Bantuan Pembangunan Menyusut, Syaratnya Makin Banyak

Bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) baru saja mencatat kejatuhan terbesar dalam sejarahnya. ODA adalah dana bantuan resmi dari pemerintah negara maju kepada negara berkembang, baik berupa hibah maupun pinjaman lunak, untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Data awal OECD mencatat ODA dari negara-negara donor turun 23,1% pada 2025. Nilainya tinggal US$174,3 miliar (Rp2.789 triliun), padahal setahun sebelumnya masih US$212 miliar (sekitar Rp3.392 triliun). Tahun ini OECD memperkirakan angkanya turun lagi 5,8%, ke kisaran US$164 miliar (Rp2.624 triliun). Dalam dua tahun, dunia kehilangan hampir US$48 miliar dana bantuan pembangunan. Indonesia ikut merasakannya ketika program USAID ditutup pada 2025, dengan nilai yang hilang diperkirakan US$109 juta atau sekitar Rp1,7 triliun (CGDEV, Maret 2025)

Tapi angka itu baru separuh cerita. Yang lebih membuat kekhawatiran adalah watak bantuan itu sendiri yang ikut berubah. Pada 7–9 Oktober lalu, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terlibat dalam dua forum Komite Bantuan Pembangunan OECD (Development Assistance Committee/DAC) di kantor OECD, Paris, dan menjadi satu-satunya perwakilan masyarakat sipil dari Asia Tenggara. Selama tiga hari itu, ada satu istilah yang diulang berulang kali, yakni mutual benefit, bantuan yang mesti menguntungkan donor dan juga penerimanya..

Sekilas terdengar wajar. Masalahnya, di forum itu tidak ada yang bisa menjelaskan dengan gamblang siapa yang sebenarnya diuntungkan. Bantuan pelan-pelan bergeser dari urusan mengurangi kemiskinan di negara berkembang menjadi alat dagang

Makin Jauh dari warga Miskin

Dari dana bantuan yang tersisa, semakin sedikit yang benar-benar sampai ke kebutuhan paling mendasar. Data resmi PBB (SDG 1.a.1) menunjukkan bahwa porsi bantuan untuk layanan dasar (sekolah, puskesmas, air bersih) turun ke sekitar 11% pada 2024. Artinya, dari setiap 100 dolar bantuan negara maju, hanya sekitar 11 dolar (kira-kira Rp176.000) yang masuk ke layanan yang langsung dirasakan warga miskin.

Instrumen Core Poverty Accountability Standard (CPAS) yang disusun AidWatch Canada menemukan pola serupa. Porsi bantuan untuk kemiskinan terus turun sejak 2021, bahkan salah satu negara donor terbesar dunia hanya mengarahkan 39% dari total bantuannya untuk kemiskinan. Jadi lebih dari separuh dananya mengalir ke keperluan lain, misalnya keamanan atau proyek infrastruktur yang belum tentu menyentuh warga miskin.

Prioritas donor pun gampang terbaca. Pada 2025, Ukraina sendiri menerima US$44,9 miliar, lebih besar dari gabungan 44 negara paling tertinggal di dunia yang hanya US$28,1 miliar. Peta bantuan sekarang lebih mirip peta kepentingan geopolitik ketimbang peta kemiskinan.

Bentuknya pun bergeser dari hibah ke pinjaman. Di forum DAC OECD Paris terungkap bahwa 57% pendanaan iklim ke Afrika diberikan sebagai pinjaman, padahal Perjanjian Paris menekankan perlunya sumber daya berbasis hibah untuk adaptasi. Bagi negara yang sudah terbebani cicilan utang, bantuan berbentuk pinjaman berarti tagihan baru di masa depan

Bantuan yang “Pulang Kampung”

Hal lain yang mencemaskan, uang bantuan makin banyak dibelanjakan lewat sistem donor sendiri, tidak lewat sistem negara penerima. Data pemantauan putaran keempat Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) mencatat penggunaan sistem pengadaan nasional negara penerima turun dari 50% menjadi 34% sepanjang 2018–2026. Ini berlawanan arah dengan janji “kepemilikan negara” (country ownership) yang diulang donor sejak Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan tahun 2005.

Ibaratnya dapat voucher belanja yang cuma berlaku di toko si pemberi. Ketika pengadaan diatur sistem donor, kontraktor, konsultan, dan barangnya lebih mudah kembali ke negara donor. Sebagian uang bantuan “pulang kampung” sebelum sempat menetes ke warga.

Pengalaman kerja sama Selatan-Selatan yang dibahas di forum memperlihatkan versi ekstremnya. Separuh dana wajib dibelanjakan lewat sistem pemberi, perusahaan dipilih pemberi, dan negara penerima hanya kebagian tenaga kerja kasar.

Siapa yang Diuntungkan?

Konsep mutual benefit sebenarnya tidak punya dasar dalam definisi resmi ODA. Aturan DAC menyebut tujuan utama ODA adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara penerima, tanpa menyebut keuntungan bagi donor. Karena itu, mayoritas peserta Dialog DAC-CSO menentangnya, dan anggota DAC sendiri mengakui belum sepakat. Dulu kerja sama internasional bertumpu pada tiga D, yaitu development, diplomacy, defense; kini tinggal dua D, deals and defense. Pembangunan menghilang dari rumusan.

Buat Indonesia, risikonya tidak main-main. Sebagai negara kaya nikel dan mineral kritis lain, Indonesia adalah sasaran menarik bagi bantuan yang dikaitkan dengan akses sumber daya dan rantai pasok donor. Saling untung bisa terjadi antara pemerintah dan korporasi kedua negara, sementara warga di sekitar tambang tidak ikut duduk di meja.

Masyarakat Sipil: Paling Efisien, Paling Dipangkas

Kejanggalan terjadi ketika dana untuk masyarakat sipil termasuk yang paling cepat dipotong, padahal salurannya terbukti efisien. Data yang dibahas di Dialog DAC-CSO menunjukkan organisasi masyarakat sipil (OMS/CSO) menerima sekitar US$27 miliar ODA pada 2024, tetapi menghimpun sekitar US$64 miliar dana swasta. Angka itu jauh di atas dana swasta yang berhasil dimobilisasi oleh donor bilateral, sekitar US$17 miliar.

Angka ini juga bisa menjawab tuduhan “LSM antek asing” yang sering kita dengar. OMS tidak hanya menerima dana asing; mereka juga mampu menghimpun dana publik dalam jumlah besar. Namun, menurut GPEDC, pendanaan untuk OMS terbatas atau restriktif di lebih dari 80% negara mitra, dan konsultasi dengan OMS dinilai tidak memadai di lebih dari 70% negara.

Dampaknya sudah terasa di sini. Ketika USAID tutup, program kesehatan ibu dan bayi baru lahir, penanggulangan HIV dan tuberkulosis ikut terancam. Celah ini tidak bisa terus ditambal dengan menunggu donor baru.

Di Mana Posisi Indonesia ? 

Indonesia kini berada di posisi unik. Kita masih menerima bantuan, sedang menjalani proses aksesi OECD yang ditargetkan rampung pada 2028, dan sudah menjadi pemberi bantuan melalui Indonesian AID/LDKPI. Posisi ini memberi kita ruang tawar, tapi ada jebakannya juga.

Sebagai negara yang sedang bergabung ke “klub” OECD, Indonesia berhak ikut menentukan aturan mainnya. Di forum statistik OECD, Indonesia termasuk negara mitra yang diundang untuk diskusi lanjutan dengan kelompok kerja yang merancang standar pencatatan bantuan. Jebakannya, sebagai donor baru Indonesia bisa tergoda memakai logika mutual benefit untuk diplomasi ekonominya sendiri.

Apa yang Perlu Dilakukan 

Pertama, bangun transparansi bantuan dari kacamata warga. Data bantuan saat ini dicatat dalam sistem OECD yang dirancang untuk kebutuhan pelaporan donor, bukan kebutuhan warga penerima. Pemerintah Indonesia perlu membuka platform data nasional yang mencatat setiap hibah dan pinjaman luar negeri: berapa nilainya, untuk apa, dan siapa kontraktornya.

Dalam proses aksesi OECD, pemerintah perlu bersikap tegas. Indonesia perlu menolak masuknya mutual benefit ke dalam definisi ODA, dan menerapkan prinsip yang sama pada Indonesian AID. Bantuan kita ke negara lain harus diukur dari manfaatnya bagi warga penerima, bukan dari kontrak yang kembali ke perusahaan Indonesia.

Terakhir, ini pekerjaan rumah kami di masyarakat sipil sendiri, yaitu memperkuat penggalangan dana dari dalam negeri. OMS juga perlu dibekali kemampuan mengaudit kualitas bantuan, misalnya dengan kerangka seperti CPAS yang memakai data resmi donor sendiri, yakni CRS (Creditor Reporting System), basis data OECD DAC yang mencatat seluruh aliran dana pembangunan dari negara-negara donor. 

Siapa yang Merancang Menu?

Di Paris, sebuah pertanyaan dari peserta negara Selatan merangkum seluruh perdebatan: apakah negara berkembang benar-benar ikut merancang masa depan kerja sama pembangunan, atau baru diundang ketika menu sudah ditentukan? 

Untuk Indonesia, jawabannya ikut ditentukan dalam proses aksesi OECD yang sedang berjalan. Bagi saya, pertanyaan terpentingnya tetap sederhana: bantuan ini sebenarnya bekerja untuk siapa?