PEMILU: Info Pemilihan Umum KPU PILPRES 2024

Demokrat di bawah AHY menjalankan strategi "loyalitas berjarak" untuk mendukung pemerintahan Prabowo tanpa kehilangan identitas dan daya tawar politiknya di tengah dilema koalisi.

RUU Pemilu akan dibahas secara terbatas dalam rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah pekan depan lantaran Panitia Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum akan terbentuk pada Oktober 20

Artikel ini membahas urgensi percakapan serius tentang Pemilu di luar masa kontestasi, menyoroti tantangan biaya politik dan oligarki bagi masa depan demokrasi.

Jokowi memulai safari politik sebagai endorser PSI dari Lampung, sebuah langkah simbolis dan strategis yang mengundang analisis pasca-Pemilu 2024.

Pemilu 2024 menyisakan catatan kelam bagi Masyarakat Adat, di mana puluhan kandidat gagal masuk DPR dan jutaan lainnya bahkan tak terdaftar sebagai pemilih.

Pembahasan RUU Pemilu tersendat akibat konflik kepentingan di DPR, di mana partai politik bertindak sebagai wasit sekaligus pemain dalam pembuatan aturan.

Sistem Ambang Batas Parlemen 4% pada Pemilu 2024 membuat 17,3 juta suara sah gugur, memicu wacana revisi UU dan kekhawatiran atas usulan penaikan batas.

Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah tengah Gaza memberikan suara mereka dalam pemilihan umum tingkat kota pada Sabtu (25/4), pemilu pertama di Palestina sejak meletusnya perang di Gaza 2023.

Puan Maharani mengatakan semua partai politik telah memulai pembicaraan terkait Revisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Demokrasi Indonesia menghadapi paradoks, bertahan secara prosedural melalui Pemilu namun kehilangan substansi partisipasi dan akuntabilitas yang membuatnya hidup.

Ambang batas parlemen 4% pada Pemilu 2024 menyebabkan lebih dari 17 juta suara sah tidak terkonversi menjadi kursi, mempertanyakan efektivitas dan prinsip representasi di parlemen.

Menargetkan Jawa Tengah menjadi “Kandang Gajah” di 2029 adalah ambisi yang sah, namun data hari ini menunjukkannya sebagai angan-angan yang terlampau jauh.

Secara teori, demokrasi langsung seperti model Pilkada kurang cocok bagi masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan literasi rendah seperti indonesia.

Pilkada kita memang mahal. Namun, mengembalikan kedaulatan rakyat kepada kartel partai di DPRD—yang rekam jejak korupsinya tak kalah kelam—harganya jauh lebih mahal.

Wacana pilkada oleh DPRD berisiko memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan elite politik lokal. Proses politik menjadi semakin tertutup dan sulit diawasi publik.