BI Pertahankan Kebijakan Moneter Ketat

KATADATA ? Bank Indonesia (BI) menegaskan tetap akan mengambil kebijakan moneter ketat. BI tetap melakukan stabilisasi makro ekonomi dengan menggunakan instrumen suku bunga.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, Indonesia tidak bisa mengambil kebijakan yang melawan pasar. Apalagi, Indonesia bukan negara maju dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Makanya, mau tak mau, BI harus menjaga stabilitas dengan menahan suku bunga yang tinggi.

?Kita negara berkembang yang tidak punya kemewahan untuk melakukan kebijakan yang bertentangan dengan kondisi global saat ini,? kata Mirza dalam seminar ?Sinergi Fiskal dan Moneter di Era Jokowinomics? di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (30/3).

?Kita bukan pencetak dolar. Kita tidak punya kemewahan itu. Dengan stabilitas akan ada pertumbuhan, tanpa itu tidak akan bisa.?

(Baca: Ini Sebab Rupiah ?Dibiarkan? Melemah)

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak akan sehat tanpa stabilisasi keuangan. Situasi perekonomian global saat ini berbeda dengan sebelumnya. Suku bunga cenderung rendah yang disertai penggelontoran stimulus moneter di pusat-pusat ekonomi dunia, seperti AS, Eropa, dan Jepang.

Oleh karena itu, BI tidak bisa membiarkan cadangan devisa tergerus untuk menahan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Pasalnya, penguatan dolar AS merupakan fenomena global yang terjadi hampir terhadap suluruh mata uang.

Mirza optimistis, nilai tukar rupiah saat ini berada pada level yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski melemah terhadap dolar AS, rupiah menguat terhadap beberapa mata uang lain.

(Baca: BI Tetap Fokus Turunkan Defisit Transaksi Berjalan)

Lebih lanjut, dia mengatakan, menjaga stabilitas ekonomi merupakan langkah konkrit yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi tetap positif. Terutama, menjaga defisit transaksi berjalan tetap baik. Dengan begitu, gejolak yang terjadi tidak akan besar.

?Bukan dipertentantangkan, stabilisasi itu mendukung growth. Kan saya bilang tidak ada growth tanpa stabilitas keamanan, politik, dan keuangan,? tutur dia.

BI pada 17 Maret lalu memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di posisi 7,5 persen. Keputusan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.

(Baca: BI Ragu-Ragu, Rupiah Bisa Makin Terperosok)

Kepala Ekonom PT Bahana TCW Investment Budi Hikmat menilai, investor saat ini tengah menunggu reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, ini terkait adanya kesan perubahan arah kebijakan otoritas moneter dan fiskal yang kembali fokus pada stabilitas makro ekonomi.

?BI menunjukkan ?tightning bias? dengan mempertahankan suku bunga,? kata dia dalam analisis mingguannya. ?Sementara media mengutip pernyataan Menteri Keuangan yang tidak terlalu mengejar target pertumbuhan ekonomi.?

Perubahan orientasi ini memicu pertentangan karena Indonesia telah menggelar stabilisasi sejak 2013 lalu. ?Stabilisasi yang terlalu lama tanpa reformasi berisiko memicu resesi. Kebijakan moneter dan fiskal yang ketat akan kehilangan kredibilitas,? kata Budi.

Menurutnya, pemerintah Jokowi menghadapi ujian berat, mulai dari formulasi, koordinasi dan implementasi, hingga sosialisasi kebijakan reformasi. Sebab setiap kebijakan selalu memicu konflik kepentingan antarpihak dan lintas generasi.

?Pilihan untuk kembali fokus kepada stabilisasi sendiri berlawanan dengan target pertumbuhan 7 persen yang kerap diasosiasikan dengan keinginan Presiden.?