Pemerintah Dorong Pedagang Pasar Bertransaksi Elektronik
Saat ini sebagian besar pedagang di pasar tradisional masih bertransaksi dengan uang tunai. Namun, pemerintah mendorong mereka untuk bertransaksi nontunai secara elektronik.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti juga menyatakan, inovasi dibutuhkan dalam pengelolaan pasar rakyat agar terjadi penguatan pasar di era persaingan global. Salah satu hal yang dipersiapkan adalah penerapan transaksi nontunai.
Dengan begitu, transaksi jual-beli akan lebih praktis tanpa memikirkan uang kembalian. Selain itu, konsumen akan merasa lebih nyaman tanpa perlu membawa uang tunai terlalu banyak. Sementara bagi pedagang, pembukuan transaksi mereka akan lebih rapi karena terekam secara elektronik.
“Salah satu pasar yang sudah menerapkan e-payment adalah Pasar Klewer di Solo, Jawa Tengah dan sedang dikaji kelebihan dan kekurangannya,” tutur Tjahya acara Pemberian Anugerah Pancawara 2017 kepada pengelola pasar rakyat di Jakarta, Kamis (26/10).
Selain itu, pemerintah juga telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pasar antara lain kebersihan, keaman, parkir, petugas kamar kecil, petugas penerima, petugas kasir, petugas pemeliharaan, pemungut retribusi, penangan kebakaran, dan pemantauan harga.
“Sehingga tata kelola dan manajemen pasar rakyat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada konsumen yang datang ke pasar rakyat,” kata Tjahya.
Dalam survei literasi keuangan tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, indeks literasi keuangan masyakat Indonesia adalah 29,66% dan inklusi keuangan sebesar 67,82%. Artinya masih ada 70,34% masyarakat yang belum cakap keuangan dan 32,18% masyarakat belum menggunakan produk lembaga keuangan.
“Jadi, lebih banyak orang yang beli produk keuangan tapi belum paham kegunaannya,” kata Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Sondang Martha Samosir.
Oleh karena itu, Sondang mengungkapkan revitalisasi pasar adalah langkah yang tepat untuk peningkatan daya saing pasar rakyat. Kajian OJK, sebelum dilakukan revitalisasi pasar, tidak sampai 50% pedagang pernah meminjam dana dari lembaga keuangan.
“Pasca-revitalisasi semakin banyak pedagang yang berani mengajukan pinjaman ke bank, lembaga keuangan lain, dan koperasi pasar,” ujarnya.
Sementara Ketua Dewan Pembina Yayasan Danamon Peduli Bayu Krisnamurthi menilai pembelajaran digital untuk pasar rakyat merupakan hal paling penting supaya tidak tertinggal. Perpindahan pembayaran dari analog menjadi transaksi digital menjadi salah satu hal yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah.
“Tren global menggunakan nontunai bisa menjadi ancaman bagi pasar rakyat jika pedagang tidak segera diedukasi atau difasilitasi untuk digitasi,” ujar Bayu.
