Prabowo Disebut di Paradise Papers, Gerindra Tuding Ada Motif Politik
Nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto muncul dalam dokumen Paradise Papers dan dikaitkan dengan kepemilikan Nusantara Energy Resources Ltd yang berkantor di negara surga pajak. Pengurus Gerindra memberikan bantahan atas keterkaitan Prabowo dengan perusahaan tersebut, dan menuding penyebutan pimpinannya bermuatan politik.
"Tidak benar. Jadi ini sengaja dilansir untuk menjatuhkan Prabowo," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi di DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11).
Ketua DPP Bidang Advokasi Gerindra Habiburokhman menegaskan, Prabowo memiliki perusahaan bernama Nusantara Energy. Sementara, dalam dokumen Paradise Papers disebutkan bahwa perusahaan Prabowo bernama Nusantara Energy Resources.
"Menurut saya itu perusahaan lain," kata Habiburokhman. (Baca: Masuk Paradise Papers, Sandi Akui Pernah Punya Saham di NTI Resources)
Organisasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) merilis laporan Paradise Papers yang mengungkapkan data orang-orang kaya di seluruh dunia yang menanamkan investasinya melalui perusahaan cangkang (offshore) di luar negeri untuk mendapat pajak rendah atau tidak membayar pajak.
Dalam situs ICIJ disebutkan Prabowo disebut pernah menjabat sebagai direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda. Dokumen Appleby mencatat, perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini sebagai ‘penunggak utang’ dan telah ditutup pada 2004.
ICIJ juga menyebutkan perusahaan yang juga bernama sama terdaftar di Singapura dan diduga sebagai bagian dari Grup Nusantara, sebuah perusahaan yang sebagian dikendalikan oleh Prabowo.
(Baca juga: Masuk di Paradise Papers, Tom Lembong: Wajar Transaksi di Surga Pajak)
Selain dikaitkan dengan Nusantara Energy Resources, ICIJ menyebutkan Prabowo terkait dengan perusahaan cangkang Triton Container International Limited dengan kantor berpusat di Bermuda. "ICIJ akan merilis struktur data secara lengkap yang terkait dengan investigasi Paradise Papers dalam beberapa pekan mendatang," bunyi keterangan di situs ICIJ.
