Tidak adanya partai politik koalisi pemerintahan yang secara terbuka mengusulkan nama calon wakil presiden (wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi fenomena politik yang menarik. Di tengah perhatian publik terhadap posisi RI-2, partai-partai koalisi justru memilih menahan diri. Padahal, kursi wakil presiden merupakan posisi strategis yang dapat memperbesar pengaruh politik sekaligus membuka peluang elektoral menjelang Pemilu 2029.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pengisian kursi wakil presiden tidak sesederhana perebutan jabatan di antara partai pendukung pemerintah. Ada kalkulasi yang lebih besar, mulai dari keseimbangan kekuasaan, hubungan antarpartai, hingga risiko politik yang harus ditanggung masing-masing kekuatan koalisi.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo setidaknya memiliki dua pilihan yang cukup realistis. Pertama, memilih figur profesional dengan kapasitas teknokratis. Kedua, memberikan kesempatan kepada kader Partai Gerindra yang memiliki kedekatan politik dan organisatoris dengan presiden. Kedua pilihan ini memiliki kelebihan, tetapi juga konsekuensi berbeda bagi keberlanjutan pemerintahan.
Profesional atau Kader Gerindra?
Memilih figur profesional bisa menjadi pilihan menarik di tengah tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Persoalan ekonomi, tekanan fiskal, investasi, hingga efektivitas program pembangunan membutuhkan sosok yang bukan hanya loyal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan.
Jika tantangan utama pemerintah berada di sektor ekonomi, misalnya, wakil presiden dengan pengalaman dan kompetensi ekonomi dapat menjadi nilai tambah. Begitu pula jika pemerintah ingin memperkuat agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, figur dengan latar belakang hukum dapat memberikan kontribusi strategis.
Keuntungan lainnya, figur profesional relatif tidak membawa beban kepentingan elektoral partai tertentu. Kehadirannya dapat memberikan ruang bagi Prabowo untuk menjaga keseimbangan di antara partai-partai pendukung.
Namun, profesionalitas saja tidak cukup. Wakil presiden tetap membutuhkan kemampuan komunikasi politik, membangun koordinasi, dan mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan di pemerintahan. Sebab, kebijakan publik tidak hanya membutuhkan keahlian, tetapi juga kemampuan membangun dukungan politik.
Di sisi lain, kader Gerindra memiliki keunggulan dalam hal konsolidasi. Sebagai partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra mempunyai kedekatan organisatoris dan pengalaman politik yang relatif lebih kuat dalam memahami karakter kepemimpinan presiden. Wakil presiden dari internal Gerindra berpotensi mempermudah koordinasi dan penyelarasan agenda pemerintahan.
Namun, pilihan ini juga memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan koalisi. Jika kader Gerindra menduduki kursi wakil presiden, dominasi partai tersebut dalam pemerintahan berpotensi semakin besar. Pertanyaannya, apakah penguatan Gerindra akan membuat partai-partai koalisi semakin solid atau justru merasa hanya menjadi pelengkap dalam pemerintahan?
Di sinilah Prabowo harus berhitung. Memperkuat partai sendiri memang dapat mempermudah konsolidasi internal, tetapi jangan sampai mengurangi ruang politik bagi partai-partai pendukung lainnya.
Mengapa Partai Koalisi Memilih Diam?
Sikap partai-partai koalisi yang tidak mengajukan nama menarik dibaca melalui teori Office-Seeking dan Policy-Seeking Parties yang dikembangkan Kaare Strøm (1990).
Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa partai politik tidak selalu menjadikan jabatan pemerintahan sebagai tujuan utama. Ada partai yang berorientasi memperoleh posisi dan kekuasaan (office-seeking), tetapi ada pula yang lebih mengutamakan pengaruh terhadap kebijakan publik (policy-seeking).
Dalam praktiknya, kedua kepentingan tersebut bisa berjalan bersamaan. Partai tentu menginginkan posisi strategis, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah jabatan tersebut benar-benar memberikan keuntungan bagi kepentingan politik jangka panjang.
Jika menggunakan perspektif ini, sikap diam partai koalisi dapat dibaca sebagai strategi menjaga ruang manuver. Setidaknya ada tiga kemungkinan.
Pertama, partai-partai koalisi tidak ingin terlihat terlalu agresif memperebutkan kursi wakil presiden. Mengusulkan kader sendiri berpotensi menimbulkan kesan bahwa mereka sedang membangun posisi tawar untuk kepentingan Pilpres 2029. Padahal, menjaga hubungan baik dengan Prabowo masih menjadi kepentingan strategis.
Kedua, partai-partai cenderung menunggu keputusan presiden. Dengan tidak mengajukan nama secara terbuka, mereka tetap memiliki peluang untuk dipertimbangkan tanpa harus mengambil risiko politik apabila kandidat yang diusulkan tidak mendapat respons positif dari Prabowo.
Ketiga, partai-partai mulai menghitung risiko elektoral menjelang 2029. Menjadi bagian dari pemerintahan tidak selalu memberikan keuntungan politik. Ketika kinerja pemerintah membaik, partai yang paling dominan berpotensi menikmati keuntungan elektoral lebih besar. Sebaliknya, ketika pemerintah menghadapi persoalan, seluruh partai pendukung bisa ikut terkena dampaknya.
Terlebih, agenda Pemilu 2029 semakin dekat. Setiap partai perlu mulai memperkuat organisasi, menjaga basis pemilih, dan mempersiapkan strategi elektoral masing-masing.
Dalam situasi demikian, kursi wakil presiden justru bisa menjadi posisi yang dilematis. Partai yang kadernya terpilih akan memiliki tanggung jawab politik lebih besar terhadap kinerja pemerintahan. Ruang untuk mengambil jarak dari kebijakan yang tidak populer pun semakin terbatas.
Tidak semua peluang kekuasaan harus diambil. Dalam politik koalisi, terkadang menjaga ruang manuver justru lebih menguntungkan daripada mendapatkan jabatan yang konsekuensi politiknya harus ditanggung bersama.
Situasi ini dapat dianalogikan seperti sebuah tim sepak bola. Semua pemain memang berada dalam satu tim dan memiliki tujuan memenangkan pertandingan. Namun, setiap pemain juga mempunyai kepentingan untuk mempertahankan posisi dan masa depannya masing-masing.
Tidak semua pemain harus menjadi kapten. Sebab, menjadi kapten bukan hanya mendapatkan kehormatan, tetapi juga memikul tanggung jawab paling besar ketika tim mengalami kekalahan.
Begitu pula dengan partai koalisi. Mendapatkan kursi wakil presiden memang memberikan keuntungan politik, tetapi sekaligus membuat partai tersebut semakin sulit mengambil jarak ketika pemerintahan menghadapi persoalan.
Karena itu, sikap diam partai koalisi tidak selalu berarti kehilangan kepentingan. Bisa jadi, mereka justru sedang menunggu momentum yang paling tepat untuk menentukan posisi politiknya.
Bukan Sekadar Representasi Partai
Pada akhirnya, keputusan mengenai siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden berada dalam kalkulasi politik Presiden Prabowo. Namun, keputusan tersebut seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan personal atau kepentingan mengakomodasi partai.
Prabowo membutuhkan wakil presiden yang mampu melengkapi kepemimpinannya, membantu menyelesaikan persoalan strategis, serta menjaga stabilitas pemerintahan hingga 2029.
Jika kebutuhan utamanya adalah memperkuat kapasitas teknokratis, figur profesional memiliki relevansi yang kuat. Namun, jika yang ingin diperkuat adalah konsolidasi internal dan koordinasi politik, kader Gerindra memiliki keunggulan tersendiri.
Yang perlu dihindari adalah menjadikan kursi wakil presiden sekadar instrumen pembagian pengaruh politik. Sebab, jabatan tersebut bukan hadiah bagi partai yang paling dekat dengan presiden, melainkan bagian penting dari kepemimpinan nasional yang harus memberikan nilai tambah bagi pemerintahan.
Bagi partai-partai koalisi, tidak mengajukan nama bukan berarti kehilangan pengaruh. Mereka masih memiliki ruang untuk menjaga hubungan dengan presiden, mengawal kebijakan, sekaligus mempersiapkan kepentingan politik masing-masing menuju 2029.
Pada akhirnya, persaingan antara figur profesional dan kader Gerindra bukan hanya soal siapa yang paling layak menduduki kursi RI-2. Lebih jauh, ini merupakan ujian bagi Prabowo dalam menentukan arah konsolidasi pemerintahannya.
Wakil presiden yang ideal bukan sekadar orang yang paling dekat dengan presiden, melainkan figur yang melengkapi kepemimpinan presiden, memperkuat kerja pemerintahan, dan menjaga agar soliditas koalisi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.