Prabowo Disebut di Paradise Papers, Gerindra Tuding Ada Motif Politik

Penulis: Dimas Jarot Bayu dan Yuliawati

8/11/2017, 20.37 WIB

Ada perbedaan satu kata antara nama perusahaan yang disebut Paradise Papers dengan perusahaan yang diakui milik Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta, MInggu (5/2)

Nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto muncul dalam dokumen Paradise Papers dan dikaitkan dengan kepemilikan Nusantara Energy Resources Ltd yang berkantor di negara surga pajak. Pengurus Gerindra memberikan bantahan atas keterkaitan Prabowo dengan perusahaan tersebut, dan menuding penyebutan pimpinannya bermuatan politik.

"Tidak benar. Jadi ini sengaja dilansir untuk menjatuhkan Prabowo," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi di DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11).

Ketua DPP Bidang Advokasi Gerindra Habiburokhman menegaskan, Prabowo memiliki perusahaan bernama Nusantara Energy. Sementara, dalam dokumen Paradise Papers disebutkan bahwa perusahaan Prabowo bernama Nusantara Energy Resources.

"Menurut saya itu perusahaan lain," kata Habiburokhman. (Baca: Masuk Paradise Papers, Sandi Akui Pernah Punya Saham di NTI Resources)

Organisasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) merilis laporan Paradise Papers yang mengungkapkan data orang-orang kaya di seluruh dunia yang menanamkan investasinya melalui perusahaan cangkang (offshore) di luar negeri untuk mendapat pajak rendah atau tidak membayar pajak.

Dalam situs ICIJ disebutkan Prabowo disebut pernah menjabat sebagai direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda. Dokumen Appleby mencatat, perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini sebagai ‘penunggak utang’ dan telah ditutup pada 2004.

ICIJ juga menyebutkan perusahaan yang juga bernama sama terdaftar di Singapura dan diduga sebagai bagian dari Grup Nusantara, sebuah perusahaan yang sebagian dikendalikan oleh Prabowo. 

(Baca juga: Masuk di Paradise Papers, Tom Lembong: Wajar Transaksi di Surga Pajak)

Selain dikaitkan dengan Nusantara Energy Resources, ICIJ menyebutkan Prabowo terkait dengan perusahaan cangkang Triton Container International Limited dengan kantor berpusat di Bermuda. "ICIJ akan merilis struktur data secara lengkap yang terkait dengan investigasi Paradise Papers dalam beberapa pekan mendatang," bunyi keterangan di situs ICIJ.

Berdasarkan dokumen Bloomberg, perusahaan yang bernama sama yakni Triton Container International Limited, bergerak di bidang jasa penyewaan kontainer dan memiliki kantor di Amerika Serikat. Belum jelas, apakah perusahaan ini yang dimaksudkan dalam dokumen Paradise Papers.  

Dalam situs resmi,  Prabowo menyatakan memiliki beragam bisnis di bawah Grup Nusantara Energy. Perusahaan ini didirikan pada bulan November 2001 oleh mantan Komandan Jenderal Kopasus itu bersama dengan Johan Teguh Sugianto dan Widjono Hardjanto.

Grup perusahaan di antaranya menjalankan bisnis pulp (bahan baku kertas), kehutanan dan pertanian, pertambangan, perikanan dan jasa pelayanan profesional. Lewat Nusantara Energy,  di antaranya Prabowo pernah mengambil alih kredit PT Kiani Kertas di Bank Mandiri senilai US$ 201, 242 juta.  

Lewat beragam kegiatan bisnisnya, dari situs resmi Prabowo, Nusantara Energy Group mengklaim menampung sekitar 10 ribu pekerja, dengan total asset sebesar US$ 1 milyar.

Bukan hanya Prabowo yang disebutkan dalam dokumen Paradise Papers. Beberapa orang Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut, di antaranya seperti Tommy dan Mamiek Soeharto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno serta Kepala BKPM Thomas Lembong.

Paradise Papers berisi 13,4 juta dokumen hasil bocoran data milik firma hukum Appleby. Dokumen diperoleh wartawan surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung sekitar satu tahun lalu, kemudian wartawan tersebut meminta ICIJ untuk melakukan penyelidikan bersama.

"Appleby lebih elit dibandingkan Mossack Fonseca (sumber dokumen Panama Papers), sehingga hanya segelintir orang Indonesia yang menggunakan jasa firma hukum Appleby," kata salah satu pendiri ICIJ, Andreas Harsono.

Andreas mengatakan penggunaan perusahaan cangkang di negara surga pajak, memang tak melanggar hukum. "Namun secara moral dipertanyakan, karena kegiatan ini berpotensi menyembunyikan pajak," kata Andreas.

(Baca: PPATK Kumpulkan Data Transaksi Keuangan Terkait Paradise Papers)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan

Terkait