LIPI Usul Konsep Tol Laut Perlu Diubah Agar Lebih Efektif
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Panky Tri Febiyansyah mengatakan penerapan tol laut yang dicanangkan pemerintah sejak 2015 lalu masih belum optimal. Pasalnya, biaya distribusi logistik di Indonesia masih cukup besar dan belum bisa menekan adanya disparitas harga antarwilayah.
Panky mengatakan kondisi mahalnya biaya logistik masih disebabkan karena waktu bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan masih lama, belum mencapai target dua hari. Berdasarkan data PT Pelindo II (Persero) dan hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang dilakukan LIPI, angka dwelling time di pelabuhan Pelindo II, hingga Juli 2017 masih berada di kisaran 3-4 hari.
Waktu tersebut, kata Panky, berimplikasi terhadap biaya logistik di darat. Apalagi waktu kapal menunggu di laut juga menghabiskan dana tambahan. "Posisi kapal di laut itu kan dia tidak mati (mesinnya) sehingga akan memakan biaya tambahan jika waktu dwelling time lama," kata Panky di kantornya, Jakarta, Jumat (25/8).
(Baca: Tekan Disparitas Harga, 7 Anak Pelindo II Bangun Sinergi BUMN)
Panky mengatakan kondisi ini tidak sepenuhnya kesalahan regulator dan operator yang mengurusi pelabuhan. Pihak pelaku usaha pun ikut andil atas lamanya dwelling time di pelabuhan. Sebab, menurut pengakuan Pelindo II, pelaku usaha kerap lalai dalam mengurusi administrasi kapal untuk bisa bersandar di pelabuhan. Hal ini pun menjadikan waktu kapal untuk bersandar menjadi terhambat.
Selain itu, kesenjangan aktivitas ekonomi antarpulau juga mengakibatkan bengkaknya biaya distribusi logistik. Berdasarkan data LIPI tahun 2016, masih terdapat kesenjangan aktivitas ekonomi antara Jawa dengan wilayah lainnya, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Aktivitas ekonomi di Jawa untuk kebutuhan primer mencapai 60%. Sementara, di wilayah Sulawesi angkanya hanya mencapai 20,96% dan Nusa Tenggara mencapai 8,71%. Adapun aktivitas ekonomi di Kepulauan Maluku dan Papua mencapai 10,17%.
