Penampakan dan Isi Surat Pengunduran Diri Gibran Sebagai Wapres

Isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan utama publik setelah naskah tertulis tersebut dibacakan secara langsung oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani. Melansir pemberitaan Katadata pada Kamis 12 November 2026, pembacaan dokumen pengunduran diri tersebut dilakukan di hadapan awak media di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Dalam naskah resmi tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Pembacaan isi surat pengunduran diri Gibran ini menandai perkembangan penting dalam dinamika ketatanegaraan nasional. Sebelum dibacakan di depan wartawan, Gibran mendatangi secara langsung jajaran Pimpinan MPR RI di Gedung MPR, Jakarta Pusat, guna menyerahkan dokumen tertulis tersebut sekaligus meminta agar permohonannya segera diproses. Di dalam naskah surat tersebut turut dijelaskan bahwa rencana pengunduran diri itu sebelumnya telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 10 dan 11 November 2026.

Peristiwa politik tingkat tinggi ini berdampak langsung pada agenda legislatif yang tengah berjalan, termasuk pembatalan rencana sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) pemakzulan. 

Bagaimana Penampakan dan Isi Surat Pengunduran Diri Gibran?

Berdasarkan dokumentasi foto lembaran surat resmi yang beredar, dokumen surat pengunduran diri wapres Gibran dicetak di atas kertas putih dengan kop surat bertuliskan "WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA" serta lambang bintang dalam lingkaran padi dan kapas berwarna emas di bagian tengah atas.

Berikut adalah bunyi naskah surat pengunduran diri Wapres Gibran lengkap yang dilansir dari Tirto.id:

Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Ahmad Muzani di - Jakarta

Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.

Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri.

Hal ini juga telah saya laporkan secara langsung pada 10 dan 11 November 2026 kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wakil Presiden Republik Indonesia,

[Tanda Tangan] Gibran Rakabuming Raka

Mekanisme Konstitusional Setelah Pengunduran Diri Wakil Presiden

Setelah isi surat pengunduran diri Gibran diterima dan dibacakan kepada publik, pimpinan MPR RI menyatakan akan segera menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan tindak lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang tertulis secara eksplisit dalam surat menjadi dasar hukum bagi parlemen untuk memproses kekosongan kursi wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat tahapan baku yang harus dijalankan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk memproses serta menetapkan pemberhentian Wakil Presiden secara resmi berdasarkan surat permohonan pengunduran diri.

• Presiden Republik Indonesia mengusulkan dua nama calon pengganti Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sejak kursi jabatan dinyatakan kosong.

• Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang khusus untuk memilih satu dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden melalui mekanisme pemungutan suara.

• Calon Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan sidang paripurna MPR sebelum resmi menjalankan tugas mendampingi Presiden.