Dua Tahun Prabowo-Gibran: Pertumbuhan Ekonomi Harus Naik Kelas

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan ekonomi Indonesia. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan semata-mata apakah ekonomi nasional masih tumbuh di atas 5%, melainkan apakah pertumbuhan tersebut telah membawa Indonesia menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta kesejahteraan yang lebih merata.

Data menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia relatif terjaga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% pada triwulan II-2026, sementara secara kumulatif pada semester I-2026 tumbuh 5,45%. Namun, pertumbuhan triwulan II tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan I yang mencapai 5,61%. Capaian positif ini tetap perlu dibaca secara kritis, terutama ketika pemerintah memiliki ambisi untuk mempercepat pertumbuhan menuju tingkat yang jauh lebih tinggi. 

Dua tahun pemerintahan bukanlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan struktural ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, periode ini cukup untuk menilai apakah arah kebijakan telah bergerak menuju transformasi ekonomi yang lebih mendasar. Di sinilah pentingnya gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi harus naik kelas.

Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi sekitar 5% menjadi gambaran yang relatif konsisten di Indonesia. Stabilitas tersebut patut diapresiasi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok, dan percepatan perkembangan teknologi. Akan tetapi, stabilitas pertumbuhan tidak boleh menjadi zona nyaman yang membuat kita kehilangan keberanian untuk bertransformasi.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga berkualitas. Pertumbuhan yang bersumber dari konsumsi domestik dan belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga permintaan. Namun, untuk mendorong kemajuan jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat investasi produktif, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperdalam industrialisasi, dan membangun kemampuan teknologi nasional.

Data BPS menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% secara tahunan pada triwulan II-2026, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% dan investasi tumbuh 6,87%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu penopang penting bagi aktivitas ekonomi. 

Belanja negara memang dapat menjadi katalis pertumbuhan. Program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan desa, dan berbagai program sosial berpotensi mendorong permintaan serta membuka peluang usaha. Namun, dampak jangka panjangnya sangat bergantung pada sejauh mana belanja tersebut meningkatkan kapasitas produksi, kualitas sumber daya manusia, dan produktivitas ekonomi.

Tantangannya adalah memastikan stimulus fiskal tidak berhenti pada peningkatan transaksi jangka pendek. Setiap rupiah belanja publik seharusnya menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan. Jika belanja pemerintah meningkat tetapi ketergantungan pada impor tetap tinggi, produktivitas industri stagnan, dan penciptaan pekerjaan berkualitas berjalan lambat, maka efek pengganda ekonomi yang diharapkan tidak akan optimal.

Ukuran penting untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang layak. Pertumbuhan PDB yang tinggi tidak otomatis menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai, kepastian kerja, dan perlindungan sosial.

Pada Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia mencapai 148,19 juta orang, sedangkan jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,22 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di sekitar 4,65%. Pemerintah juga melaporkan tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 522 ribu orang selama Februari–Mei 2026.  

Strategi industrialisasi perlu diarahkan pada penguatan industri pengolahan yang kompetitif sekaligus mampu menyerap tenaga kerja. Hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari bertambahnya pabrik atau nilai ekspor, tetapi juga dari berkembangnya pemasok lokal, transfer teknologi, peningkatan keterampilan pekerja, serta tumbuhnya industri pendukung di dalam negeri.

UMKM pun perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transformasi, bukan sekadar objek bantuan. Akses pembiayaan, teknologi digital, sertifikasi, pendampingan usaha, dan akses pasar harus dirancang agar UMKM dapat naik kelas, masuk ke rantai pasok industri, dan meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi akan semakin bermakna ketika mampu mengubah struktur kesempatan kerja, bukan hanya memperbesar ukuran perekonomian.

Dari sisi kemiskinan, terdapat perkembangan yang patut diapresiasi. BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang. Angka tersebut turun 0,40 poin persentase dibandingkan dengan Maret 2025. 

Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa masih ada puluhan juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetap rentan terhadap kenaikan harga pangan, gangguan pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga yang tak terduga.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya meningkatkan pendapatan riil masyarakat, bukan sekadar pendapatan nominal. Jika kenaikan pendapatan lebih lambat daripada kenaikan biaya hidup, rumah tangga tetap akan merasakan tekanan ekonomi meskipun statistik pertumbuhan menunjukkan angka positif.

Program perlindungan sosial juga perlu dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi. Bantuan sosial penting untuk menjaga konsumsi kelompok rentan, tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan keterampilan, akses pekerjaan, dan kesempatan berusaha agar penerima manfaat memiliki jalan menuju kemandirian ekonomi.

Salah satu pekerjaan rumah terbesar Indonesia adalah mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kemampuan ekonomi yang menciptakan nilai tambah tinggi. Hilirisasi menjadi agenda strategis, tetapi keberhasilannya harus dinilai lebih luas daripada sekadar peningkatan investasi atau ekspor komoditas olahan.

Hilirisasi yang berkualitas harus memperkuat keterkaitan antarsektor, meningkatkan pemanfaatan bahan baku domestik, meningkatkan kapasitas teknologi, serta menciptakan kesempatan kerja yang layak. Tanpa itu, Indonesia berisiko hanya berpindah dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk setengah jadi, sementara sebagian besar nilai tambah dan penguasaan teknologi tetap berada di luar negeri.

Pertanian juga perlu mendapat perhatian yang setimpal. Sektor ini tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga menyangkut penghidupan jutaan rumah tangga, stabilitas harga, dan pengembangan ekonomi di perdesaan. Pertumbuhan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 12,26% secara kuartalan pada triwulan II-2026 merupakan perkembangan yang menjanjikan.  

Ambisi untuk mempercepat pertumbuhan juga harus diimbangi dengan disiplin fiskal. Pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar untuk menjalankan program prioritas, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan pangan.

Evaluasi program pemerintah harus melampaui sekadar ukuran penyerapan anggaran. Pertanyaan yang lebih relevan adalah berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta, seberapa besar produktivitas meningkat, bagaimana pendapatan penerima manfaat berubah, dan apakah ketergantungan pada pembiayaan pemerintah dapat berkurang dalam jangka panjang.

Pemerintah juga perlu memperkuat iklim investasi melalui kepastian regulasi, efisiensi birokrasi, penegakan hukum, serta persaingan usaha yang sehat. Investasi tidak cukup hanya datang dalam jumlah besar; investasi harus menghasilkan transfer pengetahuan, memperkuat industri domestik, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas arah transformasi ekonomi Indonesia. Target pertumbuhan yang lebih tinggi tetap penting, tetapi tidak boleh berdiri sendiri. Pertumbuhan harus disertai perubahan struktur produksi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta pemerataan kesempatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya ada tiga agenda yang perlu diprioritaskan. Pertama, memperkuat sektor produktif, terutama manufaktur, pertanian modern, industri pangan, dan UMKM yang terhubung dengan rantai pasok nasional. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, riset, dan penguasaan teknologi. Ketiga, memastikan kebijakan fiskal dan program sosial memberikan dampak terukur terhadap kesejahteraan, bukan sekadar meningkatkan aktivitas belanja.

Keberhasilan agenda tersebut membutuhkan koordinasi kebijakan yang konsisten. Investasi harus terhubung dengan penciptaan lapangan kerja, pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan industri, dan program sosial harus membuka peluang mobilitas ekonomi. Tanpa keterpaduan itu, pertumbuhan berisiko berjalan sebagai kumpulan capaian sektoral yang tidak menghasilkan transformasi struktural.

Indonesia tidak cukup hanya mempertahankan pertumbuhan sekitar 5%. Indonesia harus membangun ekonomi yang mampu tumbuh lebih cepat tanpa mengorbankan pemerataan, menciptakan kesejahteraan tanpa memperlebar ketimpangan, serta meningkatkan daya saing tanpa meninggalkan pelaku ekonomi kecil.