Kurang Produktif, Baru 62% Tanah Wakaf di Indonesia Punya Sertifikat
Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat baru 62% tanah wakaf di Indonesia yang memiliki sertifikat wakaf. Padahal, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 420 ribu hektare.
Pengurus BWI Iwan Agustiawan Fuad mengungkapkan, lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Indonesia salah satunya disebabkan keterbatasan kompetensi pengelola wakaf atau nadzir. “Pada masa-masa awal, memang banyak yang berwakaf itu kepada ustadz atau orang-orang yang dipercaya," ujar Iwan dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2017 di Surabaya, Rabu (8/11).
Iwan mencontohkan, seseorang mewakafkan kebun sawit seluas 200 hektare di Kalimantan kepada seorang ustadz. Sayangnya, sang ustadz kurang menyadari pentingnya sertifikat serta memiliki kemampuan finansial yang terbatas.
Sementara, untuk pembuatan sertifikatnya serta Pajak Bumi Bangunan yang harus dibayar mencapai Rp75 juta. “Akhirnya, tanah tersebut terbengkalai.”
(Baca juga: Baru 10% Masyarakat Indonesia Melek Keuangan Syariah)
Saat ini, BWI terus mendorong agar setiap tanah wakaf memiliki sertifikat agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Setiap tahun, BWI mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu pengurusan setifikat wakaf.
Sementara, Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, wakaf bisa mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan bila dikelola dengan baik. Namun sayangnya potensinya belum tergali secara maksimal.
Di antara indikator belum maksimalnya wakaf itu adalah bertambahnya penduduk miskin di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 10,64% atau 27,77 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016.
