Struktur dan Kelembagaan Parpol di Indonesia

Keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi menjamin kontribusi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Selain sebagai media sosialisasi dan rekrutmen politik, partai politik penting sebagai sarana artikulasi kepentingan di masyarakat. Maka dari itu, kehadiran kantor perwakilan partai politik hingga ke level ranting perlu diregulasi secara ketat oleh pemerintah pusat untuk memaksimalkan partisipasi publik.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Kehadiran partai politik hingga ke pelosok daerah, penting jika dikaitkan proses rekrutmen politik dan kaderisasi yang inklusif untuk mempersiapkan pemimpin nasional. Rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan dan pengangkatan seseorang, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategi.

Struktur dan kelembagaan partai politik berbeda sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing. Secara struktural, kepemimpinan tertinggi harian partai politik berada di tangan Ketua Umum. Namun, keputusan strategis berada di tangan pimpinan tertinggi partai politik seperti Dewan Pembina, Majelis Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Majelis Syuro.

Sementara itu, terkait keseimbangan gender, partai politik harus melibatkan perempuan dalam struktur dan kelembagaan mereka. Keterlibatan tersebut diatur melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Setidaknya perempuan mendapat porsi 30 persen dari total anggota yang ada. Di level kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, keterlibatan perempuan juga harus memenuhi paling sedikit 30 persen dari total keseluruhan anggota.