IAI: Penanggung Jawab Laporan Keuangan Perlu Bersertifikat

Kasus pembobolan kredit sejumlah bank oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dengan nilai kerugian triliun rupiah mencoreng kredibilitas industri jasa keuangan. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan para penanggung jawab laporan keuangan memiliki sertifikat Chartered Accountant (CA) untuk mencegah kasus kecurangan (fraud).

Direktur Eksekutif IAI Elly Zarni Husin mengatakan, kredibilitas pelaporan keuangan Indonesia dapat terancam jika OJK tidak segera mengatur penanggung jawab laporan keuangan. "Belajar dari kasus-kasus kecurangan keuangan yang terjadi akhir-akhir ini, salah satu penyebab terjadinya fraud adalah karena penanggungjawab laporan keuangan belum diwajibkan bersertifikasi CA dan menjadi anggota IAI," ujar Elly dalam siaran pers yang diterima Katadata.co.id, kemarin.

Saat ini jumlah akuntan profesional yang menjadi anggota IAI dan memiliki sertifikat CA hanya berkisar 20 ribuan akuntan. Padahal, entitas yang menyusun laporan keuangan di Indonesia jumlahnya mencapai hampir 3 juta perusahaan. "Artinya,  banyak perusahaan yang mengandalkan penyusunan laporan keuangannya kepada individu yang bukan akuntan profesional," kata Elly.

Pemerintah telah mengatur adanya kewajiban entitas menyusun laporan keuangan, dan dengan tegas memberikan sanksi bagi entitas yang tidak membuat atau terlambat menyampaikan laporan tahunan. Namun, pemerintah tidak mengatur bahwa pembuatan laporan keuangan tersebut harus dilakukan oleh akuntan profesional. Dalam hal ini, seseorang menyandang sebutan akuntan profesional jika bersertifikat CA dan diuji kompetensinya oleh IAI. Dengan demikian, akuntan tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas.

Menurut Elly, seorang akuntan profesional harus memenuhi persyaratan pengalaman kerja di bidang akuntansi. Dengan menjadi anggota IAI, seorang akuntan profesional akan dipantau kewajibannya untuk selalu menjaga kompetensinya melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan, wajib mematuhi kode etik dan standar profesi, serta akan diberikan sanksi jika melakukan pelanggaran atas kode etik dan standar profesinya.

IAI mengawasi dan membina para akuntan profesional yang menjadi anggotanya bersama Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan sebagai instansi yang menyelenggarakan administrasi Akuntan Beregister. "IAI mengkhawatirkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh orang yang tidak mengerti standar akuntansi keuangan, tidak mengerti update akuntansi, hingga tidak mengenal kode etik yang harus dimiliki akuntan profesional," ujar dia. Padahal, laporan keuangan menjadi acuan untuk mengambil keputusan ekonomi.

(Baca: Kasus SNP Finance, OJK Beri Sanksi Kantor Akuntan Publik)

OJK bisa mengeluarkan Peraturan OJK jika ketentuan bagi para penanggung jawab keuangan ini tidak dapat ditetapkan dalam Undang-Undang Pelaporan Keuangan. "Jika penyusun laporan keuangan tidak diperbaiki kualitasnya, bisa jadi akan banyak lagi kasus fraud yang akan muncul ke permukaan dan merugikan publik," kata Elly.

Asosiasi profesi dan regulator juga perlu melakukan upaya untuk mengatasi rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap penanggung jawab penyusunan laporan keuangan saat ini. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggungjawab manajemen perusahaan. Sementara itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) bertugas dan bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

(Baca: Industri Multifinance Tersedak Seretnya Pendanaan dari Perbankan)