Wapres Kalla Minta Para Menteri Dorong Industri Berorientasi Ekspor
Hari ini Wakil Presidn Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri di bisang ekonomi di kantornya. Mereka membahas beberapa hal terkait permasalahan investasi dan ekspor. Beberapa menteri yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian.
Darmin mengungkapkan dalam rapat tersebut, Kalla menyatakan dua hal besar yang harus didorong, yakni industri dan investasi berbasis ekspor. “Kami mengidentifikasi beberapa industri atau kegiatan, mungkin empat atau lima industri berpotensi besar,” kata Darmin usai rapat tersebut di Jakarta, Jumat (9/2).
(Baca: Usai Ditegur Jokowi, Mendag Menaikkan Target Ekspor Jadi 11%)
Pembahasan dalam rapat ini akan dirumuskan menjadikan kebijakan untuk kemudahan dunia usaha. Meski baru penjajakan, Darmin mengungkapkan salah satu hal yang dipelajari adalah industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang terkena pajak dan pungutan ekspor. Alhasil, industri ini kesulitan dalam melakukan hilirisasi. Pemerintah tengah mengkaji untuk meminimalisasi hambatan-hambatan di industri ini.
Untuk smelter hasil tambang, kajiannya masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Industri pengolahan dan pemurnian mineral ini merupakan salah satu hal yang diprioritaskan. Namun, keputusan akhir tetap sesuai potensi percepetan pengembangan. “Kami akan melakukan perubahan dalam kecepatan pengurusan investasi dalam berusaha,” ujar Darmin.
(Baca: Industri Logam Masih Rendah Serap Produk Smelter Dalam Negeri)
Menurutnya, industri dan hilirisasi yang diprioritaskan tidak harus komoditas sumber daya alam. Mencontoh Vietnam, negara ini juga memiliki ekspor yang tinggi untuk alat elektronik. Sehingga, prioritas pengembangan produk ekspor masih akan terus dibahas.
Selain itu, kata Darmin, pembukaan pasar nontradisional lewat perjanjian dagang secara bilateral atau regional juga terus digenjot. Kementerian Perdagangan mencatat ada 17 perjanjian dagang yang direncanakan selesai. Namun, hal ini masih harus melalui proses ratifikasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kami tetapkan beberapa prioritas diselesaikan utamanya dengan Australia dan Uni Eropa,” kata Darmin. (Baca: Luput Garap Ekspor ke Pakistan dan Bangladesh, Jokowi Tegur Kemendag)
Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi mengatakan rapat ini juga membahas kendala investasi di Indonesia. Salah satu yang disinggung adalah kemudahan proses dalam memperoleh fasilitas keringanan dan libur pajak agar lebih mudah (tax holiday dan tax allowance).
Belum lama ini Wakil Presiden menerima masukan dan harapan dari 40-50 perusahaan manufaktur dalam mengembangkan usahanya. "Jadi malas juga mereka minta, kalau panjang syaratnya," kata Sofjan yang ditemui usai rapat tersebut.
Menurutnya kemudahan usaha dan fasilitas pendukungnya ini sebenarnya sudah pernah dibahas pada rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, masih saja ada masalah di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Pemda.
Oleh sebab itu, kata Sofjan, Wapres Kalla akan kembali mengumpulkan para Menteri untuk menyelesaikam solusi dari hambatan investasi dan ekspor. "Akan diselesaikan dalam dua minggu ini," ujarnya. (Baca: Sambangi Kantor Kalla, Jokowi Makan Siang Sambil Bahas Ekonomi)
