Pengusaha Sawit Kritik Pengirim Surat Terbuka untuk Jokowi & Uni Eropa
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mempertanyakan motif dan sikap nasionalisme pengirim surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo beserta Presiden Dewan dan Pimpinan Negara Anggota Uni-Eropa. Surat terbuka yang antara lain mengatasnamakan gabungan organisasi, masyarakat sipil, petani kecil, lembaga swadaya masyarakat (LSM) berisi aduan mengenai dampak usaha kelapa sawit yang dianggap merugikan aspek sosial, lingkungan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gapki Togar Sitanggang menilai sikap aduan yang dilayangkan untuk meminta advokasi Uni-Eropa bukan langkah yang bijaksana sebagai masyarakat Indonesia.
“Warga negara Indonesia tetapi meminta pimpinan negara lain untuk menghukum industri yang berada di negara sendiri, nasionalisme-nya di mana?” kata Togar di Jakarta, Rabu (30/5) malam.
(Baca : Industri Sawit Eropa Dukung Indonesia Lawan Diskriminasi Uni Eropa)
Togar menerangkan langkah itu dipertanyakan karena dukungan seharusnya diberikan kepada bangsa sendiri, bukan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain. Namun, dia menekankan bahwa pertanyaan nasionalisme diberikan tanpa menggunakan substansi faktor yang diadukan.
Alasan lain karena perkembangan kampanye hitam produk sawit Indonesia beserta turunannya sudah begitu masif, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi permintaan global.
Pada 22 Mei 2018, sebanyak 236 orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat adat, serikat tani, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, petani, buruh, pejuang hak asasi kemanusiaan, dan pejuang lingkungan mengirimkan surat terbuka bertajuk Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Surat memaparkan beragam dampak industri sawit seperti perusakan Hutan, Perampasan Tanah, Pelanggaran HAM, Korupsi dan Bencana Lingkungan.