Mencari Pengganti Gibran: Berbagai Skenario Politik Prabowo Memilih Wapres Baru

 

Waktu Prabowo untuk menyiapkan kandidat relatif terbatas. Dalam waktu paling lama 14 hari sesuai mekanisme pengajuan yang berlaku, ia harus menyerahkan dua nama untuk dipilih MPR. Lembaga tersebut selanjutnya memiliki waktu paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan untuk menggelar sidang pemilihan Wapres baru.

 

Lembaga tinggi negara itu juga telah mempersiapkan tanggal sidang penetapan Wakil Presiden pengganti Gibran. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Gabungan (Ragab) yang diikuti oleh pimpinan MPR, seluruh fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

 

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam konferensi pers usai Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11).

 

Mekanisme pengisian posisi Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Adapun waktu sidang selambat-lambatnya 60 hari sejak Wapres lama berhenti.

 

Di tengah tenggat tersebut, muncul sejumlah skenario untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia. Ada peluang Prabowo memilih kader dari partainya sendiri, merangkul partai koalisi, hingga membuka ruang bagi PDI Perjuangan. Bahkan, muncul pula pertanyaan apakah pemerintahan bisa berjalan tanpa Wapres hingga 2029.

 

 

Dalam dua pekan, Prabowo dan koalisi parpol akan menggodok kandidat potensial pengganti Gibran. Sejumlah nama-nama yang digadang menjadi RI 2 juga telah beredar di publik. 

 

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memprediksi Prabowo akan menggunakan tiga variabel dalam memilih calon Wapres. Pertama adalah aspek loyalitas kepada Presiden, terutama karena adanya isu penyadapan hingga makar.  "Maka hal itu (loyalitas) ditekankan," kata Yunarto kepada Katadata.co.id pada Jumat (13/11).

 

Aspek berikutnya adalah memiliki relasi yang kuat dan mengerti cara dan pola kerja Prabowo. Sedangkan faktor terakhir adalah nama tersebut tak memiliki ambisi politik besar pada Pemilihan Presiden 2029.  "Bukan yang berpotensi jadi kompetitor," kata Yunarto.

 

Senada dengan Yunarto, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga mengatakan loyalitas adalah prasyarat paling mendasar bagi Prabowo. Prabowo juga membutuhkan sosok bertipe pekerja keras dan perisai politik seperti peran yang pernah dimainkan Jusuf Kalla pada masa pemerintahan terdahulu. Figur tersebut diharapkan mampu menopang eksekutif sekaligus meredam serangan dari kelompok kritis maupun oposisi.

 

"Jadi, Prabowo ingin memastikan siapapun nanti wakilnya adalah mereka yang tidak membangkang, tidak mengkhianati, loyal, dan tegak lurus," kata Adi kepada katadata, Jumat (13/11).

 

 

Berkaca dari hal itu, Yunarto dan Adi melihat ada sejumlah nama ideal yang mungkin saja akan diambil Prabowo. Beberapa nama berasal dari partai yang sama yakni Gerindra. Ia menyebut nama Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menjadi nama-nama potensial.

"Di level elite, ada tiga nama itu," kata Yunarto.

 

Partai koalisi juga mengakui ada sejumlah nama dari Partai Gerindra yang dinilai layak menjadi Wapres. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut nama Dasco, Sugiono, dan Muzani sebagai nama-nama potensial untuk mendampingi Prabowo di pemerintahan.

 

Doli juga mengatakan, Prabowo perlu sosok yang sejalan secara visi, misi, hingga kebijakan. Calon Wapres juga harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial, hingga dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. 

 

"Lalu memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden," kata Doli kepada Katadata.co.id, Jumat (13/11).

 

Saat disinggung mengenai siapa figur atau nama calon wakil presiden yang akan diusung atau didorong oleh internal Partai Gerindra, Ketua Fraksi Gerindra di MPR Habiburokhman menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan spesifik mengenai figur calon.

 

"Sepertinya belum disampaikan ya, tapi kan secara formal hari ini MPR baru akan mengadakan rapat gabungan," ujar Habiburokhman pada Jumat (13/11). Adapun hingga berita ini ditulis, Sufmi Dasco Ahmad belum membalas pertanyaan Katadata.co.id.

 

 

Selain dari internal Gerindra, muncul pula wacana Prabowo menggandeng sosok dari koalisinya. Beberapa nama yang menyeruak adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkfili Hasan. 

 

Merespons hal tersebut, AHY menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan. Partai berlambang mercy itu menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengusulan kandidat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

Keputusan partai ini telah dikonsultasikan secara langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video pada Jumat pagi. "Kami menyerahkan proses pengusulannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY.

 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tak akan menyodorkan dirinya dan kader partai berlambang matahari itu untuk menjadi Wapres. "Catatan, kalau dari kader PAN tidak ada," kata Zulkfli di Kota Bogor, Jumat (13/11).

 

Anggota koalisi lain, PKB tampak tak malu-malu dalam menyodorkan nama kader sebagai calon Wapres. Politikus PKB, Lalu Hadrian Irfan menyuarakan keinginan agar Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan Prabowo.

 

Menurut Lalu, meski belum ada pembahasan resmi maupun instruksi khusus dari pimpinan partai terkait nama yang akan disodorkan ke Istana, kader PKB di parlemen berharap besar kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut diisi oleh Muhaimin Iskandar.

 

"Kalau ditanya ke PKB, tentu kami inginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?" ujar Lalu saat ditemui awak media. 

 

Adapun, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyerahkan kepada Presiden mengenai siapa saja calon Wapres yang akan diambil. Meski demikian, dia mengatakan para ketua umum parpol merupakan sosok yang punya pengalaman panjang di politik dan di pemerintahan. 

 

"Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo lah yang paling tahu siapa tokoh itu," kata Doli.

 

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, memprediksi minat anggota parpol koalisi berpotensi tidak besar untuk menjadi cawapres saat ini. Alasannya, kekuatan terpusat dari Prabowo bisa meredam keinginan politik partai-partai. "Di periode pertama Presiden, partai-partai biasanya meredam libido politiknya," kata Yunarto. 

 

Dia juga menduga ada faktor lain yang bisa membuat partai koalisi tak menyetor nama, yakni karena pertimbangan dampak politik dari kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo yang relatif masih rendah. "Parpol lebih mengikuti arus yang ada, membaca situasi karena ketidakpastiannya masih tinggi," katanya.

 

Opsi lain yang muncul adalah menggandeng kubu yang berada di luar pemerintahan: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini setelah muncul nama Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani dalam bursa pengganti Gibran. 

 

Menurut Adi Prayitno, skenario kedua bakal ditempuh apabila Presiden Prabowo memilih memperlebar spektrum politik di sisa masa jabatannya dengan merangkul kekuatan di luar koalisi. Langkah memasukkan PDI Perjuangan dalam skenario tersebut dinilai masuk akal, dengan memproyeksikan Puan Maharani sebagai figur potensial.

 

"Semua sangat tergantung dari kebutuhan politik yang diinginkan oleh Prabowo," kata Adi.

 

Partai berlambang banteng moncong putih itu juga belum terlihat memberikan sinyal penolakan terkait posisi Wapres. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan sosok ideal RI 2 bisa berasal dari kelompok politik besar di parlemen, jika perlu yang terbesar.

 

Namun, seperti petinggi parpol lain, Said menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden. Ini karena Prabowo masih memiliki tugas paling tidak tiga tahun ke depan dan perlu orang yang paham akan masalah. 

 

"Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).

 

Yunarto Wijaya ragu partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mau bergabung menjadi Wapres. Ini karena Mega telah berkomitmen membawa partainya sebagai penyeimbang hingga 2029. Belum lagi akan muncul pertanyaan dari rekan sekondan di koalisi jika Prabowo memasukkan kader PDIP untuk menggantikan Gibran.

 

"Kalau PDIP yang dipilih maka yang berkeringat (berjuang secara politik bersama Prabowo sejak awal) akan bertanya-tanya," katanya.

 

Peluang Prabowo memilih figur dari luar koalisi pengusung Pilpres 2024 juga menyisakan pertanyaan dari sisi hukum. Sebab, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memuat ketentuan mengenai asal dua calon Wapres pengganti yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan ketentuan mengenai asal calon tersebut memang tercantum dalam UU MD3. Namun, Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia itu menilai tidak terdapat larangan yang secara tegas menutup kemungkinan Presiden mengajukan kandidat dari luar partai pengusung.

 

"Larangan sih tegas sih tidak ada, tapi kita pertimbangkan pada keputusan Presiden ya," kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

 

 

Muncul pula pembahasan mengenai potensi Prabowo menyelesaikan masa jabatan tanpa Wapres. Apalagi Presiden terdahulu seperti Sukarno serta Bacharuddin Jusuf Habibie pernah menjabat tanpa wakil. 

 

Namun, skenario tersebut dinilai tidak bisa diterapkan begitu saja pada pemerintahan saat ini. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan kekosongan jabatan Wapres hanya dimungkinkan selama proses pengisian sesuai ketentuan konstitusi.

 

Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Sementara Presiden wajib mengusulkan dua calon Wapres beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

 

"Hanya boleh kosong sementara dalam 60 hari. Selama kekosongan tersebut, presiden wajib menominasikan dua nama kandidat paling lama 14 hari sebelum Sidang Istimewa," kata Wasisto kepada Katadata.co.id, Jumat (13/11).

 

 

Meski demikian, Indonesia memiliki pengalaman menjalankan pemerintahan tanpa Wapres. Salah satunya terjadi ketika BJ Habibie menjadi Presiden pada 1998–1999.  Putra sulung Habibie, Ilham Habibie juga sempat menceritakan bahwa ketiadaan Wapres tak menjadikan persoalan utama dari pemerintahan yang dipimpin sang ayah. Menurut Ilham, pemerintah saat itu lebih fokus pada upaya penyelamatan negara di tengah krisis, sehingga pertimbangan menunjuk Wapres tak diambil.

 

"Tahun 1998–1999 itu ada panggilan yang lebih besar ya untuk menyelamatkan negara. Buat apa buang waktu?" kata Ilham saat berbincang di kantor Katadata.co.id, Kamis (12/11).

 

Ilham menilai, keberadaan Wapres bukan satu-satunya faktor yang menentukan jalannya pemerintahan. Menurutnya, Presiden tetap dapat bekerja dengan dukungan kabinet, sementara Wapres lebih berfungsi sebagai pendamping. 

 

Namun, pengalaman Habibie tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi Prabowo untuk mengosongkan jabatan Wapres hingga 2029. Pasalnya, ketika Habibie menjabat, belum ada amendemen UUD 1945  yang memasukkan ketentuan khusus mengenai pengisian kekosongan jabatan Wapres. Ketentuan tersebut baru hadir melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001.

 

Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen, MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

 

 

Berbagai skenario tersebut kini mulai mengarah pada keputusan politik Prabowo. Usai mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11), Prabowo meminta agar nama-nama kandidat Wakil Presiden segera disiapkan.

 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan Prabowo meminta partai-partai menyerahkan nama kandidat pada pekan depan. Permintaan tersebut menjadi sinyal bahwa proses penjaringan calon pengganti Gibran mulai mendekati tahap akhir.

 

"Kami akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira siapa (nama) yang layak diserahkan kepada beliau (Prabowo)," kata Zulhas.

 

Hal yang paling penting menurut Adi Prayitno adalah Prabowo menyeleksi secara ketat calon Wapres. Selain itu, dia berharap sang wakil bisa memiliki nilai tambah yang mampu mengakselerasi kerja pemerintahan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

 

Pada akhirnya, siapa pun yang dipilih Prabowo bukan sekadar mengisi kekosongan kursi RI-2. Sosok tersebut juga akan menentukan konfigurasi politik pemerintahan, menjaga stabilitas koalisi, sekaligus menjadi mitra Presiden dalam menuntaskan agenda pembangunan hingga akhir masa jabatan pada 2029.