Pertanyaan yang Terus Kita Ulang Ihwal 1965

Selama puluhan tahun, negara memastikan orang Indonesia tahu di mana Lubang Buaya berada. Ada monumen, museum, relief, upacara, film, dan pelajaran sejarah yang terus mengulang kisah penculikan serta pembunuhan tujuh perwira pada awal Oktober 1965. Bagi generasi yang tumbuh pada masa Orde Baru, kisah itu hadir sejak bangku sekolah. 

Pada saat yang sama, banyak keluarga korban kekerasan 1965-1966 tidak pernah tahu di mana ayah, ibu, suami, istri, atau saudara mereka dibunuh dan dikuburkan. Kontras ini layak renungkan. Ia menunjukkan bahwa ingatan sejarah tidak tumbuh dengan sendirinya. Ada peristiwa yang terus dipelihara, diberi monumen, diputar ulang, dan diajarkan. Ada pula pengalaman yang bertahan dalam cerita keluarga, kesaksian penyintas, atau kuburan tanpa nama. 

John Roosa memperlihatkan proses itu dalam Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia. Ia meneroka bagaimana rezim Suharto menempatkan Gerakan 30 September sebagai pusat narasi politiknya melalui monumen, museum, film, ritual, dan pendidikan. Monumen Pancasila Sakti dibuka tahun 1969. Museum Pengkhianatan PKI kemudian menghadirkan 42 diorama yang sebagian besar menggambarkan kekerasan yang dilekatkan kepada PKI. Film “Pengkhianatan G30S/PKI” juga menjadi tontonan tahunan bagi murid sekolah pada masa Orde Baru (Roosa, 2006, hlm. 7-10). 

Empat belas tahun kemudian, Roosa menerbitkan Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia. Buku kedua ini menggeser perhatian. Pusat cerita tidak lagi berada di Jakarta pada pagi 1 Oktober. Roosa mengikuti jejak penangkapan, penahanan, pembunuhan, propaganda, dan penghilangan di berbagai daerah. Membaca dua buku itu berurutan menimbulkan satu pertanyaan. Selama ini, jangan-jangan kita terlalu mandam mengulang pertanyaan yang sama tentang 1965.

Terus Diulang

Siapa dalang G30S? Pertanyaan itu tentu penting. Peristiwa 1 Oktober 1965 mengubah arah politik Indonesia. Enam jenderal dan seorang perwira tewas. Gerakan itu terjelabak dalam hitungan hari. Suharto mengambil kendali Angkatan Darat, lalu perlahan menggeser Sukarno dari pusat kekuasaan. Masalah muncul ketika pertanyaan perihal “dalang” menjadi pintu utama untuk memahami seluruh rangkaian peristiwa 1965. 

Roosa sendiri menunjukkan betapa selit belit bukti ihwal Gerakan 30 September. Para pemimpin gerakan meninggalkan sedikit dokumen. Banyak kesaksian muncul dari proses interogasi dan pengadilan yang bermasalah. Sejumlah keterangan saling bertentangan. Sejarawan harus berhadapan dengan rumor, setengah kebenaran, serta informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan (Roosa, 2006, hlm. 5-7). 

Peristiwa yang berlangsung beberapa hari itu melahirkan perdebatan lebih dari setengah abad. Sementara itu, pertanyaan lain sering berada di pinggir. Siapa yang ditangkap setelah 1 Oktober? Siapa yang memutuskan seseorang harus mati? Bagaimana tahanan dipindahkan dari tempat penahanan menuju lokasi eksekusi? Siapa yang menggali kuburan? Mengapa keluarga tidak mendapat kabar? Pertanyaan seperti itu tidak membawa kita kepada satu nama besar. Ia membawa kita kepada banyak nama yang selama ini jarang muncul.

Ibnu Santoro

Salah satunya Ibnu Santoro. Ibnu pernah belajar di University of Wisconsin-Madison. Setelah pulang ke Indonesia, ia mengajar ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Pada Maret 1966, menurut rekonstruksi Roosa, aparat membawa Ibnu bersama sejumlah tahanan liyan dari tempat penahanan di Yogyakarta menuju kawasan terpencil di Wonosobo. Mereka kemudian ditembak dan dikuburkan bersama. Keluarga Ibnu tidak tahu apa yang terjadi. Istrinya mencarinya dari penjara ke penjara. Seorang penjaga diam-diam menyimpan secarik kertas yang berisi daftar nama korban dan gambar kasar lokasi kuburan. Dokumen itu baru muncul ke publik tahun 1999. 

Setahun kemudian, tim forensik menggali lokasi tersebut dan menemukan 26 kerangka. Hanya enam yang berhasil diidentifikasi. Salah satunya Ibnu Santoro (Roosa, 2020, hlm. 3-4). Ada satu detail kecil yang membuat cerita itu musykil dilupakan. Keluarga mengenali Ibnu antara lain dari potongan celana jins yang ditemukan bersama kerangkanya. Ia membawa jins itu ketika pulang dari Amerika (Roosa, 2020, hlm. 4). 

Angka besar sering membuat tragedi terasa jauh. Satu nama mengubahnya. “Ratusan ribu” mudah masuk ke dalam buku sejarah. Ibnu memiliki pekerjaan, keluarga, perjalanan hidup, dan benda yang pernah ia pakai. Begitu nama kembali muncul, korban tidak lagi hanya menjadi statistik.

Dari Angka ke Manusia

Roosa mengakui bahwa penelitian tentang pembunuhan 1965-1966 masih menyimpan banyak lubang. Sejarawan mengetahui bahwa pembunuhan massal terjadi, tetapi rekonstruksi rinci mengenai banyak kematian individual tetap terbatas. Bahkan kasus Wonosobo yang ia teliti menyisakan pertanyaan. Siapa yang memutuskan para tahanan harus dieksekusi? Pasukan mana yang menjalankan perintah? Mengapa lokasi itu dipilih? Roosa sengaja memakai istilah “ratusan ribu” karena jumlah korban masih belum dapat dihitung dengan presisi (Roosa, 2020, hlm. 6-7). 

Di titik ini, cara membaca sejarah seharusnya berubah. Ketika menemukan angka korban, cari nama. Ketika membaca kalimat “terjadi pembunuhan”, tanyakan siapa membunuh siapa. Ketika menemukan kata “bentrokan”, periksa apakah kedua pihak benar-benar berada dalam posisi yang sebanding. Ketika sebuah cerita terdengar terlalu pasti, periksa bukti yang membuatnya terlihat pasti. Kebiasaan seperti itu tidak meminta pembaca memilih kubu. Ia hanya meminta kita membaca lebih teliti.

Bahasa Sebelum Kekerasan

Buried Histories juga menunjukkan bahwa kekerasan memiliki sejarah bahasa. Dalam bab “Mental Operations”, Roosa meneliti propaganda setelah 1 Oktober 1965. Kampanye informasi menggambarkan orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok kiri sebagai satu ancaman kolektif. Istilah seperti “menghancurkan” atau “menumpas” PKI membuat individu menghilang di balik kategori politik. Guru menjadi “PKI”. Buruh menjadi “PKI”. Tetangga menjadi “PKI”. Seseorang dengan keluarga, pekerjaan, keyakinan, konflik pribadi, dan riwayat hidup masuk ke dalam satu label. 

Roosa tidak menarik hubungan semenjana antara propaganda dan pembunuhan. Ia mencatat bahwa pola kekerasan berbeda antardaerah. Aceh mengalami pembunuhan ketika kampanye media belum mencapai intensitas penuh. Jawa Barat menerima propaganda serupa, tetapi mengalami pola kekerasan yang berbeda. Menurut Roosa, propaganda membantu memberi pembenaran, memperkuat mobilisasi langsung, dan membuat kekerasan tampak dapat diterima bagi sebagian pelaku serta orang yang menyaksikannya (Roosa, 2020, hlm. 61-63).

Pelajarannya masih relevan. Tatkala bahasa publik mulai menghapus individu dan menggantinya dengan label kelompok, kita perlu bertanya lebih jauh. Siapa orangnya? Apa yang ia lakukan? Bukti apa yang tersedia? Tiga pertanyaan semenjana itu dapat mencegah kita menerima kategori sebagai fakta.

Siapa Melakukan Apa?

Cara menulis sejarah juga menentukan apa yang terlihat. “Terjadi pembunuhan.” “Korban berjatuhan.” “Terjadi bentrokan.” Kalimat semacam itu memberi tahu bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi pelakunya hilang. Roosa menemukan masalah serupa dalam laporan Fact Finding Commission yang dibentuk Sukarno. Laporan itu menggambarkan kekerasan sebagai ledakan kemarahan masyarakat. 

Walakin laporan yang sama mengakui adanya eksekusi oleh instansi pemerintah yang tidak diberitahukan kepada keluarga korban. Roosa lalu mengajukan persoalan sederhana. Jika kekerasan memang sepenuhnya lahir dari massa yang bergerak spontan, bagaimana menjelaskan eksekusi yang melibatkan lembaga negara? (Roosa, 2020, hlm. 7-9). 

Pertanyaan itu mengingatkan kita pada satu prinsip dasar dalam meneroka sejarah. Jangan puas bertanya, “Apa yang terjadi?” Tambahkan satu kalimat lagi. “Siapa melakukan apa terhadap siapa?” Perubahan kecil dalam cara bertanya dapat mengubah cara kita memahami sebuah peristiwa. Pelaku menjadi terlihat. Korban memperoleh identitas. Kata-kata umum seperti “haru biru” atau “bentrokan” tidak lagi cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi.

Mengganti Pertanyaan

Arkian, pertanyaan tentang siapa dalang G30S tetap penting. Dokumen baru perlu dibaca. Kesaksian harus dibandingkan. Bukti harus diuji. Sejarah tidak menjadi lebih baik jika satu kepastian lama sekadar diganti dengan kepastian baru. Namun ada pertanyaan lain yang pantas mendapatkan ruang sama besar. Siapa orang yang dibawa malam itu? Di mana ia terakhir terlihat? Siapa memerintahkan pemindahannya? Siapa mengetahui lokasi kuburannya? Apakah keluarganya pernah memperoleh penjelasan? 

Pada simposium nasional tentang tragedi 1965 pada April 2016, Agus Widjojo mengajak peserta bergerak dari pertanyaan “siapa yang salah?” menuju “apa yang salah?” Roosa mencatat bahwa Widjojo ingin peserta memikirkan kondisi yang memungkinkan kekerasan berskala besar terjadi (Roosa, 2020, hlm. 254-255). 

Pertanyaan itu laik diperluas. Apa yang salah dalam cara kita mengingat 1965? Mengapa satu lokasi memiliki monumen, museum, film, dan upacara, sementara keluarga liyan membutuhkan puluhan tahun hanya untuk menemukan kuburan? 

Mungkin kita tidak kekurangan pertanyaan tentang 1965. Kita hanya terlalu lama mengulang pertanyaan yang sama.