Kebijakan HET Pemerintah Dinilai Tidak Komprehensif
Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberlakukan pemerintah terhadap beras, gula, minyak goreng, dan daging beku dinilai tidak komprehensif. Sebab, regulasi yang membatasi harga kemudian masih memerlukan intervensi seperti operasi pasar.
Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi menyatakan, pemerintah seharusnya mengantisipasi dampak sebelum menetapkan suatu regulasi. “Misalnya ditetapkan HET beras, dipisahkan medium dengan premium, harusnya sudah diantisipasi kalau pedagang bakal pindah ke premium,” kata Bayu di Auditorium Kementerian Perdagangan, Kamis (26/10).
Perubahan preferensi pedagang dari yang kini lebih suka menjual beras yang plavon harganya lebih tinggi kemudian membuat pasokan beras medium seret. Pemerintah pun akhirnya mengutus Bulog untuk menggelar operasi pasar di Cipinang.
Mantan Wakil Menteri Perdagangan ini menganggap kebijakan operasi pasar lama-kelamaan bakal menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kita punya agenda pembangunan yang lebih banyak dan lebih penting daripada hal itu,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah seharusnya mencermati perkembangan yang ada di sisi konsumen, yaitu diversifikasi produk. Menurutnya, selera adalah hal yang sangat personal sehingga tidak bisa diseragamkan.
Masyarakat yang pendapatannya semakin tinggi cenderung bakal menuntut dan mencari pilihan yang baru. “Itu perkembangan konsumen yang juga menjadi ciri perkembangan masyarakat modern,” tutur Bayu.
Selain itu, kebijakan yang juga disorot oleh Bayu adalah penggantian metode subsidi dari Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Regulasi yang rencananya segera diterapkan akan mengubah cara kerja masyarakat yang telah terbentuk.
Masyarakat yang terbiasa menunggu jatah Rastra harus menjadi salah satu komponen pasar karena diberikan jatah berbentuk uang dalam kartu. Sehingga, penerima BPNT harus membeli beras dari pasar. “Akibatnya, bisa terjadi inflasi karena ada permintaan yang bertambah,” katanya lagi.
