Faisal Basri: Kenaikan Utang Pemerintah Tak Hanya Buat Infrastruktur

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut peningkatan utang pemerintah yang selama ini disebut-sebut untuk pembangunan infrastruktur, ternyata lebih banyak digunakan untuk belanja barang. Hal tersebut dengan melihat alokasi belanja pemerintah pusat.

"Ternyata peningkatan utang lebih banyak digunakan untuk belanja barang. Selama 2014 hingga 2017, growth (pertumbuhan) belanja barang 58%, untuk ganti mobil, beli furniture. Bayar bunga tumbuh 63%, belanja personnel naik 28%, belanja modal naiknya cuma 36%," kata dia dalam diskusi di Kampus UI, Jakarta, Selasa (3/4). 

Data pertumbuhan tersebut dengan mengacu pada data Kementerian Keuangan dan Bank Dunia. Secara rinci, belanja barang pada 2017 sebesar Rp 280 triliun, naik 58% dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 177 triliun. Kemudian, pembayaran bunga pada 2017 sebesar Rp 217 triliun, naik 63% dibandingkan 2014 sebesar Rp 133 triliun.

(Baca juga: 12 Poin Klarifikasi Sri Mulyani Soal Kehebohan Utang)

Sementara itu, belanja pegawai pada 2017 sebesar Rp 313 triliun, naik 28% dari tahun 2014 yang sebesar Rp 244 triliun. Di sisi lain, belanja modal, termasuk infrastruktur Rp 200 triliun, naik 36% dari tahun 2014 yang sebesar Rp 147 triliun.

Menurut Faisal, sebagian besar proyek besar infrastruktur justru dilakukan dengan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan hanya sebagian kecil yang dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah. Alhasil, beberapa BUMN mengalami kesulitan arus dana (cash flow).

"BUMN disuruh mencari dana sendiri. Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obligasi, pinjaman komersial dari bank," ucapnya. Kesulitan cash flow ini kemudian berdampak pada pihak lain yakni para kontraktor yang jasanya tidak dibayar. 

Di sisi lain, ia menambahkan, belanja sosial justru mengalami penurunan. Pada 2017 jumlahnya Rp Rp 55 triliun, turun dari 2014 yang sebesar Rp 98 triliun pada 2014. Meskipun, pada 2018, belanja sosial ditetapkan kembali naik menjadi Rp 81 triliun. "Social safety nett kita termasuk yang terburuk di Asia Pasifik," kata dia. 

Sementara itu, Direktur Strategi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan dan Pemeliharaan Risiko Kemenkeu Schneider Siahaan menampik pernyataan belanja pegawai dibiayai oleh utang pemerintah. "Belanja pegawai kan dibiayai lewat penerimaan rutin. Lewat penerimaan perpajakan," ucapnya.

(Baca juga: Kemenkeu: Utang Rp 4.000 T Bisa Lunas dalam 8 Tahun, Ini Syaratnya)