dalam posisi yang lebih setara. 

Berikut ini akan digali konsep-konsep tentang alam yang melekat secara emosi dan imaji masyarakat Indonesia melalui lagu dan juga sastra yang cukup dikenal dengan baik. 

Tanah Air: Alam Sebagai Pemersatu Bangsa

Terminologi “Tanah Air” sudah diperkenalkan semenjak Sumpah Pemuda 1928. Tanah Air menjadi elemen pemersatu untuk menggambarkan sebaran geografis nusantara yang berupa gugusan kepulauan tempat manusia-manusia nusantara tinggal. 

Peran alam (tanah air) dalam sumpah pemuda ditempatkan pada posisi awal untuk menggambarkan pentingnya entitas tersebut sebagai wadah manusia-manusia di dalamnya untuk mengembangkan kehidupan dan juga sejarahnya. Pemahaman ini terus berkembang dari masa ke masa. 

Kini, Tanah Air telah menjelma menjadi kata ganti paripurna untuk Indonesia. Konsep “tanah air” muncul dalam banyak lagu nasional, seperti Indonesia Raya, Tanah Air, Rayuan Pulau Kelapa, dan Indonesia Tanah Air Beta. Dengan demikian makna alam sebagai tanah air semakin lekat dengan emosi dan imaji nasionalisme Indonesia.  

Sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku sejarah, diketahui bahwa kekayaan alam gugusan kepulauan nusantara terutama rempah-rempah merupakan alasan negeri-negeri di Eropa Barat untuk menguasai dan menjajah kita. Kesuburan tanah Indonesia pada tahap berikutnya, juga memicu munculnya kapitalisme di era kolonial yang bertumpu pada perkebunan kopi, karet, teh, dan lain sebagainya. 

Bangsa Indonesia yang merupakan kaum bumiputra berada pada tingkatan paling rendah dalam sistem kolonialisme dan kapitalisme tersebut. Semangat untuk merebut kembali potensi sumber daya alam yang dikuasai bangsa lain, makna itulah yang melekat dalam konsep “Tanah Air” yang kemudian menjadi bahan bakar utama persatuan bangsa pada masa pra kemerdekaan. 

Ibu Pertiwi: Alam sebagai Penopang Kehidupan Manusia 

Pertiwi merupakan serapan Bahasa Sansekerta Prthivi, yang bermakna dewi bumi dalam ajaran Hindu. Dalam beberapa masyarakat, konsep tersebut memiliki banyak kesesuaian. Bagi Masyarakat Papua, bumi (alam) digambarkan sebagai ibu atau mama dan langit digambarkan sebagai ayah. 

Konsep “Ibu Pertiwi” dimaknai dengan ibu bumi yang memiliki peran sebagai penopang seluruh kehidupan manusia. Di sisi lain, manusia yang ada di atas bumi disebut dengan “bumiputra” atau anak bumi. Dengan demikian relasi alam dan manusia dikonstruksi sebagai relasi ibu dan anak yang saling menjaga dan menyayangi. 

Makna ibu pertiwi bagi masyarakat Indonesia lekat dengan lagu Nasional yang diciptakan oleh Kamsidi Samsudin pada 1908 dengan judul yang sama; Ibu Pertiwi. Dalam perkembangan mutakhir melodi lagu ini diketahui memiliki kemiripan dengan lagu religi Kristiani yang diciptakan pada tahun 1868 oleh Charles Converse. 

Meskipun demikian, lagu tersebut telah melekat dalam imaji masyarakat Indonesia yang menggambarkan alam sebagai penopang kehidupan manusia yang perlu diperlakukan dengan dengan baik. Eksploitasi sumber daya alam perlu mempertimbangkan keseimbangan alam agar tidak menciptakan bencana bagi kehidupan manusia saat ini dan juga di masa datang. 

Bumi Manusia: Alam sebagai Warga 

Bumi Manusia merupakan novel pertama dalam tetralogi Pulau Buru karangan Pramoedya Ananta Toer. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1980 dan diadaptasi ke layar lebar dengan judul yang sama pada 2019 oleh sutradara Hanung Bramantyo. 

Dalam kisah tersebut digambarkan bagaimana Minke sebagai kaum bumiputra berupaya untuk menjadi manusia yang setara dengan kaum Eropa yang memiliki keistimewaan dalam struktur ekonomi politik pada masa kolonial. 

Meskipun tidak terkait langsung dengan konsep alam, terminologi Bumi Manusia dapat dimaknai sebagai relasi yang setara antara alam dan manusia. Reinterpretasi ini penting karena terminologi tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, baik melalui novel maupun film yang fenomenal.

Konsep “Bumi Manusia” relevan dengan pemikiran Latour yang menjelaskan bahwa realitas bukanlah hasil dari tindakan subjek terhadap objek, melainkan hasil dari jaringan relasional yang saling terhubung. Bumi (alam) sebagaimana manusia adalah subjek yang saling mempengaruhi dalam kehidupan ini. 

Melalui pendekatan ini, alam tidak hanya dilihat sebagai memori dan imaji nasionalisme semata, namun merupakan subjek aktif yang memiliki peran nyata dalam kehidupan. Kita perlu menempatkan alam sebagai warga yang juga memiliki hak yang setara. 

Sains sebagai Penerjemah Kepentingan Alam

Manusia, komunitas, dan organisasi dapat secara aktif menyuarakan hak ataupun memperjuangkan kepentingan mereka dalam ranah bernegara. Namun, siapa yang mewakili hak dan kepentingan hutan, laut, sungai, atmosfer, dan lain sebagainya? 

Momentum krisis iklim yang kita alami saat ini perlu menjadi pemicu semangat untuk memahami alam sebagai subjek yang setara. Itikad baik untuk membangun relasi yang setara antara alam dan manusia membutuhkan penerjemah, dalam hal ini adalah sains. 

Sains yang dikembangkan di perguruan tinggi, di lembaga riset dan sekolah-sekolah perlu menjadi dasar untuk memahami kompleksitas ekologi dan perannya bagi manusia. Para akademisi, peneliti, dan saintis dengan kompetensinya perlu menjadi Minke-Minke baru untuk menyuarakan kesetaraan alam sebagai warga. 

Nasionalisme di era krisis iklim saat ini tidak cukup hanya mencintai tanah air sebagai imajinasi. Mencintai tanah air harus berarti menjaga keberlanjutan tanah, air, hutan, laut, dan seluruh ekosistem yang memungkinkan bangsa ini terus hidup.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Anggoro Yudo Mahendro
Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, IPB University

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.