Tsunami Aceh pada 2004 membuat Jamaliah (57) takut dengan laut. Padahal, dari air laut itulah ia menggantungkan hidup. Sebelum tsunami menghantam rumahnya di Bireuen, ia mencari nafkah dengan membuat garam. Usaha itu diwariskan turun-temurun. Ibunya pembuat garam, begitu pula neneknya.
Selama lebih dari satu dekade setelah tsunami, Jamaliah tak lagi bersentuhan dengan air laut. Ia beralih mencari kepiting dan tiram di pantai. Namun, kehidupan semakin sulit. Harga bahan pokok melonjak, sementara hasil mencari kepiting dan tiram tak lagi mencukupi kebutuhan hidupnya.
Pada 2015, Jamaliah akhirnya memberanikan diri melawan trauma. Ia kembali mengambil air laut untuk membuat garam. Usaha turun-temurun yang sempat ditinggalkannya selama sekitar 10 tahun itu kembali ia tekuni.
Jamaliah membangun kembali pondok garam, atau dalam bahasa lokal disebut jambo sira, yang dahulu menghiasi pesisir Bireuen. Berbeda dengan metode pembuatan garam di sejumlah daerah lain, petani garam di Aceh tidak menjemur air laut. Mereka memasaknya di atas kuali besar menggunakan api hingga menjadi garam.
Namun, bencana kembali datang. Banjir menerjang Aceh pada akhir 2025. Air bah melumpuhkan kota, menimbun desa-desa, dan merendam jambo sira milik Jamaliah. Selama berbulan-bulan, ia tak bisa menyentuh kembali peralatan untuk membuat garam.
Meski demikian, hidup harus terus berjalan. Jamaliah tak punya banyak pilihan selain kembali berusaha di tengah kondisi yang sulit.
"Kami tidak mungkin pindah dari sini, sementara harga barang pokok naik. Susah juga kondisinya," kata Jamaliah kepada Katadata.co.id.
Bencana yang dialami Jamaliah dan warga Aceh lainnya pada akhir tahun lalu dipicu oleh Siklon Tropis Senyar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut fenomena tersebut sebagai siklus 400 tahunan.
Namun, ancaman banjir belum berakhir. Pada awal November 2026, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh, termasuk Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Barat Daya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh mencatat banjir masih menggenangi Pidie Jaya setidaknya pada 4-9 November 2026.
Setidaknya 13 kampung terendam air hingga setinggi 1,5 meter pada Senin (9/11). BPBD Aceh menyebut banjir terjadi akibat hujan berintensitas tinggi di kawasan hulu Pidie Jaya. Kondisi tersebut meningkatkan debit air di tiga sungai, yakni Krueng Meureudu, Krueng Putu, dan Krueng Jeulanga.
Ferizal Ramli (40), warga Gampong Lancang, Pidie Jaya, menilai banjir yang kembali melanda wilayahnya menunjukkan minimnya persiapan pemerintah. Padahal, desanya juga terdampak banjir pada akhir tahun lalu.
"Tidak semua daerah terendam, tapi ada jambo-jambo yang hanyut di daerah terendam pada gampong kami," katanya.
Anggaran Terbatas
Ancaman banjir berulang di Aceh menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat mitigasi bencana. Terlebih, BMKG telah memperingatkan potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia menjelang akhir tahun.
Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana sejak Jumat (13/11) hingga 31 Januari 2027. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan status tersebut merupakan bentuk persiapan dini untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem.
“Status ini berfungsi agar seluruh aparatur negara siap siaga sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem atau hujan lebat,” kata Berton dalam keterangan resmi, Jumat (13/11).
Namun, kesiapan pemerintah daerah menghadapi potensi banjir masih terkendala keterbatasan anggaran. Bupati Bireuen Mukhlis mengatakan ruang gerak pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk mempersiapkan mitigasi bencana semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada transfer ke daerah (TKD).
Kementerian Keuangan mencatat pagu transfer ke daerah dan dana desa Provinsi Aceh terus menyusut sepanjang 2025-2026. Pagu anggaran tersebut bahkan menjadi yang terendah sejak 2023, yakni senilai Rp 7,85 triliun.
"Pemotongan TKDD ini berdampak secara langsung ke masyarakat," kata Mukhlis kepada Katadata.
Meski anggaran terbatas, pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Mukhlis mengatakan pemerintah daerah mengeruk sedimen di beberapa sungai untuk menghadapi potensi banjir pada akhir tahun ini. Pemerintah daerah juga menurunkan alat berat di sejumlah titik melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, para kepala daerah di Aceh telah membentuk satuan tugas untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026. Namun, Mukhlis menekankan keterbatasan anggaran masih membatasi upaya pemerintah daerah.
"Kalau bencana lagi seperti tahun lalu, kami sudah melakukan hal yang semampunya kami lakukan. Prinsipnya kami sudah bergerak," katanya.
Peringatan mengenai potensi banjir juga datang dari BMKG. Lembaga tersebut memprakirakan tujuh provinsi berpotensi mengalami curah hujan tinggi pada akhir tahun ini, termasuk Aceh. Enam provinsi lainnya adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian wilayah Jawa Barat.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani memproyeksikan puncak musim hujan di Sumatera dan Kalimantan akan terjadi pada bulan depan. Meski demikian, Andri menekankan potensi banjir di tujuh provinsi tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi daerah aliran sungai (DAS).
BMKG telah memperingatkan pemerintah mengenai potensi bencana banjir di tujuh provinsi tersebut sejak akhir September 2026. Peringatan kembali disampaikan pada Senin (9/11), dengan penekanan pada pentingnya kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Menurut Andri, peringatan dini tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, hampir 70% wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan hingga 300 milimeter pada bulan ini. Angka tersebut berpotensi meningkat hingga 500 milimeter pada bulan depan, meski hanya mencakup separuh wilayah nasional.
"Peringatan dini harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan agar dapat mengurangi risiko dan dampak bencana," ujarnya.
Mitigasi Belum Menyentuh Akar Masalah
Di tengah ancaman banjir yang berulang, upaya mitigasi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Salah satunya terlihat dari pembangunan sabo dam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari total 68 sabo dam yang direncanakan di tiga provinsi tersebut, hanya enam unit yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Seluruh proyek sabo dam lainnya dijadwalkan selesai pada 2028.
Berbeda dengan bendungan konvensional, sabo dam berfungsi mengendalikan aliran sedimen dan material lainnya dari hulu ke hilir daerah aliran sungai. Dari total rencana pembangunan tersebut, sebanyak 42 unit akan dibangun di Aceh.
Pembangunan sabo dam masuk dalam tambahan pagu anggaran pemulihan infrastruktur pascabanjir di Sumatera yang mencapai hampir Rp 74 triliun. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan karena banjir di Aceh dan dua provinsi lainnya berkaitan dengan kerusakan ekosistem di kawasan hulu sungai.
Dody menyebut kerusakan ekosistem di kawasan hulu juga menjadi salah satu penyebab banjir di provinsi lain. Karena itu, pemerintah berencana membangun sabo dam di berbagai wilayah untuk mengurangi potensi banjir.
"Daerah banjir yang kami amati ada beberapa titik, tapi yang pertama kami tangani di Sumatera dulu, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebab, prakiraan cuaca di daerah tersebut tidak pernah berhenti hujan," kata Dody kepada Katadata.
Pelaksana Tugas Direktur Sungai dan Pantai KemenPU Faliansyah mengakui upaya pencegahan banjir secara menyeluruh tidak mudah dilakukan. Sebab, mitigasi membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang.
Karena keterbatasan tersebut, penanganan pemerintah saat ini masih banyak berfokus pada langkah-langkah teknis, seperti normalisasi sungai, pemasangan tanggul di dataran rendah, dan pembangunan sabo dam.
Faliansyah juga mengakui pemerintah kurang bersiap menghadapi banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada tahun lalu. Menurutnya, ketiga wilayah tersebut selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam penanganan banjir pada musim penghujan akhir tahun.
Karena itu, KemenPU mengubah pendekatan mitigasi. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada daerah yang selama ini menjadi langganan banjir, tetapi mulai mengidentifikasi potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia.
Perubahan tersebut tercermin dari inventarisasi dan identifikasi daerah yang berpotensi mengalami banjir yang dilakukan KemenPU pada tahun ini.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air KemenPU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw mengatakan persiapan menghadapi banjir pada akhir 2026 telah dimulai sejak Oktober. Setidaknya ada tiga aktivitas utama yang dilakukan, yakni normalisasi kedalaman sungai, pembangunan kolam retensi, dan perbaikan tanggul sungai.
"Kalau dibilang apakah kami siap atau tidak, suka tidak suka harus siap. Sebab, kami tidak mungkin membiarkan masyarakat kebanjiran," katanya.
Namun, pembangunan infrastruktur pengendali banjir belum sepenuhnya menjawab persoalan kerusakan lingkungan di kawasan hulu. Pemulihan ekosistem DAS membutuhkan waktu panjang, sementara aktivitas yang berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan masih menjadi perhatian.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkirakan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berpotensi kembali dilanda banjir pada akhir tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah pemulihan ekosistem kawasan hulu sungai di tiga provinsi tersebut yang diproyeksikan membutuhkan waktu puluhan tahun.
Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Walhi Memeng Harahap mengatakan pemulihan ekosistem di kawasan hulu ketiga provinsi tersebut diperkirakan baru dapat diselesaikan paling cepat pada 2045 dan paling lambat pada 2075.
Memeng menegaskan pemulihan tersebut bukan berarti mengembalikan hutan yang terlanjur berubah menjadi kawasan tambang atau perkebunan, melainkan mengembalikan kondisi ekosistem ke posisi awal 2025.
"Kami melihat negara gagal menjalankan mitigasi bencana yang terjadi di Pulau Sumatera," kata Memeng kepada Katadata.co.id.
Menurut Memeng, bencana yang terjadi di Sumatera bukan sekadar banjir, melainkan bencana ekologis. Banjir yang merendam 47 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu merupakan konsekuensi dari ribuan izin usaha yang mengubah fungsi hutan.
Ia menilai kawasan penyangga yang berfungsi menahan curah hujan tinggi di ketiga provinsi tersebut telah hilang. Kondisi ini membuat wilayah tersebut semakin rentan terhadap banjir dan tanah longsor pada akhir tahun ini.
Memeng menilai pemerintah seharusnya segera mencabut izin usaha yang beroperasi di kawasan hulu sungai. Namun, ia menemukan pemerintah justru menerbitkan kembali izin pertambangan di Sumatera Barat pada Februari 2026.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 82 Tahun 2026 menetapkan 121 blok wilayah pertambangan rakyat seluas 5.900 hektare di Sumatera Barat. Jenis bahan galian di wilayah tersebut meliputi batuan, mineral logam, emas, serta pasir dan batu.
Memeng mengatakan penetapan wilayah pertambangan tersebut dilakukan setelah BNPB menerbitkan peta rawan bencana kepada pemerintah.
"Peta itu tidak dianggap serius, sehingga pemerintah kini hanya membangun berbagai infrastruktur di atas kerentanan itu," katanya.
Peta risiko bencana BNPB menunjukkan hampir seluruh wilayah di 11 provinsi memiliki risiko banjir. Secara nasional, terdapat 41,1 juta hektare lahan dengan risiko banjir sedang dan 5,4 juta hektare dengan risiko tinggi.
Secara kasat mata, seluruh wilayah di enam provinsi masuk dalam kategori berisiko banjir, yakni Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
Sementara itu, BNPB mencatat lima provinsi dengan jumlah kabupaten berisiko banjir terbanyak adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur.
Meski pemulihan ekosistem membutuhkan waktu panjang, Memeng menyarankan pemerintah segera memperbaiki kawasan hulu sungai di provinsi-provinsi tersebut. Secara paralel, pemerintah juga perlu mencabut izin usaha yang diberikan di kawasan hutan.
"Semoga tidak terjadi banjir, tapi kalau terjadi itu menunjukkan negara gagal untuk menjaga warga negaranya," katanya.

