Berita Rumah subsidi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Keputusan pemerintah mempertahankan bunga KPR subsidi dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses hunian.

Fenomena panjangnya perjalanan komuter mengungkap masalah spatial mismatch, di mana lokasi rumah subsidi yang jauh dari pusat kerja memisahkan pekerja dari kesejahteraan.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.

Dengan hitung-hitungan sederhana, pekerja yang hanya memperoleh penghasilan sebesar upah minimum akan kesulitan membeli rumah, termasuk dengan cara mencicil. Bahkan untuk rumah bersubsidi.

Sanah, pedagang kopi keliling, bersiap menempati rumah barunya mulai 2026.

Moratorium lahan di Jawa Barat dapat menghambat akses ke rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kadin mengatakan para pengembang akan tertarik membangun perumahan subsidi ramah lingkungan jika ada insentif fiskal dari pemerintah.

BP Tapera berencana memperluas penyaluran dana untuk rumah bersubsidi tahun depan, meliputi pembangunan rumah mandiri, renovasi, dan rusun, serta mengadakan skema sewa-beli untuk masyarakat.

Data BP Tapera menunjukkan penyaluran rumah bersubsidi hingga 3 November 2025 didominasi Jawa Barat dan kota satelit DKI Jakarta, dengan BTN menjadi bank penyalur utama.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo akan meresmikan peluncuran rumah subsidi bulan ini.

BP Tapera merespons soal tuduhan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah bahwa instansi ini bohong terkait penyaluran rumah subsidi.

Pemerintah menawarkan kemudahan bagi pekerja untuk membeli rumah subsidi dengan uang muka atau down payment (DP) 0% bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait telah membatalkan rencana revisi luas rumah subsidi dari minimal 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi.

Menteri PKP menyampaikan adanya kemungkinan untuk membatalkan pembangunan rumah subsidi yang didesain dengan luas bangunan 14 meter persegi (m2) jika tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Riset Rumah123 menunjukkan permintaan rumah tapak berukuran kurang dari 20 meter persegi hampir tidak terlihat atau di bawah 1%. Satu-satunya daerah dengan permintaan tersebut ada di Jakarta Utara.