Sarjana Menganggur Bukan karena Pendidikan yang Gagal

Mendapatkan pekerjaan semakin tidak mudah. Lowongan pekerjaan selalu tersedia. Namun, kualifikasi yang dimiliki seringkali tak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ketika kualifikasi dan persyaratan sudah cocok, tetapi mekanisme pekerjaan atau gaji dan tunjangan yang ditawarkan tidak sesuai. 

Semakin tergambarkan bahwa kualifikasi akademik yang tinggi tidak otomatis mudah mendapatkan pekerjaan. Padahal, untuk meraih sarjana tidak mudah. Dari biaya, hingga waktu yang didedikasikan untuknya. 

Ijazah ternyata tak cukup sakti untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah ini salah pendidikan di Indonesia yang kurang membekali kemampuan yang dibutuhkan di masa depan?

Bukan Perkara Baru

Apakah sarjana yang sulit mencari kerja merupakan perkara baru? Tidak, jika kita menelaah Laporan ILO bertajuk Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues. 

Data pada 1997 menunjukkan, sekitar 60% lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi masuk pada kategori pengangguran terbuka. Laporan tersebut bahkan memaparkan jumlah pengangguran terdidik lebih tinggi daripada yang berpendidikan rendah.

Keadaan cenderung tidak berubah pada hari ini. Kesulitan memperoleh pekerjaan masih terjadi. Tak hanya itu, anak-anak muda kini juga dihadapkan dengan situasi ekonomi politik, disrupsi teknologi, krisis iklim, hoaks, dan lainnya, yang berbeda dengan generasi orang tua mereka.

Pada generasi ayah, ibu, kakek, dan nenek, ada transisi linear dari pendidikan ke pekerjaan seperti yang sering diungkap Furlong (2015). Sedangkan pada generasi muda kini, transisi linear sulit terimplementasi. Maka tak heran, kualifikasi akademik yang semakin tinggi tak menjamin anak-anak muda mendapatkan pekerjaan. 

Artinya, perkara mendapatkan pekerjaan dan problem pengangguran bukan semata karena kegagalan pendidikan. Tak semata soal pendidikan yang tak relevan dengan kemajuan zaman. Ada ragam kompleksitas di antara transisi dunia pendidikan ke dunia pekerjaan tersebut. 

Pengangguran: Masalah Pribadi atau Struktural?

C. Wright Mills dalam The Sociological Imagination memaparkan, “ketika di suatu kota berpenduduk 100.000 jiwa hanya ada satu orang yang menganggur, itu adalah masalah pribadi (personal trouble). Namun ketika di suatu negara dengan 50 juta pekerja terdapat 15 juta orang yang menganggur itu adalah isu publik (public issues).”

Lalu apa bedanya? Dalam mengatasi personal trouble maka kita perlu fokus pada karakter, keterampilan, dan peluang dari individu yang memiliki persoalan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, jika bicara pengangguran sebagai public issues, maka fokus yang perlu dilakukan adalah perbaikan struktural terkait kebijakan bidang ekonomi dan politik. 

Dalam konteks Indonesia, ketika ada berita mengenai satu juta sarjana menganggur lalu terdapat 53.490 buruh yang mengalami PHK selama periode Januari-Agustus 2026, maka sudah pasti pengangguran ini merupakan problem struktural. 

Suplai lulusan dari lembaga pendidikan selalu tinggi di setiap tahun, tetapi lapangan pekerjaan terbatas. Akhirnya calon pekerja ini harus menganggur, masuk ke sektor pekerjaan informal, atau bekerja dengan upah di bawah standar. 

Biasanya, dalam kehidupan keseharian, solusi personal lebih dikedepankan ketimbang perbaikan tata kelola kebijakan. Jadi ketika berhadapan dengan sarjana yang belum bekerja, pendekatan yang ditawarkan adalah perbaiki curriculum vitae, tingkatkan pengalaman magang, ikuti banyak pelatihan kerja, kuasai berbagai bahasa asing, dan tingkatkan keterampilan digital. 

Solusi personal ini tidak salah, tetapi tidak tepat ketika lapangan pekerjaan terbatas. Artinya kompetisi tinggi akan terjadi, dan hal tersebut akan mengeliminasi lebih banyak pekerja dengan keterampilan yang sesungguhnya tidak di bawah rata-rata. 

Beck (1992) memaparkan bahwa dalam kapitalisme modern, gelombang individualisasi bersaing dengan pengalaman nasib kolektif (pengangguran massal dan penurunan keterampilan). Dalam menghadapi risiko tersebut, yang dikedepankan adalah keputusan masing-masing individu atau dalam istilah Beck sebagai reflexive biographies. Artinya jalan hidup individu direfleksikan, direncanakan, dan diputuskan secara aktif oleh individu bukan mengikuti pola kelas sosial tempatnya dilahirkan. 

Sebab dalam pendekatan biographical dimensions, seperti diungkap Beck, peluang dan batasan untuk memilih seolah-olah dipaksakan kepada individu. Dalam konteks hari ini, gig economy misalnya, menjadi contoh betapa solusi yang ditawarkan bukan perbaikan struktur ketenagakerjaan, tetapi justru memberi janji baru tentang kemandirian, fleksibilitas, dan pekerjaan yang adil atas dasar bagi hasil. 

Padahal di balik itu ada persoalan seperti tiadanya jaminan sosial, perlindungan ketika sakit, dan berbagai risiko pribadi (individual) yang harus ditanggung.

Merefleksikan teori-teori yang sudah diungkap oleh para cendekia tersebut, maka pembenahan di ruang struktural terkait dengan tata kelola yang menjembatani pendidikan dan pekerjaan menjadi sangat utama. Janji 19 juta lapangan kerja juga belum terealisasi di tengah tingginya PHK massal. 

Tanpa memberi perhatian pada pengalaman generasi yang unik saat ini, solusi yang diberikan tidak akan pernah ampuh. Apalagi jika hanya menuntut peningkatan kapabilitas personal tanpa memberi akses yang adil dan merata.