Tolak Pangkas Proyek 35 GW, PLN Prioritaskan Pembangkit Batu Bara
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN tidak akan mengubah porsinya dalam pembangunan proyek 35 Gigawatt (GW). Saat ini, PLN mendapat jatah menggarap 10 GW, sementara, pihak swasta (Independent Power Producer/IPP) mendapatkan bagian 25 GW.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan proyek pembangkit listrik 35 GW nantinya hanya akan mengalami perubahan jadwal pengoperasian. “Pemangkasan tidak ada. Tetap 10 ribu MW," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/10).
Pengaturan jadwal operasi pembangkit ini nantinya akan diatur dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027. Menurut Sofyan ketika menyusun RUPTL itu nantinya bisa saja PLN menunda sejumlah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) karena dinilai lebih mahal.
Sebagai gantinya PLN akan mendahulukan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batu Bara. Alasannya lebih murah dan dalam segi pembangunan membutuhkan waktu lama, sehingga diusulkan untuk didahulukan.
Namun Sofyan belum mau merinci pembangkit yang akan ditunda tersebut. "Ini lagi dibahas (RUPTL)," kata dia.
Penundaan itu juga tetap mengacu pada permintaan listrik di dalam negeri. Jika permintaan listrik kembali meningkat, pembangkit yang tertunda itu akan dikerjakan.
Adapun penjualan listrik nasional hingga September 2017 mengalami kenaikan 3,1% menjadi 163,3 terrawatt hour (TwH) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Naiknya penjualan listrik PLN ini menjadi sinyal positif bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan baik,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana pekan lalu.
Di sisi lain, mengacu data Kementerian ESDM per 15 September lalu, sebanyak 5.372 MW telah masuk tahapan kontrak jual beli listrik (PPA) atau sekitar 48% dari porsi total PLN pada proyek 35 ribu MW. Dari jumlah tersebut, 5.205 MW sudah masuk tahap konstruksi dan 167,8 MW atau sekitar 2% sudah beroperasi. Sisanya sebanyak 5.884 MW masuk dalam tahap perencanaan dan pengadaan atau sebesar 52%.
Sementara itu untuk porsi swasta (IPP), sebanyak 10.255 MW atau 39% masuk telah masuk tahap kontrak jual beli listrik (PPA), 10.061 MW atau sekitar 38% sudah masuk dalam tahap konstruksi, dan yang telah beroperasi baru 2% atau sekitar 605 MW. Sementara itu sisanya sebesar 21% atau sekitar 5.649 MW masuk tahap perencanaan dan pengadaan.
Proyek 35 GW ini memang mendapat sorotan dari beberapa kementerian. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta porsi PLN dalam proyek listrik 35 Gigawatt (GW) dikurangi. Tujuannya untuk meringankan keuangan perusahaan pelat merah itu.
Luhut berharap, pengurangan porsi tersebut dapat membantu kinerja PLN lebih baik lagi. “Jadi margin PLN bagus, at the end jadi lebih sehat," kata dia di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10).
