Kemenkes Dorong Harmonisasi Standar Protokol Covid-19 Secara Global
Seiring perjalanan pandemi COVID-19, beberapa kemajuan telah dibuat untuk memulihkan perjalanan internasional, agar menjadi lebih aman dan teratur. Harmonisasi dokumen informasi terkait COVID-19 atau standar protokol kesehatan menjadi penting untuk mempromosikan mobilitas global dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Beberapa aspek penting dalam harmonisasi standar protokol kesehatan tersebut meliputi aspek politik dan hukum, kapasitas dan keterjangkauan negara, masalah etika, teknis, kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berubah cepat, serta penggunaan teknologi.
Negara-negara G20 akan diundang untuk berpartisipasi dalam proyek percontohan di Global Public Trust Repository. Proyek ini membutuhkan anggota G20 untuk membagikan kunci-publik, dan akan disimpan dalam platform repositori sehingga memberikan kesempatan kepada sistem untuk memverifikasi asal-usul sertifikat.
Dokumen terkait COVID-19 dari warga negara di negara G20 akan dikenali melalui kode QR di sertifikat pada saat kedatangan dan keberangkatan dengan tetap melindungi privasi dan keamanan data.
Juru Bicara G20 Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah mulai melonggarkan pembatasan perjalanan sambil menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan. Termasuk juga dengan penerapan pedoman protokol kesehatan.
Harmonisasi dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko sambil mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti epidemiologi penyakit dan kapasitas sistem kesehatan.
Manufaktur Global dan Pusat Penelitian Pandemi
Perluasan manufaktur global dan pusat penelitian, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons untuk pandemi menjadi salah satu agenda dalam memperkuat arsitektur kesehatan global.
Pada kesempatan yang sama dr. Nadia juga menyampaikan bahwa hingga pertengahan Februari 2022, di 6 wilayah WHO, pandemi telah menyebabkan sekitar 60 ribu kematian akibat omicron BA.2. Negara-negara seperti Hong Kong baru-baru ini mengalami peningkatan kematian yang cepat dari varian baru, terutama di panti jompo di mana cakupan vaksinasi masih rendah.
“Hal ini menunjukkan bahwa varian baru COVID-19 tetap menjadi ancaman yang signifikan bagi dunia, terutama bagi negara-negara dengan cakupan vaksinasi yang rendah,” kata dr. Nadia dalam keterangan resmi, Senin (20/6).
Menurutnya, pelajaran terbesar dalam hal ini adalah kemampuan negara untuk menciptakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, terutama vaksin melalui perluasan manufaktur global dan pusat penelitian, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons untuk pandemi.
