Adhi Karya Terima Dana Proyek LRT pada Desember 2017
PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan mendapatkan pembayaran dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) pada Desember 2017. Dana tersebut merupakan pengganti atas biaya pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
“Supaya semua yang masih outstanding harus diselesaikan segera,” kata Direktur Operasi III Adhi Karya Pundjung Setya Brata di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (27/10).
Pembayaran terhadap Adhi Karya akan dihitung berdasarkan realisasi pembangunan proyek. Hingga saat ini, Adhi Karya telah merealisasikan pembangunan proyek ini mencapai 24% dari target 35% pada akhir tahun 2017.
(Baca: Adhi Karya Gelontorkan Rp 5 Triliun, LRT Jabodebek Baru Selesai 22%)
Pundjung memaparkan realisasi pembangunan pada trase Cibubur-Cawang sebesar 24%. Sementara, realisasi pembangunan pada trase Cawang-Dukuh Atas sebesar 8,9% dan Cawang-Bekasi Timur 24,3%.
Hingga akhir tahun diperkirakan realisasi pembangunan proyek mencapai 35%. “Sesuai yang disepakati dengan perkembangannya,” kata Pundjung.
Pundjung mengatakan, hingga per September 2017, Adhi telah mengeluarkan dana Rp 4,5 triliun untuk kegiatan pembangunan LRT. Pundjung mengatakan, pada Oktober ini nilai dana tersebut tentu saja bertambah besar.
Nantinya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta akan memeriksa perkembangan proyek LRT untuk mengetahui dengan jelas jumlah pembayaran dari PT KAI. “Tadi diminta supaya BPKP segera terlibat untuk memeriksa perkembangan yang dilakukan Adhi Karya sehingga Desember bisa dibayar,” kata Pundjung. (Baca: Garap LRT, Kontrak Baru Adhi Karya September Capai Rp 30 Triliun)
Sementara itu, PT KAI memproses pinjaman sindikasi yang direncanakan cair pada awal November mendatang. Direktur Logistik dan Pengembangan KAI Budi Noviantoro mengatakan, ada beberapa perbankan yang sudah tertarik untuk memberikan pinjaman untuk pendanaan LRT.
Dana yang dibutuhkan proyek tersebut mencapai Rp 26,7 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kredit perbankan. Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 9 triliun, sementara sisanya didapat dari kredit perbankan, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan BCA.
Rencananya, tenor pinjaman akan diberikan selama 20 tahun. “Suku bunganya tetap 8%,” kata Budi. (Baca juga: Kementerian BUMN Heran Iklan Meikarta 'Jualan' Proyek LRT)
