SKK Migas Minta Anggarannya Tidak Masuk APBN

Amien Sunaryadi meminta SKK Migas memakai skema Badan Layanan Umum
Aria W. Yudhistira
19 November 2014, 17:14
Katadata
KATADATA | Arief Kamaludin
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan mekanisme APBN tidak cocok diterapkan di lembaganya.

KATADATA ? SKK Migas meminta tetap dapat mengelola anggarannya secara independen di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).  

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Amien Sunaryadi, mekanisme APBN tidak cocok diterapkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan industri minyak dan gas bumi (migas).

?Saya lihat untuk (anggaran) operasinya SKK, itu (mekanisme APBN) kurang cocok,? katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/11).

Amien menilai, mekanisme yang dapat diberlakukan pada lembaga yang melakukan kontrak kerja dengan industri migas tersebut adalah sistem Badan Layanan Umum (BLU).

Advertisement

Dengan sistem BLU, maka SKK Migas dapat mengatur keuangannya sendiri. Sedangkan aset SKK Migas yang berupa wilayah kerja migas tetap menjadi milik negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan, landasan hukum mengenai mekanisme keuangan tersebut masih menunggu kajian dari Undang-Undang Migas.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pernah mengusulkan agar mekanisme keuangan SKK Migas diubah. Pendanaan SKK disarankan melalui mekanisme APBN.

Menurut, Hadi Purnomo yang waktu itu menjabat Ketua BPK, mekanisme tanpa APBN tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara pasal 3 ayat 5.

Di sisi lain, Amien Sunaryadi akan melakukan pembenahan sistem kelembagaan SKK Migas. Saat ini terdapat lebih dari 300 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Indonesia. KKKS tersebut didukung oleh 1.500 kontraktor. Dengan demikian, jumlah transaksi antara KKKS dan kontraktor dalam setahun yang sangat banyak.

Untuk itu, agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan cepat, perlu adanya kepastian, di samping proses kehati-hatian.

?Sistem itu harus didukung pengambilan keputusan yang cepat, sehingga bisnis hulu migas akan berjalan equal (setara) di antara player (pemain), cepat, dan ada kepastian yang tinggi,? ujarnya.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait