Andre Kawaru sudah bertahun-tahun akrab dengan dunia malam. Saat mentari tenggelam, ia menyambangi pasar-pasar di Kota Samarinda untuk menggelar lapak. Usahanya berganti-ganti. Mulai dari jualan ikan cupang hingga wahana lempar gelang. Setahun belakangan, ia mulai berjualan kelinci.
Sebagai pedagang pasar malam, penghasilannya tak menentu. Hidupnya berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Ia dan keluarga kecilnya pernah mengontrak rumah di wilayah rawan banjir. Harga sewanya sekitar Rp390.000 per bulan.
“Kondisinya sesuai harga, kalau tikus itu sudah kayak main bola di atas plafon,” katanya, seperti dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi (Bakom).
Suatu hari, Andre dapat informasi soal rumah subsidi di Perumahan Indah Kemilau 1, Samarinda. Rumah itu merupakan bagian dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti Andre.
Dengan FLPP, Andre bisa memiliki rumah dengan uang muka 1%, suku bunga cicilan 5%, dan tenor hingga 30 tahun. Belakangan, tenor FLPP bahkan diperpanjang hingga 40 tahun. Andre dan keluarga kecilnya pun pindah dari kontrakan sarang tikus ke rumah 36 meter persegi dengan luas tanah 72 m2.
Program FLPP tidak cuma membuatnya punya rumah baru. Itu juga membawanya ke Gedung DPR di Jakarta dalam Sidang Paripurna 14 Agustus silam. Namanya bahkan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda penting itu, Presiden mencontohkan Andre sebagai salah satu penerima manfaat program FLPP.
“Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekadar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat dan masa depan,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Tantangan Anggaran
Meski Andre dan ratusan ribu orang lainnya sudah menerima manfaat program rumah subsidi pemerintah, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pekerjaan rumah untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat masih panjang. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 menunjukkan masih ada 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara itu, 18 juta lainnya belum menempati rumah layak.
Guna menyelesaikan persoalan ini, pemerintah mengandalkan FLPP sebagai salah satu jurus andalan. Program ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari janji politik Prabowo untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun, hingga saat ini realisasinya masih jauh dari target. Prabowo bahkan terang-terangan mengakui pencapaian itu. Hingga pekan kedua Juni 2026, realisasi program 3 juta rumah baru mencapai 324.213 unit. Perinciannya, sebanyak 55.655 unit dari jalur negara, 181.291 dari jalur pengembang, 83.210 dari jalur swadaya, dan 4.057 unit dari jalur gotong royong.
“Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah,” kata Prabowo saat berpidato di Rapat Paripurna, 14 Agustus silam.
Salah satu tantangan program ini terletak di sektor anggaran. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan sebesar Rp11,7 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut anggaran itu hanya cukup untuk membangun 318.000 unit rumah. Padahal, Kementerian PKP menghitung butuh anggaran hingga Rp106 triliun untuk membangun 2,08 juta unit rumah.
“Terdapat kekurangan sebesar 94,23 triliun,” kata Menteri Ara, Rabu (2/9).
Ara menyebut tambahan anggaran ini akan dipakai untuk alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun di 2027, dan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat di Sumatra yang terdampak bencana.
“Kami mohon doa dan dukungan Komisi V dalam pemenuhan kebutuhan anggaran belanja Kementerian Perumahan Tahun Anggaran 2027 guna mencapai target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta program prioritas nasional 3 juta rumah,” ujarnya.
Di sisi lain, tahun ini serapan anggaran Kementerian PKP tahun ini sebenarnya masih rendah. Hingga 1 September 2026, Kementerian baru menghabiskan Rp3,78 triliun dari total pagu anggaran Rp10,3 triliun, atau sekitar 36,4%.
Bukan hanya soal anggaran, serapan perumahan segmen MBR juga masih lesu. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Raymond Arfandy mengatakan perlambatan perputaran ekonomi membuat pasar properti terutama di segmen masyarakat bawah sedikit melemah.
Raymond menuturkan bagi masyarakat bawah, penurunan pendapatan membuat mereka menunda membeli rumah, sekalipun sudah disubsidi pemerintah.
“Kalau segmen masyarakat menengah ke atas, mereka masih memiliki tabungan cadangan jadi tidak terlalu terpengaruh,” katanya kepada Katadata.
Penyaluran FLPP
Salah satu upaya pemerintah mengejar target 3 juta rumah adalah dengan memberikan kemudahan pembelian rumah. Ini diterapkan lewat kebijakan FLPP seperti yang dinikmati oleh Andre Kawaru. Melalui program ini, pemerintah memberikan pembiayaan rumah lewat bank penyalur dengan skema khusus. Ini mulai dari suku bunga ringan, uang muka rendah, hingga tenor panjang. Kementerian PKP bahkan sudah menyetujui aturan untuk memperpanjang tenor cicilan hingga 40 tahun.
Tahun ini, pemerintah mematok target 350.000 unit rumah dengan skema FLPP. Realisasinya, hingga Agustus 2026 baru sekitar 144 ribu unit yang tercapai dengan nilai pembiayaan Rp17 triliun. Mengutip data BP Tapera, Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak dengan 33 ribu unit rumah, diikuti oleh Jawa Tengah (12 ribu) dan Sulawesi Selatan (11.000). Adapun median harga rumah yang ditawarkan berkisar Rp166 juta.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan ada penurunan sekitar 15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Tantangannya saat ini tidak lagi di sisi demand (permintaan)," kata Heru (28/8).
Heru menyebut minat masyarakat terhadap rumah subsidi sebetulnya masih tinggi. Namun, ada tantangan dari sisi pasokan. Berbagai persoalan seperti perizinan, lahan, dan kenaikan harga material membuat pembangunan rumah subsidi terkendala.
Salah satu kasus perizinan yang paling terang adalah keterlibatan investor asal Qatar, Al Qilaa Group. Sebelumnya, perusahaan tersebut berencana membangun 50.000 unit hunian di atas lahan PT Kereta Api Indonesia di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Rencana pembangunan rumah susun di Kampung Bandan sebetulnya sudah dimulai sejak Januari 2025. Saat itu, Menteri PKP menandatangani nota kesepahaman dengan pihak investor Qatar di Istana Negara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Namun, Lebih dari setahun berlalu, belum ada realisasi konkret dalam proyek senilai Rp40 triliun ini.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyebut investor Qatar meminta jaminan bahwa lahan di Kampung Bandan itu aman dari sengketa. Ia menyebut pemerintah sedang mengejar pembenahan tata kelola pertanahan untuk menyelesaikan kendala administrasi.
“Masih negosiasi status tanah,” katanya.
Persoalan legalitas lahan yang kini terjadi di Kampung Bandan hanya sekelumit tantangan Prabowo, untuk merealisasikan janji politik 3 juta rumah bagi orang-orang seperti Andre Kawaru. Program rumah subsidi memang telah mengubah kehidupan Andre dan keluarga kecilnya. Mereka tak lagi harus berpindah-pindah kontrakan atau khawatir dengan plafon yang menjadi arena bermain tikus.
Namun, keberhasilan itu belum dirasakan jutaan keluarga lainnya. Data BPS menunjukkan masih ada 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah dan 18 juta rumah tangga yang belum menempati hunian layak. Di tengah keterbatasan anggaran, rendahnya serapan, serta persoalan lahan dan pasokan rumah subsidi, pemerintah masih harus membuktikan apakah skema yang berhasil membawa Andre keluar dari kontrakan dapat diperluas hingga menjangkau jutaan keluarga lainnya.
Sebab, seperti yang disebut Prabowo dalam pidatonya, rumah bukan sekadar bangunan.
“Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh,” kata Presiden.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
