Ahli Minta PPKM Tetap Ada Selama WHO Belum Cabut Status Pandemi Covid
Pemerintah telah menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga bulan depan (4/7). Dari seluruh kabupaten serta kota di Indonesia, hanya ada satu kabupaten yang masih menerapkan PPKM level 2 dan sisanya sudah berada di PPKM level 1.
Wacana penghapusan PPKM juga mulai muncul. Namun ahli mengingatkan pemerintah bahwa pembatasan masih harus dilakukan sepanjang Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi Covid-19.
“Kemudian dengan hampir semua daerah PPKM Level 1, ya itulah target kita. Bahkan nanti ya mungkin bisa ada Level 1A, 1B,” kata kata Epidemiolog dari Griffth University, Dicky Budiman kepada Katadata.co.id, Selasa (7/6).
Epidemiolog turut mengapresiasi keputusan ini, namun mereka meminta masyarakat tidak gegabah. Ini lantaran negara lain masih memiliki tingkat penularan covid-19 yang cukup tinggi.
"Kita masih dalam kondisi pandemi karena di belahan lain kondisinya masih serius,"
Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah meningkatkan literasi publik terkait risiko Covid-19. Pemerintah perlu rajin menjelaskan kepada masyarakat pentingnya menjaga protokol kesehatan meski kasus menurun.
“Supaya terbangun persepsi resiko dan masyarakat jadi mandiri. Kenapa harus masker? Dengan siapa? Di mana? Itu harus dilakukan dan itu peran pemerintah di setiap level,” kata Dicky.
Epidemolog dari Universitas Indonesia Pandu Riyono juga meminta masyarakat tidak takabur dengan keadaan pandemi yang mulai mengalami penurunan ini. Ia meminta masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan serta menuntaskan vaksin hingga booster.
Salah satu protokol kesehatan yang ia soroti adalah penggunaan masker. Menurutnya, di masa sekarang masker sudah tidak terpaku pada keadaan pandemi Covid-19 saja, namun untuk menjaga kesehatan secara umum.
“Jadi masker itu nggak ada kaitannya sama pandemi lagi, sebenernya. Sudah kebutuhan juga,” kata Pandu kepada Katadata, Selasa (7/6).
