Dirjen Pajak Pensiun Dua Bulan Lagi, Sri Mulyani Siapkan Pengganti
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi bakal pensiun pada 1 Desember 2017 atau kurang dari dua bulan lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki tantangan besar, mencari sosok yang kuat di tengah kebutuhan penerimaan pajak yang kian meningkat.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menduga, Sri Mulyani bakal melakukan penunjukan langsung. Ini artinya, bakal ada pejabat eselon 1 di Kemenkeu maupun di luar Kemenkeu yang ditunjuk sebagai Dirjen Pajak baru. “Dugaan saya pununjukan,” kata dia kepada Katadata beberapa waktu lalu.
Namun, penunjukan langsung bukan satu-satunya metode. Menteri Keuangan terdahulu, Bambang Brodjonegoro pernah menerapkan metode seleksi alias lelang jabatan Dirjen Pajak pada akhir 2014 untuk menggantikan Fuad Rahmany yang pensiun. Selama proses seleksi berlangsung, Bambang mengangkat Mardiasmo sebagai pelaksana tugas (PLT) Dirjen Pajak.
Dari hasil seleksi, terpilih Sigit Priadi Pramudito. Ia dilantik pada 9 Februari 2015. Namun, tak sampai setahun, Sigit mengundurkan diri. Ketika itu, Bambang mengungkapkan bahwa Sigit mundur lataran merasa tak mampu mengejar target pajak ketika itu yang mencapai Rp 1.294,2 triliun. Setelah itu, Bambang menunjuk Ken sebagai penggantinya.
Prastowo menilai, dalam memilih Dirjen Pajak, yang terpenting bukanlah metodenya. “Kemenkeu atau Ditjen Pajak harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Seleksi terbuka belum tentu menghasilkan yang terbaik, tapi penunjukan juga begitu,” kata dia. (Baca juga: Harta Tersembunyi Dibidik, Wajib Pajak Dianjurkan Betulkan SPT)
Menurut dia, yang terpenting adalah memetakan dulu tantangan dan peluang yang dihadapi Ditjen Pajak untuk menentukan profil pimpinan yang dibutuhkan saat ini beserta indikator peniaiannya. Dalam pandangan Prastowo, kualitas utama yang dibutuhkan adalah jiwa kepemimpinan (leadership) yang kuat.
“Leadership yang kuat supaya bisa menuntaskan reformasi (di bidang perpajakan), seperti Pak Darmin (Darmin Nasution),” kata dia. Darmin saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak pada periode 2006-2009 lalu. Adapun integritas dinilainya sebagai syarat mutlak. “Tapi tak cukup hanya orang bersih,” ucapnya. Sedangkan soal kompetensi, bisa dibantu oleh tim yang kuat.
Di sisi lain, Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Melchias Markus Mekeng menilai Dirjen Pajak baru harus orang yang sangat berkompeten tentang pajak. “Saya kira kompetensi yang sangat penting sehingga dia tahu di mana sumber pajak yang harus dikejar,” kata dia. Namun, ia enggan menyebut calon-calon potensial. “Itu kan domainnya pemerintah. DPR hanya mengamini,” kata dia.
Hingga kini, Sri Mulyani belum memberikan pernyataan terkait pemilihan Dirjen Pajak baru. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto hanya membenarkan tentang waktu pensiun Ken yaitu 1 Desember. Tapi, ia enggan bicara soal metode pemilihan yang akan dipakai. “Itu Ibu saja. Isunya sensitif,” kata dia. (Baca juga: Sri Mulyani Akan Tarik Pajak e-Commerce di Bawah 10%)
Meski begitu, ia pernah menyampaikan kemungkinan mekanisme yang dipakai yaitu penunjukan langsung alias mutasi eselon 1 lainnya. Sebab, jika dilakukan melalui seleksi atau lelang dibutuhkan persiapan jauh-jauh hari. “Mungkin ya, terserah Ibu,” kata dia. Ia pribadi enggan mengomentari soal kemungkinan dirinya yang juga pejabat eselon I untuk menggantikan Ken.
Adapun di lingkungan Kemenkeu terdapat 10 pejabat eselon I selain Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Hadiyanto, Inspektur Jenderal Sumiyati, Dirjen Anggaran Askolani, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowirono, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta.
Kemudian, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Robert Pakpahan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, Kepala badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Astera Primanto Bhakti.
Sosok pengganti Ken memang masih tanda tanya. Namun, yang jelas, ia bakal mengemban tugas berat untuk melanjutkan pengejaran target pajak tahun ini yang mencapai Rp 1.283,6 triliun. Adapun hingga September, realisasinya baru mencapai 60% atau sekitar Rp 700 triliunan. Artinya, masih ada sekitar Rp 500 triliunan yang harus dikejar dalam tiga bulan tersisa. (Baca juga: Ditjen Pajak Harus Kerja Keras, Target Penerimaan Baru Capai 60%)
Tahun depan, sesuai postur sementara APBN 2018, penerimaan pajak ditargetkan meningkat menjadi Rp 1.385,9 triliun.
