DATA: Data Terpecaya Indonesia - Data Statistik Terkini

Pemerintah luncurkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu untuk memetakan kemiskinan dan menentukan penerima bantuan secara lebih akurat.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi yang antara lain memperketat aturan pemrosesan data pribadi anak.

Keakuratan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi krusial karena menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial negara, memicu perdebatan publik.

Tukang becak hingga pedagang pentol dikabarkan masuk ke dalam desil 9-10 atau dua kelompok masyarakat paling sejahtera.

Artikel ini mengkritik objektivitas **Statistik** dan data dalam kebijakan, dengan sudut pandang teori Standpoint Feminism tentang pengetahuan yang terikat posisi sosial.

Traveloka dan Singapore Tourism Board atau STB memperpanjang kemitraan strategis untuk mendorong lebih banyak wisatawan dari Asia Tenggara dan Australia berkunjung ke Singapura.

Statistik adalah fondasi penting untuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, karena data yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi pemerintah dan bisnis.

Luhut mengatakan, integrasi data pemerintah mulai berjalan penuh pada 1 Juni 2026.

BCA membantah keras isu Kebocoran Data yang ramai di media sosial, menyatakan hasil investigasi internal memastikan sistem keamanan dan data nasabah tetap aman.

Industri skincare Indonesia bertransformasi dari produk ke ekosistem berbasis data, dengan Paragon sebagai contoh yang membangun kemampuan operasional hingga kedekatan komunitas.

Ada batas di mana data berhenti menjelaskan, dan pada titik itu, makna—bukan metrik—yang menentukan hidup matinya sebuah brand.

Emiten data senter milik konglomerat Otto Toto Sugiri PT DCI Indonesia Tbk (DCII) mengungkap rencana yang disiapkan dalam pengembangan data center di Bintan Kepulauan Riau.

Artikel ini membahas paradoks utama dalam Ekonomi Digital, di mana data berlimpah namun banyak bisnis belum mampu memaknainya untuk transformasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan DPR akan membahas isu perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Apabila klausul transfer data lintas batas dimaknai sebagai pelonggaran kewajiban penempatan atau pemrosesan data di dalam negeri, maka sebagian beban kerja berpotensi berpindah ke luar negeri.