Beberapa hari sebelum Purbaya Yudhi Sadewa dicopot, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melemparkan sindiran telak kepada Menteri Keuangan itu. Selama beberapa waktu, keduanya memang sudah saling silang pendapat soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah.
Purbaya agak keberatan dengan langkah tersebut. Ia mewanti-wanti soal disiplin fiskal dan kemampuan daerah membayar utang. Dalam beberapa kesempatan, Purbaya juga menyebut Pemprov DKI Jakarta punya banyak anggaran sehingga tidak perlu menerbitkan surat utang.
Pramono merespons dengan gayanya yang santai. Menurutnya, banyaknya anggaran Pemprov berbanding lurus dengan program yang dimandatkan. Pramono juga mengusulkan jika tidak diperbolehkan menerbitkan surat utang, ia meminta Purbaya mengembalikan dana bagi hasil yang dipangkas pemerintah pusat.
“[Purbaya] akan kami dengarkan dan ikuti. Tapi kami akan tetap lanjut [menerbitkan surat utang],” kata Pramono (4/9).
Sepuluh hari setelah polemik surat utang itu dilemparkan ke publik, Purbaya dan Pramono mengalami nasib yang berbeda. Purbaya ditelpon pihak Istana dan diberhentikan saat itu juga. Sementara Pramono, melenggang mulus dengan program-programnya.
Pramono bahkan membawa rencana penerbitan obligasi itu hingga ke New York. Ia bertemu dengan Walikota Zohran Mamdani yang berjanji akan membantu rencana tersebut. Bagaimanapun, Pemerintah Kota New York sudah konsisten menerbitkan surat utang untuk membiayai program-programnya.
Gaya Teknokrat
Perselisihan Pramono versus Purbaya menggambarkan pendekatan Gubernur Jakarta itu dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia tidak seperti tipikal pejabat daerah yang gemar blusukan dan berinteraksi langsung dengan publik. Dalam agenda kerja bakti di Cipinang, Jakarta Timur pada Februari 2026, Pramono menyebut ia seorang teknokrat yang bekerja dengan pikiran dan otak.
Dalam momen tersebut, ia juga melontarkan candaan kepada Jusuf Kalla yang hadir dalam agenda tersebut. “Pasti Pak JK sama saya enggak mau masuk gorong-gorong. Nanti wartawan malah kaget kalau masuk gorong-gorong,” katanya saat itu.
Gorong-gorong–bagaimanapun anehnya–menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah politik Indonesia. Itu bermula saat Gubernur Jakarta Joko Widodo saat itu masuk ke saluran air di depan Bundaran Hotel Indonesia untuk mengecek penyebab banjir pada 26 Desember 2012. Adegan ini begitu ikonik hingga bertahun-tahun kemudian menjadi ciri khas gaya politik blusukan Jokowi. Bahkan di Google Map, Anda bisa menemukan lokasi itu ditandai dengan nama ‘Gorong-Gorong Bersejarah’.
Pramono Anung berbanding terbalik dengan citra politik gorong-gorong. Ia tidak masuk selokan atau blusukan ke pasar tradisional. Laman feed Instagram resmi miliknya @pramonoanungw lebih banyak diisi kegiatan seremonial atau pertemuannya dengan pejabat. Dalam Survei Litbang Kompas pada Juni 2025, jarangnya Pramono Anung blusukan bahkan terekam dalam respons publik paling kentara saat ditanya soal kinerja petinggi PDIP tersebut.
“Pramono sangat terlihat teknokratis, kebijakan yang dibuat terukur,” kata Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, kepada Katadata.
Adi menilai Pramono berbeda gaya dengan politik gorong-gorong ala Jokowi. Ia kenyang pengalaman baik sebagai petinggi partai politik maupun pejabat setingkat menteri. Pun demikian, bahkan Presiden Prabowo Subianto–yang secara politik berseberangan dengan Pramono–terkesan dengan gaya pemerintahan Gubernur DKI.
Ada satu momen percakapan Prabowo dan Pramono yang menarik diperhatikan saat keduanya meresmikan jalur LRT Kelapa Gading-JIS pada 16 September 2026 lalu. Di dalam kereta, Pramono pamer pencapaian dan rencana pembangunan LRT di ibukota.
“Mudah-mudahan di 2029 akan selesai semua [jalur LRT]. Di era bapak [Prabowo],” kata Pramono.
Prabowo mengangguk, lantas menepuk lutut Pramono “Pemerintah pusat akan bantu,” katanya.Percakapan ini menarik sebab secara politik, Prabowo dan Pramono berada di kubu yang berseberangan. Dalam peta Pemilu 2029, Pramono akan menjadi pesaing kuat Prabowo. Namun, bahkan saat di podium, Prabowo mengaku terkesan dengan Sang Gubernur. “Kalau ada gubernur hebat saya akui. Walaupun bukan dari partai saya,” katanya.
Politik Gorong-Gorong
Selama belasan tahun, Joko Widodo menasbihkan dirinya sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia. Pada saat ia menjadi Gubernur DKI dan maju dalam kontestasi politik nasional di 2014, nyaris belum ada sosok pemimpin seperti dirinya. Ia mencitrakan diri dekat dengan rakyat. Blusukan ke tempat-tempat yang jarang dijamah pejabat publik dan berdialog santai dengan orang-orang yang ditemuinya. Gaya ‘Politik Gorong-Gorong’ yang ia usung sukses besar–mengantarkannya dua kali ke Istana Negara–dan menginspirasi banyak politikus lainnya.
Namun, 14 tahun sejak Jokowi masuk gorong-gorong, gaya politik itu menuai banyak kritik. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebutnya sebagai ‘politik palsu’ yang disukai masyarakat. Menurutnya politik semacam itu menonjolkan pencitraan yang mengharukan, alih-alih gagasan mendasar.
“Mengharukan itu misalnya membuat sajian-sajian yang sebetulnya palsu, tetapi disenangi. Politik gorong-gorong misalnya. Apa sih itu maksudnya?,” kata Cak Imin, saat agenda internal PKB, Juli 2025 silam.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir menilai gaya politik Jokowi menunjukkan simbol dan kebijakan yang tampak pro-rakyat di permukaan, tetapi minim ruang kritik mendalam. Menurut Qodir, populisme semacam ini memang efektif membangun popularitas. Namun, berisiko menutupi agenda politik yang lebih substantif apabila tidak diimbangi dengan pengawasan masyarakat sipil yang kuat.
Meski mulai banyak kritik, blusukan ala Jokowi masih menginspirasi banyak tokoh politik. Peribahasa ‘buah jatuh tidak jauh dari pohonnya’ sepertinya juga berlaku dalam situasi ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun mulai mengikuti jejak ayahnya lewat aksi blusukan. Di Asmat, Papua Selatan, Gibran menunggangi sepeda motor saat berkunjung ke wilayah itu, persis seperti yang dilakukan Jokowi delapan tahun lalu di area yang sama. Bahkan sejak dilantik hingga Juni 2026, Gibran tercatat sudah melakukan 321 kunjungan kerja ke berbagai wilayah.
Menurut peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Made Supriatma, pola blusukan yang dilakukan Gibran memiliki kemiripan dengan strategi politik Jokowi.
“Blusukan tidak hanya sekadar politisi bersimpati kepada rakyat, tapi juga image-making bahwa mereka itu merakyat dan populis. Dan itu alat yang sangat manjur,” kata Made kepada Katadata, Kamis, 2 Juli.
Made menilai, periode awal pemerintahan menjadi momentum yang tepat buat Gibran untuk mulai mencicil modal politiknya. Intensitas kunjungan ke daerah, menurutnya, dapat menjadi investasi politik jangka panjang, baik untuk mempertahankan posisinya sebagai calon wakil presiden maupun untuk membuka peluang sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.
Kukurusukan, Politik Gorong-Gorong Ala KDM
Jika politik adalah simbolisasi, Joko Widodo tidak pernah kekurangan ide untuk menunjukkan kelihaiannya. Saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah PSI di Bandung, ia mengenakan ikat kepala putih seperti yang sering dipakai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Momen ini menguatkan isu yang belakangan sering muncul soal duet Gibran-KDM di Pemilu 2029.
Jokowi sendiri hanya tertawa saat dimintai konfirmasi soal potensi pencalonan pasangan tersebut. Sementara KDM, mengaku belum memikirkan soal kontestasi Pemilu presiden.
Bagaimanapun, gaya politik KDM sangat mirip dengan Jokowi. Ia rajin mengunjungi warga, mendatangi pasar, dan gaya blusukan lainnya. KDM sendiri menyebutnya ‘kukurusukan’, bahasa sunda yang berarti masuk ke pelosok-pelosok. Menurut KDM, ia sudah melakukan ini sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada 2023.
“Bedanya waktu itu media tidak memotret saya,” katanya.
Setelah menjadi Gubernur Jawa Barat, KDM makin rajin kukurusukan. Kini, ia tidak perlu khawatir lagi jika tidak ada awak media yang mengabadikan momennya. Sebab, ia sendiri selalu membawa kru saat masuk ke pelosok-pelosok. Persis seperti influencer saat membuat konten.
“KDM itu terlihat sangat populis yang langsung berkomunikasi dengan rakyat di bawah. Komunikasinya juga sangat terbuka,” kata Pengamat Politik Adi Prayitno.
Faktanya, KDM menjadi salah satu pejabat daerah dengan pengikut terbanyak di media sosial. Ia punya 7,5 juta pengikut di akun Instagram @dedimulyadi71 dan 9,2 juta pelanggan di akun Youtube @Kangdedimulyadichannel. Bandingkan misalnya dengan Pramono yang hanya punya 1,4 juta pengikut di Instagram.
Isi konten Youtube KDM dibuat dengan gaya influencer. Di video berjudul ‘MESKI USIANYA 83 TAHUN, NINI GIRI TETAP KERJA DI SAWAH’ misalnya, KDM terlihat mengobrol santai di sawah dengan dengan petani yang sedang bekerja. Obrolan itu tidak terjadi di saung, melainkan di langsung di sawah dengan matahari yang terik bersinar. Di video lain berjudul ‘KISAH PILU KANAYA, USIA 12 TAHUN SUDAH JALANI 0PER4SI K1ST4, AYAHNYA MEN1NGG4L’ KDM bercengkrama dengan satu keluarga ala podcast influencer.
Pemilu 2029, Teknokrasi atau Blusukan?
Dalam kalender politik, tiga tahun bukanlah waktu yang lama. Tak heran jika nama-nama kepala daerah seperti Pramono, KDM, atau bahkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sudah mulai dibicarakan sebagai calon potensial. Entah sebagai pesaing atau pendamping Prabowo, arah tersebut masih bisa berubah.
Bagi pengamat seperti Adi Prayitno, politik bisa dibaca lewat sinyal dan simbol. Jika hari ini Jokowi melempar sinyal ‘ikat kepala KDM’ sementara Prabowo memuji Pramono di depan publik, tidak berarti bahwa paket inilah yang akan muncul ke publik.
“Semua orang pasti ingin maju di 2029. Cuma kadang tiket majunya itu yang masih belum terlihat,” kata Adi.
Menurutnya, meski saat ini para kepala daerah mengaku masih fokus bekerja, tetapi jika ada peluang bukan tidak mungkin dimanfaatkan. “Ada wacana capres harus diusung minimal dua fraksi DPR. Ini tentu membuat tidak mudah mencari tiket maju [Pemilu 2029],”.
Satu hal yang pasti, Pramono dan KDM melambangkan dua gaya politik yang jauh berbeda. Pramono yang taktis tetapi ‘ogah masuk gorong-gorong’ boleh jadi akan berhadapan dengan KDM yang cair, terbuka, dan bermazhab konten kreator. Jika itu yang terjadi, kemungkinan kita akan menyaksikan persaingan seru dua gaya di Pemilu 2029.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
