Ketersediaan data dan transparansi menjadi penyokong kebijakan berbasis bukti untuk pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam proses pengumpulan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) 2022, Konsorsium IDSDB menemukan sejumlah tantangan ketersediaan data.
Permasalahan pengembangan data di daerah meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya dukungan digital, kurangnya kemauan politis daerah untuk membuka dan melengkapi data, dan lemahnya pemahaman metodologi dan konteks riset ASN daerah.
Menghadapi hal tersebut, ada tiga aspek kolaborasi yang perlu dilakukan. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan asas kepercayaan dan keamanan. Hal-hal tersebut meliputi keterbukaan data, peningkatan kapasitas, dan alternatif pembiayaan.
Namun demikian, dalam prosesnya pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yaitu, perbedaan standar data dan durasi konversi, rendahnya kepercayaan masyarakat, hingga masih tersebarnya data di berbagai pihak. Untuk mengatasinya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) merekomendasikan dorongan literasi data dan pengelompokkan analisis data sebagai strategi yang perlu diterapkan.