Lebanon Masih Membara, Saatnya Evaluasi Penempatan Pasukan TNI di UNIFIL

Desakan untuk menarik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari wilayah Lebanon selatan mulai muncul. Seruan muncul dari politikus hingga mantan Presiden setelah tiga prajurit TNI yang merupakan bagian dari misi perdamaian di Lebanon gugur.

Mereka yang yang meminta evaluasi keberadaan pasukan adalah Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. SBY bahkan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyetop misi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan (UNIFIL) 

Tiga prajurit yang gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Praka Farizal meninggal akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3). Sehari kemudian Kapten Zulmi dan Sertu Muhammad Ichwan gugur usai konvoi yang mereka kawal diserang.

"Seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL," kata SBY dalam keterangannya yang diunggah dalam akun media sosial X @SBYudhoyono pada Minggu (5/4).

Situasi Lebanon yang membara juga membahayakan personel UNIFIL. Terbaru, Italia memanggil Duta Besar Israel di Roma untuk meminta penjelasan atas tembakan yang dilepaskan ke arah konvoi pasukan perdamaian dari Italia di Lebanon. Kejadian tersebut tak berujung korban jiwa, namun salah satu kendaraan patroli kontingen UNIFIL dari Italia rusak.

Situasi juga masih diliputi ketidakpastian meski Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan. Israel pada Rabu (8/4) telah meluncurkan 100 serangan udara dalam 10 menit ke kawasan ibu kota Beirut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan gencatan senjata itu tidak termasuk Lebanon. Netanyahu juga berjanji untuk melanjutkan serangan ke wilayah tersebut “Kami terus menyerang Hizbullah,” kata Netanyahu pada Rabu (8/4) dikutip dari Al Jazeera.

Pernyataan Netanyahu diamini Presiden AS Donald Trump. Trump menyatakan konflik Lebanon dengan Israel merupakan hal terpisah dan tak termasuk dalam pembahasan gencatan senjata Iran. 

Opsi Terbuka Secara Hukum

Dengan situasi ini, sejumlah pakar pertahanan dan militer menilai opsi penarikan pasukan terbuka secara hukum. Penarikan perlu dilakukan jika situasi sudah sangat membahayakan prajurit TNI yang bertugas.

"Tapi tetap ada mekanismenya," kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra kepada Katadata.co.id, Kamis (9/4).

Penempatan pasukan UNIFIL merupakan bagian dari mandat yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB usai invasi Israel ke Lebanon pada 1978. Payung hukumnya adalah Resolusi Nomor 425 dan 426 DK PBB.

Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie menjelaskan, berdasarkan Resolusi DK PBB 1701, tugas UNIFIL adalah misi penjaga perdamaian, bukan operasi tempur. Menurutnya, UNIFIL tidak dirancang untuk menghadapi konflik bersenjata aktif.

“Secara hukum internasional, misi ini tidak ditujukan untuk zona konflik aktif. Peacekeeper harus netral dan sangat bergantung pada situasi di lapangan,” kata Connie melalui pesan suara pada Kamis (9/4).

Connie menjelaskan, tidak ada klausul otomatis yang mewajibkan penghentian misi ketika situasi memburuk. Namun, Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, mengubah, atau bahkan mengakhiri mandat jika eskalasi konflik meningkat.

Terkait keselamatan personel, negara kontributor pasukan—termasuk Indonesia—memiliki hak untuk menarik pasukan secara sepihak jika risiko dianggap terlalu tinggi.

“Ini praktik yang cukup umum dalam misi perdamaian,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (9/4).

Penarikan pasukan perdamaian dari wilayah konflik juga bukan hal yang baru. Connie mencontohkan, Belgia pernah menarik pasukan perdamaian dari Rwanda (UNAMIR) setelah adanya korban jatuh dari pihak mereka. PBB juga pernah menarik misi perdamaian di Mali (MINUSMA) dan Bosnia (UNPROFOR) akibat eskalasi konflik.

Menurutnya, kondisi di Lebanon saat ini sudah menjadi peringatan serius karena konflik Israel–Hizbullah semakin mendekati perang terbuka. "Reposisi UNIFIL penting untuk menjamin perlindungan personel,” ujarnya.

Senada, pakar militer dan pertahanan Universitas Bina Nusantara (Binus), Tangguh Chairil, menyebut penarikan pasukan merupakan hal yang dimungkinkan dalam sistem PBB. Jika sebuah negara merasa tak sanggup lagi berkontribusi, mereka hanya perlu memberitahukan PBB.

Tangguh juga mengingatkan banyak misi PBB yang berakhir karena kondisi keamanan memburuk, seperti UNOSOM II di Somalia. Dalam kasus Somalia, insiden Mogadishu bahkan mendorong Amerika Serikat (AS) menarik pasukannya. "AS menarik pasukannya, dan pasukan penjaga perdamaian yang tersisa tidak mampu lanjutkan misi," ujarnya kepada Katadata.co.id.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 mengizinkan UNIFIL mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mendukung Pemerintah Lebanon dalam menjalankan otoritasnya di seluruh wilayah. Hal ini termasuk memastikan area operasi bebas dari aktivitas permusuhan, melindungi personel PBB, pekerja kemanusiaan, dan warga sipil dari ancaman kekerasan.

Resolusi tersebut juga menyerukan penghormatan atas Garis Biru atau Blue Line yang merupakan garis demarkasi antara Lebanon dengan Israel. Meski demikian, saat ini kontingen Indonesia telah berada dalam zona perang seiring masuknya Israel ke dalam wilayah Lebanon selatan.

Israel kini telah masuk jauh ke dalam Lebanon dan berencana menetapkan daerah penyangga sepanjang Blue Line hingga Sungai Litani. SBY pun mengatakan, situasi ini akan berbahaya bagi TNI untuk beroperasi.

“Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi peacekeeper, karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.” tulis SBY.

Belum Tentu Tarik Pasukan

Pemerintah saat ini belum memberikan sinyal untuk menarik pasukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi peran RI di Lebanon usai gugurnya tiga personel TNI.

Pemerintah juga enggan serta merta menarik pasukan dari Lebanon. Ini karena segala keputusan termasuk soal penarikan pasukan, perlu mendapatkan mandat DK PBB.

"Perlu melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, dan kontribusi RI terhadap stabilitas Kawasan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers pada Rabu (8/4).

Tangguh Chairil menyarankan Indonesia tetap mempertahankan keterlibatannya di UNIFIL. Menurutnya, penarikan pasukan berpotensi memperlemah misi dan memberi ruang bagi agresi militer Israel di Lebanon. Pemerintah justru diminta meningkatkan perlindungan bagi prajurit.

"Berkurangnya kekuatan UNIFIL itu justru yang diinginkan Israel. Mereka akan semakin bebas menginvasi Lebanon dan menganeksasi wilayahnya," kata Tangguh.

Sedangkan TNI belum memberikan sinyal untuk menarik pasukan dari Lebanon. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hanya memerintahkan prajurit Indonesia untuk masuk bunker dan mencari perlindungan sementara.

Perlu Berembuk Sebelum Putuskan Penarikan

Suara terbelah disampaikan parlemen dalam menyikapi kepastian nasib TNI di UNIFIL. Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan keterlibatan RI dalam misi UNIFIL jika situasi terus memburuk. Menurutnya, keselamatan nyawa prajurit harus diutamakan.

"Opsi untuk menarik pasukan harus mulai dipikirkan secara serius," kata TB Hasanuddin, pensiunan jenderal bintang dua, kepada Katadata.co.id pada Kamis (9/4).

Sedangkan Wakil Ketua Komisi I sekaligus politikus Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan keputusan penarikan pasukan harus dilakukan dengan hati-hati. Dave juga meminta pemerintah berkoordinasi dengan PBB untuk memutuskan kelanjutan misi TNI di Lebanon.

"Setiap keputusan terkait penugasan pasukan perdamaian harus dipertimbangkan dengan saksama," kata Dave melalui pesan singkat.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan dewan dalam waktu dekat akan berbicara dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Salah satu yang akan dibahas adalah terkait gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon.

Rizal Darma Putra menyarankan Kemlu dan Kementerian Pertahanan berbicara dengan DPR untuk memutuskan nasib pasukan perdamaian RI di Lebanon. Hasil pembicaraan bisa diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan.

Kemlu juga diminta untuk terus bernegosiasi dengan PBB karena mandat UNIFIL berada di tangan organisasi tersebut. Hal yang menurutnya paling penting adalah relevansi penempatan pasukan dengan keamanan itu sendiri.

"Jadi jangan kaku dengan apa yang sudah ditetapkan PBB," kata Rizal.

Situasi di Lebanon saat ini semakin memunculkan kekhawatiran akan keamanan personel UNIFIL, termasuk prajurit TNI yang bertugas. Meskipun desakan untuk menarik pasukan semakin menguat, Pemerintah dan DPR perlu berkoordinasi secara intensif, mempertimbangkan risiko serta manfaatnya, sembari terus bernegosiasi dengan PBB.

Keputusan akhir juga harus didasarkan pada prioritas utama, yaitu keselamatan prajurit dan stabilitas kawasan, sambil tetap menghormati mandat internasional yang berlaku.