Polri mewaspadai serangan terorisme menjelang perayaan Natal dan tahun baru.
Kapolri
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian menekankan agar seluruh elemen organisasi, lembaga, dan masyarakat agar tidak menggunakan isu sensitif seperti Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam melangsungkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah pada tahun 2018 mendatang. Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan pesta rakyat yang aman dan damai.

"Jangan gunakan isu sensitif terutama SARA. Masyarakat tidak boleh berkonflik hanya demi kepentingan politik sektoral sesaat," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Istana Bogor, Rabu (6/12).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Tito menuturkan, pihaknya siap untuk melakukan pengamanan akan jalannya pesta rakyat tersebut. Kepolisian RI bakal melakukan pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan agar bisa menjalankan perannya masing-masing dengan baik, terutama bagi penyelenggara dan pengawas Pemilu.

(Baca: Bawaslu: Pilkada 2018 Paling Rawan di Papua, Maluku, dan Kalbar)

Dirinya menekankan, pihak Polri akan bersikap netral dalam gelaran akbar tersebut. Tito pun menekankan tak menggunakan politik anggaran untuk menekan pihak-pihak tertentu.

Di sisi lain, Tito mengatakan, para personil Polri telah bersiap untuk melakukan pengamanan. Salah satu kunci kesuksesan jalannya Pilkada serentak yang aman dan damai adalah soliditas antara Polri dengan TNI. Selain itu, dirinya memerintahkan seluruh Kapolres dan Kapolda agar betul-betul memetakan dan menyusun rencana operasi yang matang sesuai karakteristik dan kerawanan masing-masing daerah.

Kunci kedua, Polri diminta untuk aktif dalam melakukan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Seluruhnya harus bisa dirangkul walaupun arah politiknya berbeda-beda. "Jangan sampai masyarakat terbelah apalagi sampai ada kontak fisik terjadi," ujarnya.

Namun, sebelum menghadapi Pilkada 2018, Tito menyadari, terdapat dua hari besar di akhir tahun 2017 ini yakni perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Terdapat beberapa hal yang akan diwaspadai Polri yakni terorisme dan arus mudik dan arus balik lalu lintas.

Tito menyatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. "Kami akan gunakan pola yang persis dengan saat lebaran. Insya Allah aman," ujarnya.

(Baca: Ekonom Prediksi Pilkada Serentak Dongkrak Ekonomi 2018)

Kemudian, Polri juga akan menjaga lalu lintas pangan agar bisa berjalan dengan baik. Hal ini diperlukan agar terjadi stabililitas harga pangan agar masyarakat tidak terbebani yang bisa menyebabkan melonjaknya angka inflasi. Polri juga akan menyisir kawasan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan pangan.

Selain itu, Polri juga akan melakukan penanganan kejahatan konvensional seperti copet dan jambret. Mulai hari ini, Tito mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk membersihkan semua preman, calo, potensi pelaku kriminal, tukang bius, dan sebagainya dari Pelabuhan, Bandara, Stasiun, hingga Terimnal Bus,

"Kapolres dan Kapolda harus bersihkan semua tempat itu dari calo, copet, tukang todong, jambret, segala macam. Harus bersihkan, kalau tidak bisa, saya copot," ujar Tito.

Dirinya pun mengingatkan agar jalannya operasi yang dinamakan Operasi Lilin untuk kegiatan pengamanan keagamaan pun agar dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dirinya menghimbau tidak boleh ada aksi sweeping yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. jika terjadi pelanggaran, maka, Polri akan menindaknya secara hukum.

(Baca: Pengusaha Tak Seoptimistis Pemerintah Memproyeksi Ekonomi 2018)

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
Prabowo meminta Sudirman untuk memperkuat komunikasi dengan partai koalisi, terutama PKS dan PAN.
"Kalau ada calon Kepala Daerah, calon Presiden, maupun calon anggota DPR, DPRD, ketahuan, ketanggap tangan, harus didiskualifikasi," ujar Tjahjo
"0,2 sampai 0,3 persen itu dari belanja iklan, pakaian, hingga sembako," kata Jokowi