MK Sebut Butuh Waktu Proses Gugatan Masa Jabatan Cawapres
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan belum akan memprioritaskan perkara uji materi terkait Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi yang terkait UU Pemilu, di antaranya gugatan uji materi masa jabatan calon wakil presiden yang mendapat dukungan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak terkait.
Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah mengatakan, MK saat ini sedang fokus menyelesaikan sengketa pilkada karena dibatasi waktu 45 hari untuk menyelesaikan persidangan. Di sisi lain, banyak banyak desakan dari berbagai pihak untuk meminta percepatan penyelesaian perkara uji materi UU Pemilu khususnya masa jabatan cawapres.
Guntur menegaskan, MK tetap akan memproses perkara UU Pemilu sesuai batas waktu yang dimiliki MK, yakni tiga bulan hingga hampir dua tahun. Penyelesaian perkara ini bergantung dari berat ringannya perkara yang sedang ditangani.
(Baca juga: Lawan JK, Pihak Terkait Tolak Gugatan Aturan Cawapres Makin Bertambah)
Waktu penyelesaian perkara juga ditinjau dari berapa banyak saksi dan ahli yang dihadirkan. Hal lain yang juga dipertimbangkan yakni dinamika di masyarakat.
"Banyak pertimbangan dinamika dan sebagainya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan bapak ibu hakim untuk mengambil putusan," kata Guntur di Gedung MK, Selasa (31/7).
Meski demikian, Guntur membuka kemungkinan jika uji materi UU Pemilu dapat lebih cepat, apabila uji materi hanya bersifat hal-hal teknis.
Pengalaman MK, kata Guntur, penyelesaian perkara secara cepat tersebut pernah terjadi ketika uji materi berkaitan dengan penggunaan KTP sebagai alat verifikasi dalam Pilpres 2009. Ketika itu, proses penyelesaian perkara hanya butuh waktu kurang dari sebulan.
(Baca juga: Jusuf Kalla Dukung Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Wapres)
Lebih lanjut, Guntur menilai jika hal tersebut terjadi ada potensi MK memberikan rekomendasi perpanjangan waktu tahapan Pemilu, khususnya masa pendaftaran. "Kalau itu pengalaman ada, tapi bagaimana sekarang kita tinggal tunggu nanti seperti apa putusan MK," kata dia.
Saat ini ada beberapa uji materi yang diajukan ke MK terkait UU Pemilu. Salah satunya terkait gugatan uji materi masa jabatan calon wakil presiden. Gugatan tersebut sebelumnya diajukan Partai Perindo terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Permohonan tersebut mempersoalkan ketentuan larangan seseorang mendaftar menjadi wakil presiden atau wakil presiden yang sudah menjabat dua kali masa jabatan, namun tidak berturut-turut.
Gugatan uji materi lainnya yakni terkait ambang batas presiden (presidential threshold/PT) yang diajukan 12 tokoh masyarakat dan aktivis. Mereka menggugat Pasal 222 yang mensyaratkan calon presiden harus diusung oleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional hasil Pemilu 2014.
