Pemerintah Siapkan 281 Ribu Agen untuk Bantuan Pangan Non-Tunai

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

18/12/2017, 20.16 WIB

Untuk menjadi agen e-warong, penduduk setempat harus sudah memiliki usaha utama, menjalani uji kepatutan dan kelayakan, serta menyetor deposit.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
ANTARA FOTO | Sigid Kurniawan

Pemerintah menyiapkan 281.001 agen untuk menjamin pasokan bantuan pangan lewat program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 2018. Ada 10 juta keluarga yang disasar sebagai penerima manfaat dalam program ini.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan, infrastruktur penyaluran bantuan jadi fokus utama pemerintah. "Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) sudah siapkan, dan juga kartu untuk 6 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," kata Gatot di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (18/12).

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan fasilitas perbankan untuk mendukung inklusivitas keuangan. Target pemerintah, hingga 2019 sudah 75% masyarakat yang bisa terjangkau fasilitas perbankan.

Agen perbankan jadi ujung tombak penyaluran BPNT. Pasalnya, penggunaan BPNT bakal berkembang tidak hanya untuk belanja bahan pangan, tetapi juga penyetoran dan penarikan uang.

(Baca juga: Aturan Mendag soal HET Tak Efektif, Beras Masih Dongkrak Inflasi)

Ada empat syarat untuk menjadi agen e-warong (elektronik warung gotong royong), yaitu warga lokal, mempunyai usaha utama, menjalani uji kepatutan dan kelayakan, serta memiliki deposit dalam jumlah tertentu.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo mengungkapkan ada tiga tantangan untuk mencapai masyarakat yang literasi terhadap produk keuangan tinggi. Pertama, registrasi data KPM harus benar-benar valid agar perbankan tidak kesulitan.

Kedua, edukasi dan sosialisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketiga, koordinasi antarpemerintah harus bisa diimplementasikan dengan baik. "Kualitas inklusi keuangan bakal tinggi jika target tercapai," ujar Pungky.

 

BPNT dianggap bakal meningkatkan kualitas masyarakat dan menguntungkan perekonomian nasional. Sebab, penyaluran dalam bentuk dana non-tunai dinilai lebih efisien ketimbang barang seperti Beras Sejahtera (Rastra).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27 juta jiwa. Namun, ada 68 juta orang yang rentan terhadap kemiskinan karena berada di atas garis kemiskinan. "Kami perlu melakukan pengurangan beban dan peningkatan pendapatan," tutur Pungky.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan